JAKARTA,JS- Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini menjadi sorotan nasional. Isu ini tidak hanya menyentuh aspek ketenagakerjaan, tetapi juga membuka persoalan besar terkait kebijakan fiskal daerah yang semakin tertekan.
Di berbagai wilayah, pemerintah daerah mulai menghadapi dilema serius. Di satu sisi, mereka wajib mematuhi aturan pembatasan belanja pegawai. Namun di sisi lain, mereka harus mempertahankan tenaga kerja yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai situasi ini sebagai masalah struktural yang tidak bisa dianggap sepele. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang terlalu kaku justru berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.
Tekanan Regulasi Membuat Daerah Terjepit
Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.
Namun kenyataannya, banyak daerah belum memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Akibatnya, pemerintah daerah harus memutar otak untuk menyesuaikan anggaran tanpa melanggar aturan.
Lebih lanjut, sejumlah daerah mulai mempertimbangkan langkah ekstrem, seperti tidak memperpanjang kontrak PPPK. Kebijakan ini muncul sebagai solusi cepat untuk menjaga keseimbangan anggaran, meskipun berisiko besar.
Situasi ini memunculkan pertanyaan krusial: apakah efisiensi anggaran harus dibayar dengan pengorbanan tenaga kerja?
Daya Beli Bisa Anjlok
Jika gelombang PHK benar-benar terjadi, dampaknya tidak akan berhenti pada individu yang kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, efek domino akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi.
Saat ini, jumlah PPPK di Indonesia mencapai sekitar 1,3 juta orang. Jika sebagian besar kehilangan penghasilan, maka daya beli masyarakat akan turun drastis.
Penurunan daya beli ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan, sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) bisa ikut terdampak karena berkurangnya konsumsi masyarakat.
Karena itu, Mardani Ali Sera mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang terlalu ketat justru dapat menjadi bumerang bagi pembangunan daerah.
Usulan Relaksasi
Sebagai solusi, DPR mengusulkan relaksasi sementara terhadap batas belanja pegawai. Mardani menyarankan agar pemerintah pusat menaikkan batas tersebut dari 30 persen menjadi 50 persen APBD selama 3 hingga 5 tahun.
Langkah ini dinilai sebagai “jembatan” untuk membantu daerah menata ulang keuangan mereka tanpa harus melakukan PHK massal.
Selain itu, relaksasi ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Sebab, pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran dapat mengganggu operasional sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.
Setelah kondisi fiskal kembali stabil, pemerintah dapat kembali menerapkan aturan yang lebih ketat secara bertahap.
Koordinasi Antar Lembaga Jadi Kunci
Dalam rapat kerja bersama Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Ombudsman Republik Indonesia, muncul kesadaran bahwa persoalan ini memiliki dampak luas.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan nasional yang adaptif dan berbasis kondisi riil di daerah.
Nasib Tenaga Pengabdi Jadi Taruhan
Di balik angka dan kebijakan, terdapat jutaan individu yang menggantungkan hidupnya sebagai PPPK. Banyak dari mereka telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun sebagai tenaga honorer sebelum akhirnya diangkat.
Seorang tenaga PPPK paruh waktu, Ipan, mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menilai kebijakan ini berpotensi menghancurkan harapan para tenaga pengabdi.
Ia juga menegaskan bahwa larangan double job semakin mempersempit peluang mereka untuk mencari penghasilan tambahan.
“Kalau kami diberhentikan, kami harus mencari nafkah ke mana lagi?” ujarnya.
Pernyataan ini menggambarkan realitas yang dihadapi ribuan PPPK di seluruh Indonesia.
Ujian Besar Kebijakan Fiskal Nasional
Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal nasional tidak selalu sejalan dengan kondisi di lapangan.
Karena itu, DPR berkomitmen untuk terus mengawal isu ini. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan belanja pegawai menjadi langkah penting untuk mencegah gelombang PHK yang lebih besar.
Jika pemerintah gagal mengambil langkah cepat, maka dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial.
Stabilitas Lebih Penting dari Sekadar Angka
Ancaman PHK PPPK bukan sekadar persoalan anggaran. Isu ini menyangkut stabilitas sosial, keberlanjutan pelayanan publik, dan masa depan jutaan tenaga kerja di Indonesia.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu menempatkan kebijakan secara fleksibel dan adaptif. Relaksasi aturan, koordinasi lintas lembaga, serta keberpihakan pada tenaga pengabdi menjadi kunci utama.(*)
