JAKARTA,JS- Kebijakan efisiensi anggaran kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah pada nasib jutaan aparatur sipil negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), setelah muncul rencana penurunan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2027.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkapkan bahwa pemerintah berencana memangkas dana transfer ke daerah hingga Rp300 triliun. Jika pada tahun-tahun sebelumnya nilai transfer daerah mencapai sekitar Rp900 triliun, maka pada 2027 jumlah tersebut diproyeksikan hanya berada di kisaran Rp600 triliun.
Kondisi ini memicu kekhawatiran banyak pemerintah daerah karena pemotongan transfer berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam membayar gaji ASN, PPPK, hingga tenaga PPPK paruh waktu.
Di sisi lain, DPR menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu akibat kebijakan efisiensi fiskal tersebut.
DPR Dorong Gaji PPPK Ditanggung APBN
Komisi II DPR RI mengambil langkah antisipatif dengan mendorong pemerintah pusat mengambil alih sebagian beban pembiayaan pegawai.
Menurut Aria Bima, pembahasan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Dalam Negeri telah menghasilkan kesepakatan penting terkait masa depan PPPK.
DPR mengusulkan agar pemerintah pusat mengalokasikan anggaran khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar gaji PPPK maupun PPPK paruh waktu.
Langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas pelayanan publik di seluruh daerah sekaligus memberikan kepastian kepada tenaga PPPK yang telah mengikuti proses rekrutmen nasional.
Penurunan Dana Transfer Daerah Berpotensi Membebani APBD
Selama ini, sebagian besar daerah mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendanai berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga belanja pegawai.
Ketika transfer daerah berkurang hingga Rp300 triliun, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Akibatnya, sejumlah daerah berisiko menghadapi keterbatasan ruang fiskal untuk membayar gaji pegawai maupun membiayai program pelayanan masyarakat.
Para pengamat keuangan daerah menilai bahwa penurunan transfer daerah dapat memengaruhi kualitas layanan publik apabila pemerintah pusat tidak menyiapkan skema mitigasi yang jelas.
Karena itu, usulan DPR agar pemerintah pusat ikut menanggung gaji ASN dan PPPK mendapat perhatian luas.
Tidak Boleh Ada PHK PPPK Akibat Efisiensi Anggaran
Selain mengusulkan pembiayaan dari APBN, Komisi II DPR RI juga menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah daerah.
DPR meminta seluruh pihak memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PPPK maupun PPPK paruh waktu hanya karena keterbatasan anggaran.
Permintaan tersebut muncul karena sejumlah daerah sebelumnya mengeluhkan tingginya beban belanja pegawai setelah proses pengangkatan PPPK secara masif.
Apabila daerah kehilangan kemampuan fiskal akibat berkurangnya transfer pusat, maka jutaan tenaga PPPK berpotensi menghadapi ketidakpastian.
DPR menilai kondisi tersebut tidak boleh terjadi karena para PPPK telah melalui proses seleksi resmi dan menjadi bagian dari sistem birokrasi nasional.
Dengan kata lain, negara harus hadir memberikan kepastian hukum dan kepastian kesejahteraan kepada tenaga yang telah mengabdi dalam pelayanan publik.
Mendagri dan KemenPAN-RB Diminta Cari Solusi Bersama Kemenkeu
Untuk menyelesaikan persoalan ini, Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Ketiga kementerian tersebut diharapkan mampu merumuskan skema pembiayaan yang tidak membebani pemerintah daerah secara berlebihan sekaligus menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi nasional.
Pemerintah pusat memiliki beberapa opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan, antara lain:
1. Subsidi Gaji PPPK dari APBN
Pemerintah pusat mengalokasikan dana khusus untuk membayar sebagian atau seluruh gaji PPPK.
2. Dana Transfer Khusus Pegawai
Pemerintah menyediakan pos transfer khusus yang hanya digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai.
3. Skema Sharing Budget
Pemerintah pusat dan daerah berbagi tanggung jawab pembiayaan berdasarkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
4. Relaksasi Aturan Belanja Pegawai
Pemerintah memberikan fleksibilitas sementara terhadap batas maksimal belanja pegawai di APBD.
Dampak bagi ASN, Guru, dan Pelayanan Publik
Persoalan ini tidak hanya menyangkut ASN dan PPPK, tetapi juga berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik.
Guru PPPK, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, hingga pegawai layanan administrasi menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di berbagai daerah.
Jika pemerintah gagal menemukan solusi pembiayaan yang tepat, maka masyarakat berpotensi merasakan dampaknya melalui menurunnya kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik.
Sebaliknya, jika pemerintah pusat mengambil langkah cepat dengan menyiapkan dukungan APBN, maka proses transformasi birokrasi dapat berjalan lebih stabil.
Prospek Kebijakan Anggaran 2027 Masih Dinantikan
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan keputusan final terkait mekanisme pembiayaan PPPK pada 2027.
Namun demikian, usulan Komisi II DPR menunjukkan adanya kesadaran bahwa efisiensi fiskal tidak boleh mengorbankan pelayanan publik maupun kesejahteraan aparatur negara.
Publik kini menantikan langkah konkret dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan KemenPAN-RB untuk memastikan jutaan ASN serta PPPK tetap memperoleh kepastian penghasilan di tengah perubahan kebijakan anggaran nasional.(*)
