BATANGHARI,JS– Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief menegaskan bahwa insan pers memiliki kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Namun, ia meminta agar kritik tersebut mengarah pada perbaikan dan kemaslahatan masyarakat luas.
Pernyataan itu ia sampaikan saat bertemu wartawan, Rabu (25/2/2026). Dalam forum tersebut, Fadhil menekankan pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah daerah dan media.
Hubungan Pemerintah dan Pers Harus Sejalan
Menurut Fadhil, pemerintah daerah dan insan pers perlu berjalan seiring sebagai mitra strategis. Ia menilai media berperan penting dalam menyampaikan informasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
“Silakan kita tetap berkawan dan bersahabat. Kritik dan saran justru kami butuhkan selama tujuannya untuk kebaikan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Fadhil mengajak wartawan menghadirkan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberi harapan kepada publik.
Narasi Berita Diminta Bangkitkan Optimisme
Lebih lanjut, Fadhil menekankan pentingnya kekuatan narasi dalam sebuah berita. Menurutnya, tulisan yang baik mampu membangun optimisme dan kepercayaan masyarakat.
“Silakan menulis berita. Namun, pilih narasi yang bisa memantik semangat masyarakat dan membuat mereka tertarik membaca,” katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut mampu memperkuat peran media sebagai penggerak opini publik yang positif.
Pejabat OPD Jangan Antikritik
Pada kesempatan yang sama, Fadhil juga mengingatkan para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Batang Hari agar bersikap terbuka terhadap kritik.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang menjaga pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar.
“Kalau pejabat menutup diri dari kritik, maka fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal,” tegasnya.
Kritik Perlu Jalur Komunikasi yang Tepat
Meski menghormati peran media, Fadhil mengakui bahwa kritik melalui pemberitaan terkadang kurang efektif jika tidak disertai komunikasi yang baik. Karena itu, ia mendorong pemanfaatan jalur organisasi sebagai jembatan dialog.
“Lebih baik kritik disampaikan melalui internal atau organisasi. Pegawai bisa lewat KORPRI, sedangkan wartawan melalui organisasi pers,” jelasnya.
Menurutnya, cara tersebut membantu menyampaikan kritik secara lebih konstruktif tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Contoh Kritik yang Tetap Proporsional
Fadhil lalu memberi contoh konkret. Ia menyebut media berhak mengkritik apabila ada kepala dinas yang melanggar aturan, misalnya dengan mengganti pelat nomor kendaraan dinas.
Namun, ia mengingatkan agar media tidak menggiring opini secara berlebihan.
“Niatnya mungkin mengingatkan. Tapi kalau narasinya seolah-olah pejabat itu harus ditangkap polisi, pesan perbaikannya justru hilang,” katanya.
Ia menilai narasi yang terlalu keras justru dapat menciptakan jarak emosional antara pejabat dan publik.
Sinergi Jadi Kunci Tata Kelola yang Baik
Menutup pernyataannya, Fadhil berharap sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers terus terjaga. Ia yakin komunikasi yang sehat mampu mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kalau kita saling memahami peran masing-masing, kritik akan berubah menjadi energi positif untuk membangun daerah,” pungkasnya.(*)
