Penggunaan Dana Desa Sungai Penuh Belum Dilirik Kejari

- Jurnalis

Rabu, 12 November 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi realisasi dana Desa di Kota Sungai penuh yang luput dari pantauan.

Ilustrasi realisasi dana Desa di Kota Sungai penuh yang luput dari pantauan.

SUNGAIPENUH,JS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan apresiasi dari masyarakat berkat keberhasilannya mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi Dana Desa di Kabupaten Kerinci.

Sejumlah aktivis setempat meminta Kejari Sungai Penuh tidak hanya fokus pada Kabupaten Kerinci, tetapi juga mengawasi dan menindaklanjuti realisasi Dana Desa di Kota Sungai Penuh karena berpotensi disalahgunakan.

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Sungai Penuh lebih besar, sementara wilayah kewenangannya lebih kecil, sehingga pengawasan harus lebih ketat.

Baca Juga :  Musrenbang 2027 Bungo Bongkar Fokus Baru: Infrastruktur dan Sawit Jadi Penopang Ekonomi

“Pak pejabat Kejari Sungai Penuh, sekali-kali lirik dong realisasi Dana Desa di Sungai Penuh, yang kebanyakan menganggarkan Dana Desa bagi Pemberdayaan,” sindir Yudi.

Menurut Yudi, meski Kejari Sungai Penuh telah berupaya mengungkap kasus korupsi di beberapa desa di Kabupaten Kerinci, tantangan terbesar adalah minimnya keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa di tingkat desa, yang kerap kali berhubungan dengan kekuatan politik atau struktur pemerintahan setempat.

“Sangat jarang ada masyarakat yang berani menentang Pemerintah Desa, apalagi membocorkan dugaan korupsi. Untuk itu, kami meminta Kejari Sungai Penuh lebih jeli, jangan sampai ulah oknum tertentu justru merugikan masyarakat yang tidak tahu-menahu,” ujar Yudi, menekankan pentingnya keberimbangan dalam penegakan hukum dan keadilan.

Baca Juga :  BPNT Tahap 3 2026 Mulai Cair, Cek Bansos Rp600 Ribu Pakai NIK KTP dari HP, Termasuk untuk KPM di Jambi

Sementara itu, pihak Kejari Sungai Penuh hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut.

Namun, masyarakat berharap agar lembaga penegak hukum tersebut dapat lebih fokus dalam pengawasan dana desa di Kota Sungai Penuh demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa yang lebih baik.(AN)

Berita Terkait

PAD Merangin Masih Seret! Bupati M. Syukur Tegur OPD, Tenggat 15 Desember
Kasus DBD Meningkat di Sungai Penuh, Pemkot Turun Langsung Bersihkan Lingkungan dan Tabur Abate
Pemkab Bungo Tambah Armada Pengangkut Sampah, Kendaraan Roda Tiga dari Kementerian LH Bakal Jangkau Permukiman Warga
Karier ASN Sungai Penuh Kini Dipetakan, Kinerja dan Kompetensi Jadi Penentu
Transformasi Digital Jambi Dikebut, 7 Kabupaten dan Kota Didorong Segera Berbenah
Sri Kartini Alfin Dukung Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Ajak Ayah Lebih Hadir dalam Kehidupan Anak
Hujan Mulai Mengancam, Alfin Ingatkan Warga Sungai Penuh Siaga Banjir
Wako Alfin Gandeng Bupati Sarolangun, Kerja Sama Dua Daerah Sasar Pertanian hingga Ekspor Pangan
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:31 WIB

PAD Merangin Masih Seret! Bupati M. Syukur Tegur OPD, Tenggat 15 Desember

Jumat, 20 November 2026 - 15:25 WIB

Kasus DBD Meningkat di Sungai Penuh, Pemkot Turun Langsung Bersihkan Lingkungan dan Tabur Abate

Jumat, 20 November 2026 - 13:31 WIB

Pemkab Bungo Tambah Armada Pengangkut Sampah, Kendaraan Roda Tiga dari Kementerian LH Bakal Jangkau Permukiman Warga

Jumat, 20 November 2026 - 10:31 WIB

Karier ASN Sungai Penuh Kini Dipetakan, Kinerja dan Kompetensi Jadi Penentu

Jumat, 20 November 2026 - 06:08 WIB

Transformasi Digital Jambi Dikebut, 7 Kabupaten dan Kota Didorong Segera Berbenah

Berita Terbaru