JAMBI,JS – Soal 2 Ribu Honorer yang Tak Lulus PPPK, Ini Kata Gubernur Jambi
Hingga kini, sekitar dua ribu pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi belum memperoleh kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa Pemprov Jambi kini meminta arahan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), untuk menentukan kelanjutan status kepegawaian honorer tersebut.
“Kami masih meminta pendapat KemenPAN agar honorer yang belum masuk paruh waktu mendapat kepastian status ke depan,” ujar Al Haris.
Honorer Tetap Bekerja
Meski belum memiliki kepastian status, para honorer tetap menjalankan tugas seperti biasa. Al Haris menegaskan bahwa Pemprov Jambi tidak akan merumahkan mereka.
Ia menilai langkah merumahkan honorer justru berpotensi mengganggu pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan yang masih kekurangan tenaga pengajar.
“Yang jelas, kami tidak merumahkan mereka. Mereka tetap bekerja. Tinggal kami atur polanya ke depan. Kalau kami rumahkan, ini berbahaya karena jumlah guru yang belum diangkat masih banyak,” tegas Al Haris.
Pemprov Siapkan Skema Penggajian
Selain itu, Al Haris memastikan Pemprov Jambi telah menyiapkan skema penggajian bagi honorer yang belum berstatus PPPK. Untuk sementara, pemerintah daerah tetap menggunakan pola pembayaran seperti sebelumnya sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pusat.
Saat ini, sekitar dua ribu honorer belum memenuhi persyaratan untuk masuk skema PPPK paruh waktu.
“Sekitar 2 ribu orang ini menjadi PR saya. Kami tetap mempertahankan semuanya dan tidak merumahkan satu pun. Kami akan mengatur polanya dengan baik,” kata Al Haris.
Pemprov Serahkan SK kepada 6.438 PPPK
Sebelumnya, Pemprov Jambi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 6.438 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemprov Jambi melaksanakan penyerahan SK tersebut pada 1 Januari 2025 di Lapangan Kantor Gubernur Jambi.
Honorer Yakin Ada Solusi
Sementara itu, Ketua Asosiasi Honorer Provinsi Jambi, M. Thoha, menyampaikan keyakinannya bahwa Gubernur Jambi akan memperjuangkan sekitar 2.100 honorer yang belum memperoleh status PPPK.
Ia menilai komitmen tersebut terlihat dari pernyataan gubernur yang menjadikan persoalan honorer sebagai prioritas pemerintah daerah.
“Kami yakin Pak Gubernur akan terus memperjuangkan honorer yang belum diangkat. Insya Allah, pemerintah akan menghadirkan regulasi berikutnya,” ujar Thoha.(AN)
