JAMBI,JS– Pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi mulai menjadi perhatian menjelang akhir 2026. Masa pengabdian Drs. H. A. Ridwan akan berakhir pada 1 Desember mendatang, sehingga Pemerintah Kota Jambi perlu menyiapkan pejabat yang akan menjaga koordinasi birokrasi selama masa transisi.
Wali Kota Jambi Maulana telah mengambil langkah awal dengan mengajukan pengisian Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) kepada Gubernur Jambi. Namun, hingga kini, ia belum mengungkapkan nama pejabat yang akan mengisi posisi strategis tersebut.
Di tengah persiapan itu, tujuh nama pejabat eselon II mulai mengemuka dalam pembicaraan mengenai suksesi Sekda Kota Jambi. Mereka berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan memiliki pengalaman di bidang pemerintahan yang berbeda.
Meski demikian, masyarakat perlu membedakan antara nama yang beredar dan calon resmi. Pemerintah Kota Jambi belum mengumumkan tujuh pejabat tersebut sebagai kandidat resmi Pj Sekda maupun Sekda definitif.
Sekda Kota Jambi Pensiun 1 Desember 2026
Jadwal purna tugas A. Ridwan menjadi titik awal persiapan pergantian pimpinan birokrasi di lingkungan Pemkot Jambi.
Maulana menjelaskan bahwa pemerintah kota telah mengusulkan pengisian jabatan sementara kepada gubernur agar roda pemerintahan tetap berjalan setelah masa tugas Sekda saat ini berakhir.
“Kalau untuk jabatan Sekda sendiri, pada 1 Desember beliau memasuki masa purna tugas. Kita sudah mengusulkan kepada gubernur untuk pelantikan pejabat sampai dengan adanya pejabat definitif,” ujar Maulana, Rabu (21/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Jambi mulai menyiapkan mekanisme transisi. Langkah ini penting karena Sekda memegang peran utama dalam mengoordinasikan administrasi pemerintahan dan menyelaraskan pelaksanaan kebijakan kepala daerah.
Namun, Maulana belum menyebutkan sosok yang akan menerima amanah tersebut. Karena itu, publik masih menunggu keputusan resmi mengenai pejabat yang akan mengisi posisi Pj Sekda.
Tujuh Nama Pejabat Mulai Masuk Bursa
Sejumlah nama pejabat di lingkungan Pemkot Jambi mulai menjadi perhatian seiring mendekatnya masa purna tugas A. Ridwan.
Berikut tujuh nama yang mengemuka dalam pembicaraan mengenai pergantian Sekda Kota Jambi:
- Dr. Ardi, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).
- Dr. Mulyadi, Asisten II.
- Doni Sumatriadi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- Momon S.F., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
- Suhendri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
- M. Saleh Ridha, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
- Abu Bakar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Latar belakang ketujuh pejabat tersebut menunjukkan beragam pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur hingga pengelolaan pendapatan daerah.
Kendati demikian, daftar tersebut belum mencerminkan keputusan pemerintah. Tanpa pengumuman resmi dan informasi mengenai tahapan penilaian, belum ada dasar yang cukup untuk menentukan siapa yang paling berpeluang menduduki kursi Pj Sekda.
Peran Sekda Sangat Strategis bagi Pemerintahan Kota
Jabatan Sekda memiliki posisi penting dalam struktur pemerintahan daerah. Sekda membantu kepala daerah mengoordinasikan perangkat daerah sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan.
Dalam praktiknya, Sekda harus menyelaraskan pekerjaan antar-OPD, mengawal administrasi pemerintahan, serta membantu memastikan program pembangunan berjalan sesuai prioritas dan anggaran.
Selain itu, Sekda perlu membangun komunikasi yang efektif dengan para kepala dinas dan badan. Koordinasi tersebut membantu pemerintah menyelesaikan persoalan lintas sektor tanpa membiarkan perbedaan kepentingan antarperangkat daerah menghambat pelayanan masyarakat.
Karena itu, pengalaman birokrasi saja tidak cukup. Pejabat yang menduduki posisi ini juga membutuhkan integritas, kemampuan mengambil keputusan, kecakapan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap arah kebijakan kepala daerah.
Selama masa transisi, kemampuan menjaga stabilitas administrasi menjadi semakin penting. Pejabat sementara harus memastikan pergantian pimpinan tidak mengganggu pelayanan publik maupun pelaksanaan program prioritas.
Pemkot Jambi Rencanakan Seleksi Terbuka pada Maret 2027
Penunjukan Pj Sekda hanya menjadi bagian dari persiapan pergantian pejabat di lingkungan Pemkot Jambi.
Maulana juga menyampaikan rencana seleksi terbuka atau lelang jabatan bagi sejumlah posisi pimpinan tinggi pratama pada Maret 2027. Menurut dia, terdapat tujuh jabatan eselon II yang pejabatnya memasuki masa purna tugas dalam rentang November 2026 hingga Maret 2027.
“Awalnya ada tujuh jabatan eselon II yang memasuki masa purna tugas. Ada yang pada November, Februari, dan Maret. Oleh karena itu, kita menunggu sampai Maret tahun depan. Pada Maret, kita akan melakukan lelang,” kata Maulana.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Jambi ingin menyelaraskan pengisian sejumlah jabatan dengan jadwal purna tugas para pejabat terkait.
Meski demikian, rencana seleksi terbuka pada Maret 2027 tidak serta-merta menetapkan siapa yang akan menjadi Sekda definitif. Pemerintah tetap perlu menjalankan tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku untuk jabatan tersebut.
Publik juga perlu menunggu informasi lebih lanjut mengenai jadwal, persyaratan, dan tahapan seleksi sebelum menarik kesimpulan mengenai peluang masing-masing pejabat.
Tantangan Pj Sekda Menjelang Tahun Anggaran 2027
Masa transisi kepemimpinan birokrasi akan berlangsung ketika Pemkot Jambi bersiap menjalankan program tahun anggaran 2027.
Dalam periode tersebut, koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja perangkat daerah harus tetap berjalan. Pemerintah tidak bisa menunda urusan administrasi hanya karena proses pergantian Sekda masih berlangsung.
Pj Sekda nantinya perlu menjaga komunikasi antardinas sekaligus memastikan setiap OPD tetap menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Ia juga harus membantu kepala daerah memantau pelaksanaan kebijakan dan mengidentifikasi hambatan yang membutuhkan penyelesaian lintas perangkat daerah.
Tantangan lainnya ialah menjaga kesinambungan program ketika sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama memasuki masa pergantian. Dalam kondisi tersebut, koordinasi yang jelas akan membantu mencegah keterlambatan pelaksanaan program dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, penunjukan Pj Sekda menjadi keputusan penting bagi kelancaran pemerintahan Kota Jambi menjelang akhir 2026.
Siapa yang Bakal Mengisi Kursi Sekda Kota Jambi?
Hingga kini, tujuh nama yang beredar masih berada dalam ranah pembicaraan publik. Pemkot Jambi belum mengumumkan Dr. Ardi, Mulyadi, Doni Sumatriadi, Momon S.F., Suhendri, M. Saleh Ridha, atau Abu Bakar sebagai calon resmi Pj Sekda maupun Sekda definitif.
Kepastian mengenai pejabat yang akan mengisi posisi sementara masih menunggu keputusan dan proses administrasi pemerintah. Sementara itu, rencana seleksi terbuka pada Maret 2027 menjadi bagian dari agenda pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Pemkot Jambi.
Pergantian ini bukan hanya soal siapa yang menempati kursi tertinggi birokrasi setelah wali kota. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan koordinasi antar-OPD, pelaksanaan program pembangunan, dan pelayanan masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan.
Dengan masa purna tugas A. Ridwan yang dijadwalkan pada 1 Desember 2026, perhatian publik kini tertuju pada keputusan Maulana dan persetujuan Gubernur Jambi. Siapa yang akan menerima amanah sebagai Pj Sekda? Jawabannya masih menunggu pengumuman resmi pemerintah.(*)
