SUNGAIPENUH,JS- Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai menyusun arah pembangunan sekaligus kebijakan fiskal untuk tahun depan. Langkah tersebut ditandai dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sungai Penuh, Senin (27/7).
Agenda tersebut menjadi salah satu tahapan paling penting dalam penyusunan APBD 2027 Kota Sungai Penuh karena akan menentukan prioritas pembangunan, arah belanja pemerintah, hingga strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat berlangsung di Aula DPRD Kota Sungai Penuh dan dihadiri Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH, Wakil Ketua I DPRD Hardizal, S.Sos., M.H., anggota DPRD, Sekretaris Daerah Alpian, unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Sungai Penuh.
KUA-PPAS Menjadi Fondasi APBD 2027
Dalam pidatonya, Wali Kota Alfin menjelaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi. Pemerintah daerah menggunakan dokumen tersebut sebagai pedoman utama dalam merancang APBD yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus selaras dengan visi pembangunan Kota Sungai Penuh JUARA, yaitu Maju, Adil, dan Sejahtera.
“KUA-PPAS disusun untuk memastikan sinergi fiskal dan efektivitas belanja daerah sehingga setiap rupiah anggaran mampu mendukung pencapaian visi Kota Sungai Penuh JUARA (Maju, Adil, dan Sejahtera),” kata Alfin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Enam Prioritas Pembangunan Tahun 2027
Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menetapkan enam agenda utama sebagai arah pembangunan pada tahun 2027.
Prioritas pertama menyasar peningkatan produktivitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Selanjutnya, pemerintah akan memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang juga menjadi perhatian utama karena keduanya memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan investasi.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Di sisi tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi tetap menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, profesional, dan berbasis digital.
Terakhir, pemerintah akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mencari berbagai sumber pendanaan alternatif untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Target Ekonomi Kota Sungai Penuh Tahun 2027
Selain menetapkan program prioritas, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga memasang sejumlah indikator makro sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.
Pada tahun 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,05 hingga 5,75 persen.
Target tersebut menunjukkan optimisme pemerintah terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, investasi daerah, sektor perdagangan, UMKM, hingga sektor jasa.
Tidak hanya itu, pemerintah juga ingin menekan angka kemiskinan menjadi sekitar 2,50 hingga 3,10 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 3,45 hingga 3,97 persen.
Pemerintah juga menargetkan Gini Ratio berada pada kisaran 0,30 hingga 0,31, yang mencerminkan pemerataan pendapatan masyarakat semakin baik.
Target-target tersebut menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Pendapatan Daerah Diproyeksikan Mencapai Rp717,76 Miliar
Dalam rancangan APBD 2027, Pemerintah Kota Sungai Penuh memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp717,76 miliar.
Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pemerintah pusat, hingga sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp719,76 miliar.
Alokasi tersebut akan diarahkan untuk membiayai berbagai program prioritas yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Program Strategis Menjadi Prioritas Anggaran
Pemerintah Kota Sungai Penuh memastikan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
Sebaliknya, pemerintah akan memperkuat berbagai program yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Salah satunya ialah percepatan penurunan angka stunting melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta edukasi keluarga.
Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ketahanan pangan tetap menjadi fokus karena sektor pertanian masih menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.
Di sisi lain, pemerintah akan memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat.
Persoalan banjir yang selama ini menjadi perhatian masyarakat juga masuk dalam daftar program prioritas melalui peningkatan infrastruktur drainase serta pengelolaan kawasan rawan banjir.
Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga pelayanan publik berbasis digital.
Optimalisasi PAD Menjadi Kunci Kemandirian Fiskal
Salah satu fokus utama dalam KUA-PPAS 2027 ialah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Pemerintah menilai optimalisasi PAD menjadi langkah penting agar kemampuan pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat pengelolaan pajak daerah, retribusi, pengembangan aset daerah, hingga mendorong investasi yang mampu menciptakan sumber pendapatan baru.
Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan ruang fiskal pemerintah sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
APBD Harus Efektif, Transparan dan Akuntabel
Pada akhir penyampaiannya, Wali Kota Alfin berharap seluruh tahapan pembahasan KUA dan PPAS dapat berjalan sesuai jadwal.
Ia mengajak DPRD dan seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi yang konstruktif agar APBD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, anggaran daerah harus dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD, setiap program pembangunan diharapkan mampu berjalan lebih optimal.
Dokumen Resmi Diserahkan kepada DPRD
Setelah menyampaikan pengantar KUA dan PPAS, Wali Kota Alfin menyerahkan dokumen tersebut secara simbolis kepada Wakil Ketua I DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, S.Sos., sebagai dasar pembahasan bersama legislatif.
Tahapan selanjutnya akan membahas berbagai program prioritas, proyeksi pendapatan, serta alokasi belanja daerah sebelum akhirnya ditetapkan menjadi APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2027.
APBD 2027 Diharapkan Menjadi Motor Pertumbuhan Ekonomi
Penyusunan APBD 2027 tidak hanya berkaitan dengan angka-angka anggaran. Lebih dari itu, dokumen tersebut akan menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan investasi daerah, memperkuat UMKM, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Apabila seluruh target pembangunan dapat direalisasikan, Kota Sungai Penuh berpeluang memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan fokus pada penguatan ekonomi, peningkatan PAD, pelayanan publik yang lebih baik, dan pembangunan infrastruktur yang merata, APBD 2027 diharapkan menjadi fondasi penting menuju Kota Sungai Penuh yang semakin maju, adil, dan sejahtera.(TIM)
