UMP Jambi 2027 Resmi Naik Jadi Rp3,71 Juta, Al Haris Teken SK, Ini Rincian Upah Sawit dan Tambang

- Jurnalis

Sabtu, 21 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JAMBI,JS- Kabar baik bagi pekerja dan buruh di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.711.516 per bulan. Kebijakan tersebut membawa kenaikan Rp240.019 dibandingkan UMP 2026 yang sebelumnya mencapai Rp3.471.497.

Gubernur Jambi Al Haris menandatangani keputusan penetapan upah minimum tersebut pada Jumat, 20 November 2026. Dengan demikian, Pemprov Jambi telah menetapkan standar upah minimum sehari sebelum batas akhir penetapan UMP 2027 pada 21 November 2026.

Keputusan ini menjadi perhatian kalangan pekerja, terutama mereka yang bekerja di sektor perdagangan, jasa, industri, perkebunan, hingga pertambangan. Sebab, kenaikan upah minimum tidak hanya berkaitan dengan pendapatan bulanan, tetapi juga menyangkut kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup di tengah perubahan harga barang dan jasa.

Namun, ada hal menarik dalam keputusan tahun ini. Selain menetapkan UMP reguler, Gubernur Al Haris juga menetapkan upah minimum sektoral untuk sejumlah bidang usaha unggulan Jambi. Bahkan, nominal upah minimum sektor pertambangan mencapai lebih dari Rp3,82 juta per bulan.

Baca Juga :  Transformasi Digital Jambi Dikebut, 7 Kabupaten dan Kota Didorong Segera Berbenah

UMP Jambi 2027 Naik 6,91 Persen

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 888/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2026 tertanggal 20 November 2026, pemerintah menetapkan UMP Jambi 2027 sebesar Rp3.711.516.

Jika membandingkannya dengan ketetapan tahun sebelumnya, pekerja memperoleh kenaikan Rp240.019 setiap bulan.

Persentase kenaikan tersebut mencapai 6,91 persen. Angka ini menjadi penyesuaian standar upah minimum yang berlaku bagi pekerja di wilayah Provinsi Jambi pada tahun mendatang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, M. Harir Khodari, membenarkan penerbitan keputusan gubernur tersebut melalui keterangan yang disampaikan kepada media.

Penandatanganan SK pada 20 November sekaligus menunjukkan bahwa Pemprov Jambi memenuhi tenggat penetapan UMP yang pemerintah pusat tetapkan.

Bagi pekerja, kenaikan sebesar Rp240.019 tentu menjadi tambahan penghasilan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, pekerja tetap perlu memperhatikan ketentuan masa kerja, jenis pekerjaan, serta struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan masing-masing.

Upah Sektoral Sawit Jambi Tembus Rp3,8 Juta

Tidak hanya menetapkan UMP reguler, keputusan Gubernur Jambi juga mengatur Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027.

Salah satu sektor yang memperoleh ketentuan khusus adalah perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit.

Pemerintah menetapkan upah minimum sektoral untuk sektor perkebunan buah kelapa sawit dengan kode KBLI 01262 serta industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit dengan kode KBLI 10431 sebesar Rp3.804.304 per bulan.

Angka tersebut meningkat Rp291.184 dibandingkan UMSP 2026 yang berada pada posisi Rp3.513.120.

Persentase kenaikannya mencapai 8,29 persen.

Penetapan ini menjadi perhatian karena industri kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian Jambi. Aktivitas perkebunan dan pengolahan sawit melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari kegiatan perkebunan hingga proses produksi di pabrik pengolahan.

Dengan adanya standar upah sektoral, perusahaan yang masuk dalam cakupan klasifikasi usaha tersebut perlu memperhatikan ketentuan pengupahan sesuai keputusan gubernur.

Pekerja Tambang Mendapat Standar Upah Minimum Rp3,82 Juta

Sektor pertambangan juga memperoleh ketentuan upah minimum khusus dalam keputusan UMSP Jambi 2027.

Pemerintah menetapkan upah minimum sebesar Rp3.821.583 per bulan untuk sektor pertambangan batu bara dengan KBLI 05100, pertambangan minyak bumi dengan KBLI 06100, serta sektor pertambangan gas alam.

Jika membandingkannya dengan UMSP 2026 sebesar Rp3.574.446, terdapat kenaikan Rp247.137 atau sekitar 6,91 persen.

Nominal tersebut menjadi standar sektoral tertinggi dalam rincian yang diumumkan Pemprov Jambi.

Apabila membandingkannya dengan UMP reguler 2027, standar upah sektor pertambangan tersebut lebih tinggi Rp110.067 per bulan.

Sementara itu, upah minimum sektor perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit berada Rp92.788 di atas UMP reguler.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerintah menetapkan standar upah sektoral berdasarkan karakteristik bidang usaha yang tercantum dalam keputusan gubernur.

Rincian Lengkap UMP dan UMSP Jambi 2027

Agar pekerja, pencari kerja, dan perusahaan lebih mudah memahami ketetapan terbaru, berikut rincian upah minimum Provinsi Jambi tahun 2027:

Kategori Upah Minimum 2027
UMP Jambi Rp3.711.516
UMSP perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan CPO Rp3.804.304
UMSP pertambangan batu bara, minyak bumi dan gas alam Rp3.821.583

Dari ketiga ketentuan tersebut, sektor pertambangan memperoleh nominal minimum paling tinggi. Selanjutnya, sektor perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit menempati posisi kedua.

Adapun UMP reguler menjadi standar minimum umum bagi pekerja yang masuk dalam cakupan ketentuan pengupahan tersebut.

Berlaku Mulai 1 Januari 2027

Penetapan UMP Jambi 2027 menjadi bagian dari kebijakan pengupahan nasional yang mengatur penyesuaian upah minimum setiap tahun.

Pemerintah pusat memberikan batas waktu kepada seluruh gubernur untuk menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tahun 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Selain itu, perhitungan upah minimum juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dalam formula pengupahan.

Untuk Provinsi Jambi, keputusan gubernur tertanggal 20 November 2026 menjadi dasar penetapan UMP dan UMSP tahun mendatang.

Ketentuan baru tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Karena itu, perusahaan perlu menyiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum memasuki tahun pemberlakuan.

Baca Juga :  Trotoar Kota Jambi Masih Dikuasai PKL, Satpol PP Tegaskan Aturan Jam Berjualan hingga Tengah Malam

Bagaimana Dampaknya bagi Pekerja di Jambi?

Kenaikan UMP menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli pekerja. Tambahan Rp240.019 per bulan memberikan ruang pendapatan lebih besar dibandingkan standar upah tahun 2026.

Meski demikian, pekerja perlu memahami bahwa upah minimum bukan satu-satunya komponen yang menentukan kesejahteraan. Biaya tempat tinggal, transportasi, makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga tetap memengaruhi kemampuan ekonomi setiap keluarga.

Karena itu, kenaikan upah perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.

Bagi pekerja yang baru memasuki dunia kerja, informasi UMP 2027 juga penting sebagai acuan ketika menerima tawaran pekerjaan. Mereka dapat membandingkan penawaran gaji dengan standar minimum yang berlaku sesuai wilayah dan sektor usahanya.

Sementara itu, pekerja yang sudah memiliki masa kerja lebih dari satu tahun perlu memperhatikan penerapan struktur dan skala upah di perusahaan.

Perusahaan Wajib Memperhatikan Ketentuan Pengupahan

Di sisi perusahaan, penetapan UMP dan UMSP 2027 menuntut persiapan administrasi serta perencanaan anggaran tenaga kerja.

Perusahaan perlu mengidentifikasi klasifikasi bidang usahanya agar dapat menerapkan standar upah yang sesuai. Hal ini terutama penting bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, industri pengolahan CPO, serta perusahaan pertambangan yang masuk dalam cakupan UMSP.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan pembayaran upah sesuai ketentuan yang berlaku ketika aturan baru mulai berjalan.

Kepatuhan terhadap kebijakan pengupahan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan industrial yang sehat. Sebab, kepastian mengenai hak pekerja dan kewajiban perusahaan dapat mengurangi potensi perselisihan ketenagakerjaan.

Pekerja juga perlu memahami bahwa ketentuan upah minimum berlaku sesuai cakupan aturan, masa kerja, serta klasifikasi usaha. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menyamaratakan nominal UMP reguler dengan seluruh ketentuan upah sektoral.

Menunggu Tahapan Penetapan UMK di Kabupaten dan Kota

Setelah penetapan UMP tingkat provinsi, perhatian berikutnya tertuju pada besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah Jambi.

Penetapan UMK menjadi penting karena setiap kabupaten dan kota memiliki kondisi ekonomi, karakteristik dunia usaha, serta kebutuhan hidup yang berbeda.

Pemerintah pusat menetapkan 25 November 2026 sebagai batas waktu penetapan UMK 2027. Dengan demikian, pemerintah kabupaten dan kota masih memiliki tahapan lanjutan untuk menyusun rekomendasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagi pekerja di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, perkembangan penetapan UMK patut menjadi perhatian.

Besaran UMP Rp3.711.516 menjadi acuan penting dalam pembahasan kebijakan pengupahan berikutnya.

Dengan terbitnya SK Gubernur Jambi tentang UMP dan UMSP 2027, pekerja kini memiliki kepastian mengenai standar upah minimum tingkat provinsi untuk tahun mendatang.

Selanjutnya, masyarakat tinggal menantikan perkembangan penetapan UMK di masing-masing daerah untuk mengetahui apakah terdapat standar upah kabupaten dan kota yang berbeda dari UMP Jambi 2027.(*)

Berita Terkait

Waspada Penipuan Catut Nama Wali Kota Sungai Penuh Alfin, Ada Nomor Telepon yang Mengaku sebagai Wako
Stunting Batang Hari Turun Jadi 924 Balita, Inovasi Berbasis Desa Jadi Kunci, Pemkab Kejar Target di Bawah 5 Persen
PAD Merangin Masih Seret! Bupati M. Syukur Tegur OPD, Tenggat 15 Desember
Kasus DBD Meningkat di Sungai Penuh, Pemkot Turun Langsung Bersihkan Lingkungan dan Tabur Abate
Pemkab Bungo Tambah Armada Pengangkut Sampah, Kendaraan Roda Tiga dari Kementerian LH Bakal Jangkau Permukiman Warga
Karier ASN Sungai Penuh Kini Dipetakan, Kinerja dan Kompetensi Jadi Penentu
Transformasi Digital Jambi Dikebut, 7 Kabupaten dan Kota Didorong Segera Berbenah
Sri Kartini Alfin Dukung Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Ajak Ayah Lebih Hadir dalam Kehidupan Anak
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:01 WIB

UMP Jambi 2027 Resmi Naik Jadi Rp3,71 Juta, Al Haris Teken SK, Ini Rincian Upah Sawit dan Tambang

Sabtu, 21 November 2026 - 11:45 WIB

Waspada Penipuan Catut Nama Wali Kota Sungai Penuh Alfin, Ada Nomor Telepon yang Mengaku sebagai Wako

Sabtu, 21 November 2026 - 06:31 WIB

Stunting Batang Hari Turun Jadi 924 Balita, Inovasi Berbasis Desa Jadi Kunci, Pemkab Kejar Target di Bawah 5 Persen

Jumat, 20 November 2026 - 16:31 WIB

PAD Merangin Masih Seret! Bupati M. Syukur Tegur OPD, Tenggat 15 Desember

Jumat, 20 November 2026 - 15:25 WIB

Kasus DBD Meningkat di Sungai Penuh, Pemkot Turun Langsung Bersihkan Lingkungan dan Tabur Abate

Berita Terbaru