SUNGAIPENUH,JS- Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menghadiri rapat monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Rabu (11/3). Pemerintah kota menggelar rapat tersebut untuk memastikan proses penyusunan dokumen berjalan optimal sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan.
Kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi bagi sejumlah instansi untuk menyamakan persepsi mengenai arah pembangunan daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Evaluasi Progres Penyusunan Dokumen PJPK
Dalam rapat tersebut, tim penyusun memaparkan perkembangan penyusunan dokumen PJPK yang akan menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah. Dokumen ini nantinya membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti berbagai aspek penting yang berkaitan dengan dinamika kependudukan. Beberapa di antaranya meliputi pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta pemerataan pembangunan di berbagai sektor.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merancang program pembangunan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Pentingnya Perencanaan Berbasis Data
Pada kesempatan tersebut, Azhar Hamzah menegaskan bahwa peta jalan pembangunan kependudukan memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
Menurutnya, data kependudukan yang akurat akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif serta tepat sasaran.
“Melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini, kita berharap kebijakan pembangunan dapat dirancang secara lebih terarah dan berbasis data kependudukan yang akurat. Dengan begitu, kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh dapat terus meningkat,” ujar Azhar.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa integrasi data kependudukan dengan program pembangunan akan memperkuat kualitas perencanaan di tingkat daerah.
Libatkan Berbagai Instansi
Rapat monitoring dan evaluasi ini juga melibatkan sejumlah lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan data dan pelayanan masyarakat. Di antaranya perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia, BPJS Kesehatan, serta Badan Pusat Statistik.
Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penyusunan dokumen PJPK.
Dorong Pembangunan Daerah Berkelanjutan
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, pemerintah berharap dokumen PJPK Kota Sungai Penuh dapat tersusun secara komprehensif dan terintegrasi.
Dengan adanya peta jalan pembangunan kependudukan, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih terarah, sekaligus memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(*)
