JAKARTA,JS – Pengurus Pusat Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI), Ahmad Saifudin, menilai pemutusan kontrak kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpotensi kembali terjadi di sejumlah daerah.
Potensi Pemutusan Kontrak Berulang
Karena itu, Ahmad Saifudin mengimbau seluruh PPPK untuk memperkuat solidaritas dan merapatkan barisan. Ia menilai, seluruh PPPK perlu menyikapi persoalan ini secara bersama karena masa kontrak PPPK formasi 2021 berakhir pada tahun ini.
Saifudin menjelaskan, PPPK formasi 2021 mayoritas berasal dari honorer K2 yang lulus seleksi pada 2019. Pemerintah menetapkan rata-rata masa kontrak selama lima tahun dan seharusnya memperpanjangnya kembali pada 2026.
Namun, dalam praktiknya, sejumlah pemerintah daerah memilih tidak melanjutkan kontrak PPPK. Pemerintah daerah mengemukakan berbagai alasan, mulai dari penilaian kinerja hingga keterbatasan anggaran.
“Menyikapi masalah teman-teman PPPK yang kehilangan kontrak menunjukkan PPPK belum memiliki kekuatan dan perlindungan yang memadai. Artinya, posisi PPPK masih sangat lemah,” kata Saifudin kepada JPNN.com, Senin (12/1/2026).
Kritik Terhadap Skema PPPK
Selain itu, guru PPPK berprestasi tersebut menyinggung kebijakan pengangkatan ASN di masa lalu. Menurutnya, jika pada 2019 Presiden Prabowo Subianto sudah memimpin pemerintahan, maka pemerintah tidak akan melahirkan skema ASN PPPK.
Ia menilai honorer K2 seharusnya langsung memperoleh status PNS karena status tersebut memang menjadi hak mereka, bukan PPPK.
Ketimpangan Aturan dan Praktik
Saifudin juga menyoroti perbedaan antara regulasi dan praktik di lapangan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), negara memberi ruang perpanjangan kontrak PPPK hingga batas usia pensiun (BUP).
Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Pemerintah daerah hanya memberikan kontrak tiga tahun, bahkan kurang. Saifudin juga menilai isu efisiensi anggaran ikut memengaruhi kebijakan tersebut.
Kondisi ini, menurut Saifudin, memicu persoalan serius bagi masa depan PPPK. Selama ini, banyak pihak masih memandang PPPK sebelah mata dalam sistem kepegawaian.
Dua Langkah Penyelesaian
Oleh sebab itu, Saifudin menegaskan dua langkah utama yang perlu segera ditempuh. Pertama, PPPK harus memperjuangkan perlindungan hukum agar pemerintah daerah tidak memutus kontrak secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas.
Kedua, pemerintah pusat harus segera mengalihkan status PPPK menjadi PNS.
Seruan Perjuangan Eks Honorer K2
Sebagai penutup, Saifudin menyampaikan keprihatinan atas nasib PPPK angkatan pertama yang kehilangan perpanjangan kontrak. Ia menegaskan, eks honorer K2 harus kembali berjuang untuk meraih status PNS.(AN)
