SUNGAIPENUH,JS- Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menerima tenaga honorer baru. Kebijakan ini sejalan dengan penataan tenaga non-ASN yang pemerintah pusat jalankan.
Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh, Affan, menegaskan bahwa pendataan tenaga honorer telah selesai. Karena itu, ia meminta seluruh kepala OPD mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak membuka peluang perekrutan honorer baru di lingkungan pemerintah daerah.
Affan juga mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Sungai Penuh, agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan honorer yang menjanjikan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, masyarakat perlu memahami aturan kepegawaian sebelum memutuskan bekerja sebagai tenaga honorer. Terlebih lagi, hingga saat ini ia menyatakan belum ada aturan baru yang menjamin pengangkatan tenaga honorer baru menjadi PPPK.
BKPSDM Sungai Penuh Minta Kepala OPD Patuhi Aturan
Affan meminta setiap kepala OPD tidak merekrut tenaga honorer baru dengan alasan apa pun yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah.
Ia menilai kepatuhan terhadap aturan kepegawaian sangat penting agar masyarakat tidak memiliki harapan yang keliru mengenai peluang bekerja di lingkungan Pemkot Sungai Penuh.
“Kita tidak ingin merugikan generasi muda Sungai Penuh yang masuk jadi tenaga honorer saat ini, karena pendataan honorer telah selesai dilaksanakan. Sampai saat ini tidak ada lagi aturan akan pengangkatan tenaga honorer jadi PPPK,” ungkap Affan.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai aparatur pemerintah. Sebelum menerima tawaran pekerjaan, calon pelamar perlu memastikan bahwa instansi terkait memiliki dasar hukum dan mekanisme perekrutan yang jelas.
Selain itu, kepala OPD juga perlu menyampaikan informasi kepegawaian secara terbuka agar masyarakat tidak salah memahami peluang kerja di lingkungan pemerintahan daerah.
Waspada Tawaran Honorer dengan Janji Diangkat PPPK
Di sisi lain, BKPSDM Sungai Penuh mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran menjadi tenaga honorer hanya karena berharap memperoleh status PPPK pada masa mendatang.
Affan menekankan bahwa masyarakat harus berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan pengangkatan sebagai aparatur pemerintah tanpa dasar aturan yang jelas.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyerahkan uang kepada siapa pun yang menawarkan posisi tenaga honorer di OPD Pemkot Sungai Penuh dengan iming-iming pengangkatan PPPK.
“Apalagi harus dengan membayar sejumlah uang untuk honor di OPD Sungai Penuh. Kita berharap masyarakat paham akan aturan tersebut, agar tidak salah dalam mengambil langkah,” jelasnya.
Karena itu, masyarakat sebaiknya memeriksa informasi perekrutan melalui kanal resmi pemerintah. Jika menemukan tawaran yang mencurigakan, calon pelamar perlu meminta penjelasan kepada instansi terkait sebelum menyerahkan dokumen pribadi atau uang.
Apa yang Perlu Diketahui Pencari Kerja di Sungai Penuh?
Pertama, pastikan informasi lowongan berasal dari instansi resmi. Kedua, jangan langsung percaya pada janji pengangkatan PPPK tanpa dasar hukum yang dapat diverifikasi. Ketiga, hindari pembayaran kepada perantara yang mengaku dapat menjamin posisi sebagai tenaga honorer maupun ASN.
Selanjutnya, masyarakat dapat memantau pengumuman resmi mengenai seleksi ASN dan PPPK melalui kanal pemerintah yang berwenang. Langkah ini membantu calon pelamar membedakan informasi resmi dari tawaran yang berpotensi merugikan.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa status tenaga honorer tidak otomatis memberikan jaminan pengangkatan menjadi PPPK. Setiap proses pengadaan aparatur pemerintah harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Penataan Tenaga Non-ASN Perlu Dipahami Masyarakat
Penegasan BKPSDM Sungai Penuh ini menjadi perhatian bagi pencari kerja yang selama ini berharap dapat masuk ke lingkungan pemerintahan melalui jalur honorer.
Di tengah penataan tenaga non-ASN, masyarakat perlu lebih cermat memilih jalur karier. Informasi yang tidak akurat mengenai perekrutan dan pengangkatan PPPK dapat menimbulkan kerugian, terutama jika seseorang mengeluarkan uang berdasarkan janji pihak tertentu.
Oleh sebab itu, Pemkot Sungai Penuh mengingatkan kepala OPD dan masyarakat agar sama-sama memahami ketentuan kepegawaian. Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi mengenai peluang kerja dan proses seleksi tersampaikan secara jelas kepada publik.(AN)
