INTERNASIONAL,JS— Aksi protes terbesar di Iran dalam tiga tahun terakhir meletus pada Senin (29/12) setelah nilai tukar rial mencapai titik terendah dalam sejarah terhadap dolar AS. Depresiasi mata uang ini semakin memperburuk krisis ekonomi yang melanda Iran, memicu kemarahan masyarakat, terutama para pedagang. Selain itu, pengunduran diri Gubernur Bank Sentral Iran, Mohammad Reza Farzin, turut memperburuk situasi.
Protes Meluas di Beberapa Kota Besar
Unjuk rasa dimulai di Teheran, tepatnya di Jalan Saadi dan lingkungan Shush, dekat Pasar Besar Teheran. Para pedagang dan pemilik toko turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap melemahnya nilai rial dan keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Tak hanya di ibu kota, aksi serupa juga terjadi di beberapa kota besar lainnya, seperti Isfahan, Shiraz, dan Mashhad. Saksi mata melaporkan, di beberapa titik di Teheran, polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan para demonstran.
Protes ini menjadi yang terbesar sejak 2022, ketika kematian Mahsa Jina Amini dalam tahanan polisi memicu gelombang demonstrasi di seluruh Iran. Aksi tersebut juga membawa harapan bagi banyak warga yang merasa tidak puas dengan kondisi politik dan ekonomi negara ini.
Anjloknya Nilai Tukar Rial Memicu Inflasi Tinggi
Pada Minggu (28/12), nilai tukar rial Iran anjlok menjadi 1,42 juta rial per dolar AS. Pada Senin (29/12), nilai tukar tersebut tetap berada pada level 1,38 juta rial per dolar AS. Depresiasi yang cepat ini telah memperburuk tekanan inflasi yang sudah tinggi, menyebabkan harga barang-barang pokok, seperti makanan, melambung tinggi.
Pada 2022, saat Farzin menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Iran, nilai tukar rial masih sekitar 430.000 per dolar AS. Namun, dalam waktu kurang dari dua tahun, depresiasi rial telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data dari Pusat Statistik Iran, inflasi tahunan pada Desember 2025 tercatat sebesar 42,2%. Harga makanan melonjak hingga 72%, sementara harga barang-barang kesehatan dan medis meningkat sebesar 50% dibandingkan dengan tahun lalu.
Rencana Kenaikan Pajak Memperburuk Ketidakpuasan Masyarakat
Pemerintah Iran juga berencana untuk menaikkan pajak pada tahun baru Iran yang dimulai pada 21 Maret 2026. Rencana ini semakin menambah kekhawatiran masyarakat yang sudah tertekan oleh kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Banyak warga merasa bahwa mereka sudah dibebani dengan inflasi tinggi, dan kenaikan pajak hanya akan memperburuk keadaan.
Ketegangan Politik dan Risiko Konflik
Ketidakpastian politik juga semakin memengaruhi pasar dan sentimen ekonomi di Iran. Setelah perang singkat antara Iran dan Israel pada Juni 2025, banyak warga yang khawatir tentang kemungkinan terjadinya konfrontasi lebih besar yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Ketegangan ini membuat situasi ekonomi semakin tidak stabil, dan menyebabkan warga Iran semakin khawatir tentang masa depan negara mereka.
Dampak Sanksi Internasional
Pada September 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan kembali sanksi internasional terhadap Iran terkait program nuklir negara tersebut. Langkah ini mengembalikan pembekuan aset Iran di luar negeri, menghentikan transaksi senjata, dan membatasi pengembangan rudal balistik Iran. Dampak dari sanksi ini semakin memperburuk keadaan ekonomi Iran, yang sudah terpuruk sejak pembatalan kesepakatan nuklir 2015 setelah keputusan Presiden AS Donald Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian tersebut.(AN)
