SUNGAI PENUH, JS – Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, melantik 16 pejabat yang terdiri atas tujuh pejabat Eselon II dan sembilan pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Pemkot Sungai Penuh. Sekretaris Daerah (Sekda) Alpian turut hadir bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelantikan ini mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala badan, kepala dinas, asisten pemerintahan, hingga sekretaris dinas dan kepala bidang. Penempatan para pejabat tersebut menjadi perhatian karena setiap posisi memiliki peran penting dalam menjalankan program pemerintah daerah.
Selain mengisi jabatan struktural, Pemkot Sungai Penuh juga berharap para pejabat mampu memperkuat koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat menjalankan program kerja secara terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Daftar 7 Pejabat Eselon II Pemkot Sungai Penuh
Dalam pelantikan tersebut, tujuh pejabat mengisi posisi Eselon II di lingkungan Pemkot Sungai Penuh. Jabatan tersebut mencakup bidang kepegawaian, kesehatan, pekerjaan umum, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan sosial.
Berikut daftar nama pejabat Eselon II yang tercantum dalam informasi pelantikan:
- Affan – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- Alpiantri – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Gunardi – Kepala Dinas Kesehatan.
- Dianda Putra – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Elma Sufentri – Kepala Dinas Sosial.
- Y.Z. Oktovianus – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
- Zetria Delfi – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Posisi tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendukung pembangunan daerah. BKPSDM, misalnya, berperan dalam pengelolaan aparatur dan pengembangan kompetensi pegawai. Sementara itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Di bidang infrastruktur, Dinas PUPR memegang peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai kewenangannya. Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat kapasitas pembangunan di tingkat desa.
Karena itu, para pejabat perlu menerjemahkan program kerja pemerintah daerah menjadi kegiatan yang terukur, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sembilan Pejabat Eselon III Juga Mengisi Jabatan Strategis
Selain pejabat Eselon II, pelantikan tersebut mencakup sembilan pejabat Eselon III. Mereka menempati posisi sekretaris dinas dan kepala bidang yang mendukung pelaksanaan program teknis di setiap perangkat daerah.
Berikut daftar nama pejabat Eselon III yang tercantum dalam informasi pelantikan:
- Bovi Hardianto – Sekretaris Dinas Pendidikan.
- Yosrizal – Sekretaris Dinas Perhubungan.
- Jumadil – Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- Damri – Sekretaris Dinas Kesehatan.
- Roma Usman – Kepala Bidang Mutasi BKPSDM.
- Ari Susanto – Kepala Bidang Cipta Karya.
- Dede Yosri – Kepala Bidang Bina Marga.
- Roli Darsa – Kepala Bidang Distribusi Pangan.
- Adriansyah – Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
Para pejabat tersebut memiliki tanggung jawab untuk mendukung koordinasi, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas masing-masing. Sekretaris dinas, misalnya, membantu kepala dinas mengoordinasikan administrasi dan pelaksanaan program kerja.
Sementara itu, kepala bidang menangani urusan teknis sesuai lingkup tugasnya. Bidang Cipta Karya dan Bina Marga berkaitan dengan urusan infrastruktur sesuai kewenangan perangkat daerah, sedangkan Bidang Distribusi Pangan berhubungan dengan kelancaran penyaluran pangan.
Di sektor pendidikan, posisi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar memiliki peran dalam mendukung administrasi serta pelaksanaan program pendidikan. Koordinasi yang baik diperlukan agar setiap program berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
Azhar Hamzah Tekankan Integritas dan Tanggung Jawab
Dalam sambutannya, Azhar Hamzah menegaskan bahwa pelantikan pejabat tidak sekadar menyangkut pergantian posisi. Menurut dia, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengevaluasi kinerja aparatur dan memperbaiki jalannya pemerintahan.
Azhar meminta setiap pejabat menunjukkan integritas, komitmen, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ia juga menekankan pentingnya kesungguhan dalam melaksanakan program kerja serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan langkah memastikan pemerintahan berjalan lebih baik. Setiap pejabat harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan komitmen tinggi,” ujar Azhar.
Pesan tersebut menempatkan kinerja sebagai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Setiap pejabat perlu memahami target organisasi, menyusun prioritas kerja, serta membangun koordinasi dengan unit kerja lain.
Selain itu, pejabat struktural perlu memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai ketentuan. Evaluasi berkala juga penting agar pemerintah dapat mengetahui perkembangan pekerjaan, mengidentifikasi hambatan, dan menentukan langkah perbaikan.
Pelayanan Publik Menjadi Prioritas Pemkot Sungai Penuh
Azhar juga mengingatkan para pejabat agar mengutamakan pelayanan publik. Menurut dia, keberadaan aparatur pemerintah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui layanan yang berkualitas, responsif, dan bertanggung jawab.
“Saya percaya pejabat yang dilantik bisa bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menegaskan harapan pemerintah daerah terhadap para pejabat yang baru menempati posisi masing-masing. Masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi yang jelas, proses yang efisien, serta kepastian informasi ketika mengakses layanan pemerintah.
Karena itu, setiap perangkat daerah perlu menjaga disiplin kerja dan meningkatkan koordinasi internal. Para pejabat juga perlu memastikan bahwa pegawai memahami tugas serta target yang harus mereka capai.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu mengukur keberhasilan kerja melalui hasil yang nyata. Indikator seperti ketepatan waktu pelayanan, pencapaian program, penggunaan anggaran yang bertanggung jawab, dan penyelesaian keluhan masyarakat dapat membantu evaluasi kinerja.
Langkah tersebut penting agar pelantikan tidak berhenti pada perubahan jabatan. Sebaliknya, pergantian posisi harus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan kepada warga.
Tantangan Pejabat Baru dalam Mendorong Pembangunan Daerah
Para pejabat Pemkot Sungai Penuh kini menghadapi tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Setiap perangkat daerah perlu menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran.
Koordinasi lintas dinas juga memegang peranan penting. Sejumlah persoalan publik membutuhkan kerja sama beberapa perangkat daerah sehingga pemerintah perlu membangun komunikasi yang efektif dan menghindari tumpang tindih program.
Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong budaya kerja yang mengutamakan hasil. Para pejabat harus mampu mengidentifikasi persoalan, menetapkan langkah penyelesaian, serta menyampaikan perkembangan program secara terukur.
Masyarakat pada akhirnya menilai kinerja pemerintah melalui perubahan yang mereka rasakan. Infrastruktur yang terpelihara, pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang berkualitas, dan administrasi yang semakin mudah menjadi bagian dari harapan warga terhadap pemerintah daerah.
Melalui pelantikan tersebut, Pemkot Sungai Penuh berharap para pejabat mampu menjalankan amanah secara profesional dan memperkuat pelaksanaan program pembangunan. Namun, hasilnya tetap bergantung pada kinerja nyata, konsistensi pengawasan, serta kemampuan setiap perangkat daerah memenuhi target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, pelantikan 16 pejabat ini menjadi momentum bagi Pemkot Sungai Penuh untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(*)
