PADANG – Sektor jasa keuangan di Sumatra Barat menunjukkan pertumbuhan positif hingga akhir 2025, mendukung pemulihan ekonomi daerah yang sempat terdampak bencana. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Roni Nazra, menekankan bahwa kinerja ini mencerminkan prospek pembangunan yang berkelanjutan di Ranah Minang.
Pertumbuhan Ekonomi dan Aset Perbankan
Menurut Roni, ekonomi Sumbar tumbuh 1,69% pada triwulan IV-2025 dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh sektor jasa keuangan. Total aset perbankan mencapai Rp85,37 triliun, meningkat 1,64% dibanding Desember 2024. Selain itu, penyaluran kredit mencapai Rp73,86 triliun, tumbuh 0,68% secara tahunan.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun mencapai Rp58,98 triliun, naik 5,09% dibanding tahun sebelumnya. “Meski terdampak bencana, sektor perbankan tetap menunjukkan daya tahan yang baik,” ujarnya.
Risiko Kredit dan Dukungan untuk UMKM
Roni menegaskan, risiko kredit tetap terkontrol. Rasio NPL perbankan konvensional tercatat 2,67%, naik dari 2,10% pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit untuk UMKM mencapai Rp31,06 triliun, atau 42,06% dari total kredit. Namun, angka ini turun 1,41% karena beberapa daerah masih pulih dari bencana.
Perbankan Syariah Meningkat Lebih Signifikan
Perbankan syariah menunjukkan performa lebih kuat. Total asetnya meningkat 10,58% menjadi Rp14,36 triliun. Penghimpunan DPK tumbuh 2,74% menjadi Rp11,20 triliun, sedangkan penyaluran pembiayaan naik 14,27% menjadi Rp12,10 triliun.
Roni menekankan keunggulan perbankan syariah dalam hal risiko. Rasio NPF tercatat 1,75%, lebih rendah dibanding rasio NPL perbankan konvensional. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor syariah lebih stabil dan berperan strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi Sumbar.
Optimisme Pasca Bencana
Dengan tren positif ini, OJK Sumbar optimis sektor jasa keuangan tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Roni menambahkan, perbankan syariah dan konvensional sama-sama berperan penting dalam membangun ketahanan ekonomi pasca bencana, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di Ranah Minang.(*)
