JAKARTA,JS- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) secara nasional pada 10 November 2026. Program ini membawa perubahan dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos), dengan mengutamakan transfer uang tunai kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Rencana peluncuran tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, setelah menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurut Luhut, pemerintah terus mematangkan persiapan sebelum memperkenalkan sistem perlindungan sosial digital kepada masyarakat secara nasional. Melalui sistem tersebut, pemerintah ingin memastikan bantuan sosial menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Luhut menjelaskan bahwa Perlinsos Digital tidak sekadar mengubah cara pemerintah menyalurkan bantuan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran bantuan dan meningkatkan keadilan bagi masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses optimal terhadap program perlindungan sosial.
“Tadi kita laporkan mengenai Perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada 10 November,” kata Luhut.
Ia menegaskan pemerintah akan menyalurkan bantuan melalui transfer uang tunai atau cash transfer. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah ingin memberikan manfaat secara langsung kepada penerima yang memenuhi persyaratan.
Bansos Digital Utamakan Transfer Uang Tunai
Salah satu poin penting dalam rencana Perlinsos Digital ialah perubahan orientasi kebijakan bantuan pemerintah. Pemerintah ingin mengarahkan subsidi agar lebih berfokus pada masyarakat penerima manfaat, bukan hanya memberikan dukungan terhadap produk tertentu.
Selama ini, berbagai kebijakan subsidi memiliki mekanisme dan sasaran yang berbeda. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat sistem yang dapat membantu mengidentifikasi masyarakat yang berhak memperoleh bantuan.
Luhut menyebut digitalisasi perlindungan sosial dapat mendukung upaya tersebut. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan hanya karena persoalan pendataan atau akses administrasi.
“Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Akan diberikan dalam bentuk cash transfer,” jelasnya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan pemerintah mengarahkan kebijakan subsidi ke depan agar semakin berorientasi kepada penerima manfaat.
“Jadi, pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ujar Luhut.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa rencana penyaluran melalui transfer tunai tidak otomatis berarti seluruh program bansos yang berjalan saat ini akan langsung berubah dengan mekanisme yang sama. Pemerintah tetap perlu menjelaskan aturan pelaksanaan, jenis bantuan yang masuk dalam program, serta kriteria penerima secara terperinci.
Uji Coba Perlinsos Digital Menjangkau 514 Kabupaten dan Kota
Persiapan peluncuran Perlinsos Digital kini memasuki tahap yang lebih luas. Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi DEN, Mochammad Firman Hidayat, menyampaikan bahwa uji coba program tersebut telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Cakupan itu meliputi 514 kabupaten dan kota. Perluasan uji coba ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menguji sistem digitalisasi perlindungan sosial di berbagai wilayah sebelum peluncuran nasional.
Firman menjelaskan bahwa pemerintah terus mengembangkan sistem pendaftaran agar masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat mengakses layanan tersebut.
“Saat ini sudah mencapai seluruh kabupaten kota di Indonesia, 514 kabupaten/kota,” kata Firman.
Cakupan nasional tersebut penting karena kondisi masyarakat di setiap daerah tidak selalu sama. Sebagian warga memiliki akses internet dan perangkat digital yang memadai, sedangkan sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan untuk mengakses layanan pemerintah secara daring.
Oleh sebab itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan melalui agen yang membantu masyarakat menjalani proses pendaftaran. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses sekaligus mengurangi hambatan administrasi bagi warga yang membutuhkan bantuan sosial.
Sebanyak 11,5 Juta Kepala Keluarga Telah Terdaftar
Selain memperluas wilayah uji coba, pemerintah mencatat perkembangan jumlah peserta dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial.
Menurut Firman, hingga laporan yang disampaikan pada 20 Oktober 2026, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam program tersebut.
Angka ini menunjukkan besarnya kebutuhan pendataan masyarakat dalam sistem perlindungan sosial. Namun, jumlah pendaftar tidak serta-merta sama dengan jumlah penerima bansos yang sudah lolos verifikasi atau memperoleh pencairan dana.
Pemerintah tetap perlu melakukan pemeriksaan data dan menentukan kelayakan setiap calon penerima berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara status pendaftaran, hasil verifikasi, penetapan penerima, dan pencairan bantuan.
Firman juga mengungkapkan bahwa pemerintah melibatkan sekitar 775 ribu Agen Perlinsos untuk membantu warga yang mengalami kesulitan ketika mendaftar secara mandiri.
Keberadaan agen tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program. Mereka membantu menjembatani masyarakat dengan layanan digital, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan portal daring atau mengalami kendala saat mengisi data.
Selain itu, Firman menyebut portal Perlinsos mencatat lebih dari 600 ribu pendaftar per hari berdasarkan data yang ia paparkan.
“Dan per hari ini sudah ada 11,5 juta kepala keluarga (KK) yang terdaftar dalam program digitalisasi perlinsos ini. Dan ada 775 ribu Agen Perlinsos yang membantu pendaftaran warga-warga kita yang membutuhkan bantuan sosial,” paparnya.
Besarnya jumlah pendaftar tersebut membuat ketepatan pengolahan data menjadi semakin penting. Sistem perlu membedakan masyarakat yang memenuhi persyaratan dari warga yang tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan.
Hasil Uji Coba di Bali: Kesalahan Sasaran Menurun
Pemerintah juga mengevaluasi efektivitas Perlinsos Digital melalui sejumlah proyek percontohan. Salah satu hasil evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo berasal dari pelaksanaan uji coba di Bali.
Firman menjelaskan bahwa penggunaan sistem digitalisasi perlindungan sosial menunjukkan penurunan dua jenis kesalahan dalam penentuan penerima bantuan.
Pertama, exclusion error, yaitu kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Kedua, inclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat yang tidak memenuhi kriteria justru masuk sebagai penerima bantuan.
Menurut Firman, uji coba di Bali menunjukkan bahwa Perlinsos Digital mampu menurunkan exclusion error sebesar 24,1 persen. Ia juga melaporkan penurunan inclusion error dari angka 4,1 persen.
“Kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden hasil studi kami terkait dengan piloting di Bali. Dengan menggunakan Perlinsos Digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun dari 4,1 persen,” ujarnya.
Hasil tersebut menjadi salah satu dasar evaluasi pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial digital. Apabila sistem mampu memperbaiki kualitas data, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Meski demikian, angka dari proyek percontohan di Bali tidak otomatis menggambarkan hasil yang sama di seluruh Indonesia. Pemerintah masih perlu memastikan efektivitas sistem di berbagai daerah, termasuk wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur digital.
Apakah Semua Pendaftar Langsung Mendapatkan Bansos?
Masyarakat perlu memahami bahwa pendaftaran dalam sistem Perlinsos Digital bukan jaminan otomatis memperoleh bantuan tunai.
Data pendaftar tetap memerlukan proses pemeriksaan dan penentuan kelayakan. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana sistem tersebut berhubungan dengan basis data perlindungan sosial yang sudah berjalan serta bagaimana mekanisme penetapan penerima pada setiap program.
Karena itu, warga sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa setiap orang yang berhasil mendaftar akan menerima transfer uang tunai pada 10 November 2026.
Tanggal tersebut merujuk pada jadwal peluncuran nasional yang disampaikan pemerintah melalui DEN. Sementara itu, jadwal pencairan, besaran bantuan, tahapan verifikasi, dan cakupan program perlu mengacu pada pengumuman resmi berikutnya.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap informasi yang menjanjikan pencairan dana secara otomatis atau meminta pembayaran untuk mempercepat pendaftaran. Jangan memberikan PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak yang mengaku sebagai petugas bantuan sosial.
Untuk memastikan informasi terbaru, masyarakat sebaiknya mengikuti pengumuman dari pemerintah dan instansi resmi yang menangani program perlindungan sosial.
Perlinsos Digital Jadi Upaya Memperbaiki Penyaluran Bantuan
Peluncuran Perlinsos Digital pada 10 November 2026 menjadi agenda penting dalam pengembangan sistem perlindungan sosial pemerintah. Melalui digitalisasi, pemerintah ingin memperluas akses pendaftaran, memperbaiki kualitas data, dan meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan.
Data 11,5 juta kepala keluarga yang telah terdaftar, dukungan 775 ribu Agen Perlinsos, serta uji coba yang menjangkau 514 kabupaten dan kota menunjukkan skala persiapan program tersebut.
Namun, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada teknologi. Pemerintah juga perlu memastikan proses verifikasi berjalan akurat, masyarakat memperoleh informasi yang jelas, dan warga yang kesulitan mengakses layanan digital tetap mendapatkan pendampingan.
Pada akhirnya, manfaat Perlinsos Digital akan terlihat dari kemampuan pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Transparansi, perlindungan data pribadi, kemudahan akses, dan kejelasan mekanisme pencairan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program ini.(*)
