TANJABTIM,JS – Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Tanjung Jabung Timur menyoroti kontribusi perusahaan melalui dana CSR di daerah tersebut. Sekretaris Fraksi Golkar, Muhammad Samin, menyampaikan sorotan ini dalam pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda APBD 2026 pada Jumat (21/11).
Samin meminta Bupati menegur perusahaan yang menolak memberikan kontribusi pembangunan daerah. DPRD melalui pansus kini membahas Peraturan Daerah tentang CSR.
“Dari catatan kami, ada sekitar 97 perusahaan aktif di Tanjabtim. Tahun 2024, hanya 18 perusahaan membayar kewajiban CSR. Padahal, kontribusi CSR dari perusahaan mencapai sekitar Rp 60 miliar,” jelas Samin.
Samin menegaskan, jika semua perusahaan bersatu dan berkolaborasi, persoalan pembangunan infrastruktur bisa terselesaikan dalam lima tahun. Ia menyoroti persoalan jalan yang menjadi sorotan publik. Masalah ini juga ramai dibahas di media sosial.
Ia mencontohkan pembangunan jalan sepanjang 9 km dari Desa Mendahara Tengah ke Pangkal Duri yang belum tersentuh anggaran pemerintah. Namun, komunikasi dengan PT Borneo memungkinkan pembangunan jalan ini berjalan mulai saat ini.
“Kami optimistis, jika seluruh perusahaan berkomitmen, persoalan infrastruktur jalan bisa selesai dalam lima tahun. DPRD siap mendorong perusahaan ikut membangun daerah. Jika ada yang menolak, silahkan angkat kaki dari Bumi Tanjabtim,” tegas Samin.
Fraksi Golkar menegaskan pandangan ini sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden meminta perusahaan pengelola sumber daya alam berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Sudah saatnya perusahaan membangun daerah yang kita cintai ini,” pungkas Samin.(AN)
