JAKARTA,JS- Pemerintah berencana memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank melalui program rekening digital dan pembagian telepon genggam (HP) gratis. Skema ini juga bertujuan mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) agar dana pemerintah dapat langsung masuk ke rekening penerima.
Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana tersebut dalam Prasasti Policy Forum 2026 di Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Selasa (13/10/2026).
Menurut Hashim, pemerintah ingin mendorong masyarakat yang belum terhubung dengan layanan perbankan agar dapat mengakses sistem keuangan digital. Melalui skema tersebut, penerima bantuan nantinya dapat menggunakan ponsel untuk mengakses rekening dan menerima dana bantuan dari pemerintah.
Hashim menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada mekanisme penyaluran bantuan tunai secara langsung. Sebagai gantinya, pemerintah merencanakan pengiriman dana melalui rekening digital milik masing-masing penerima.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital,” ujar Hashim.
Meski demikian, rencana tersebut masih perlu mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan, kriteria penerima, anggaran, serta mekanisme pembagian perangkat. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara rencana pemerintah dan program yang sudah berjalan.
HP Gratis untuk Mempermudah Penerimaan Bansos
Rencana pembagian HP gratis menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperluas inklusi keuangan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang belum memiliki perangkat maupun rekening bank dapat mengikuti sistem pembayaran digital.
Selama ini, akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat. Keterbatasan perangkat, jaringan komunikasi, pengetahuan digital, dan akses ke kantor bank dapat menghambat penggunaan layanan perbankan.
Melalui penyediaan ponsel dan rekening digital, pemerintah berharap masyarakat dapat menerima bantuan tanpa harus selalu mendatangi lokasi penyaluran uang tunai.
Selain itu, sistem digital berpotensi mempermudah penerima dalam memeriksa dana yang masuk. Penerima juga dapat menggunakan rekening untuk melakukan transaksi sesuai dengan fasilitas dan ketentuan bank yang menyediakan layanan tersebut.
Namun, pemerintah perlu memastikan sistem ini mudah digunakan oleh masyarakat lanjut usia, warga di wilayah terpencil, serta kelompok yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.
Pemerintah juga perlu menyiapkan pendampingan agar penerima memahami cara mengakses rekening, menjaga kerahasiaan PIN, dan menghindari penipuan yang mengatasnamakan program bansos.
Kementerian Keuangan Berencana Menyalurkan Bantuan Lewat Ponsel
Hashim menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengarahkan penyaluran bantuan tunai melalui sistem digital. Dengan mekanisme tersebut, Kementerian Keuangan dapat mengirimkan dana langsung ke rekening penerima melalui infrastruktur perbankan.
“Semua bantuan tunai tidak lagi dalam bentuk tunai, tetapi akan dikirim oleh Kementerian Keuangan langsung kepada masyarakat melalui ponsel mereka,” kata Hashim.
Rencana ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk memperluas penggunaan transaksi digital dalam penyaluran bantuan sosial.
Apabila pemerintah menerapkan sistem tersebut, proses penyaluran berpotensi menjadi lebih mudah untuk ditelusuri. Pencatatan transaksi digital juga dapat membantu pemerintah memeriksa aliran dana dan mengidentifikasi kendala dalam proses distribusi bantuan.
Meski begitu, penggunaan rekening digital tidak serta-merta menjamin seluruh persoalan penyaluran bansos selesai. Pemerintah tetap perlu menjaga ketepatan data penerima, memastikan keamanan transaksi, dan menyediakan mekanisme pengaduan ketika dana tidak masuk ke rekening.
Di samping itu, penerima perlu mengetahui cara mengakses dana apabila mengalami gangguan jaringan atau kehilangan ponsel. Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah penerima dapat menggunakan rekening melalui perangkat lain atau memperoleh bantuan di kantor bank.
Kejelasan mengenai hal tersebut penting agar digitalisasi tidak justru menyulitkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
BSI dan BRI Mendapat Tugas Membuka Rekening Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Hashim mengungkapkan bahwa pemerintah telah menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memperluas kepemilikan rekening bagi masyarakat yang belum menggunakan layanan perbankan.
Hashim merujuk data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank.
“Saya menghadiri rapat kabinet di mana diputuskan bahwa dua bank, Bank Syariah (Indonesia) dan Bank Rakyat (Indonesia), telah diberi tugas untuk memberikan akun/rekening bank kepada 30 persen penduduk Indonesia,” ungkapnya.
Penugasan tersebut berkaitan dengan upaya memperluas inklusi keuangan atau akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
BSI dan BRI memiliki peran strategis dalam rencana ini karena jaringan layanan perbankan dapat membantu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Namun, pemerintah masih perlu menjelaskan lebih terperinci mengenai sasaran pembukaan rekening, persyaratan administrasi, serta bentuk layanan yang akan diterima masyarakat.
Informasi tersebut penting bagi warga yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk sasaran program. Masyarakat juga perlu menunggu pengumuman resmi mengenai pendaftaran, jadwal pelaksanaan, dan kemungkinan persyaratan tambahan.
Dengan demikian, warga sebaiknya tidak langsung menganggap bahwa seluruh masyarakat tanpa rekening otomatis memperoleh HP gratis dalam waktu dekat. Pernyataan Hashim menjelaskan arah rencana pemerintah, sedangkan petunjuk teknis pelaksanaannya masih perlu diperjelas.
Digitalisasi Transaksi untuk Memperluas Penerimaan Negara
Selain mempermudah penyaluran bansos, pemerintah juga melihat digitalisasi transaksi sebagai peluang untuk memperluas basis penerimaan negara.
Hashim menilai penggunaan sistem keuangan formal dapat membantu pemerintah menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat secara memadai dalam sistem tersebut.
Ketika semakin banyak masyarakat menggunakan rekening bank, transaksi ekonomi berpotensi meninggalkan catatan digital yang lebih mudah ditelusuri. Data transaksi tersebut dapat membantu pemerintah memahami aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas pengawasan sesuai dengan ketentuan hukum serta perlindungan data yang berlaku.
“Dari sinilah pemerintah berharap bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan negara,” ucap Hashim.
Meski demikian, penggunaan rekening digital tidak otomatis meningkatkan penerimaan pajak dari setiap transaksi. Pemerintah tetap membutuhkan kebijakan perpajakan yang jelas, pengawasan yang tepat, serta pemahaman mengenai jenis transaksi yang memiliki kewajiban pajak.
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa penggunaan rekening untuk menerima bansos tidak menimbulkan biaya yang tidak mereka pahami. Pemerintah dan bank perlu menjelaskan ketentuan administrasi rekening, biaya transaksi jika ada, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan data.
Transparansi menjadi faktor penting agar masyarakat dapat menggunakan layanan digital dengan aman sekaligus memahami hak dan kewajibannya.
Apa yang Perlu Diketahui Masyarakat?
Rencana pembagian HP gratis dan pembukaan rekening digital berpotensi membawa perubahan dalam cara pemerintah menyalurkan bantuan sosial. Akan tetapi, masyarakat perlu mencermati beberapa hal sebelum menganggap program tersebut siap berjalan.
Pertama, pemerintah perlu mengumumkan jadwal pelaksanaan dan wilayah sasaran. Kedua, pemerintah perlu menjelaskan kriteria penerima, termasuk apakah program menyasar seluruh warga tanpa rekening atau kelompok tertentu.
Ketiga, masyarakat membutuhkan informasi tentang prosedur pembukaan rekening, dokumen yang harus disiapkan, serta mekanisme pembagian ponsel. Keempat, pemerintah perlu menjelaskan cara penerima mengakses dana ketika mengalami masalah perangkat, jaringan, atau rekening.
Informasi resmi dari pemerintah dan bank pelaksana akan membantu masyarakat menghindari kabar yang tidak jelas sumbernya. Warga juga sebaiknya tidak memberikan PIN, kata sandi, kode OTP, atau data perbankan kepada pihak yang mengaku sebagai petugas program.
Sampai pemerintah mengumumkan petunjuk teknis lebih lanjut, masyarakat perlu memahami bahwa rencana tersebut berfokus pada perluasan akses perbankan dan digitalisasi penyaluran bantuan. Kepastian mengenai jadwal, persyaratan, sasaran penerima, dan pembagian HP gratis masih menunggu penjelasan resmi.
Jika terlaksana dengan persiapan yang memadai, skema ini berpotensi memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong penyaluran bansos yang lebih praktis, transparan, dan mudah ditelusuri.(*)
