JAKARTA,JS- Profesi guru kembali menjadi perhatian publik setelah muncul usulan standar gaji guru mencapai Rp15 juta per bulan. Wacana tersebut mencuat seiring meningkatnya harapan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Ketua ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup guru. Menurutnya, negara harus menempatkan profesi guru sebagai sektor strategis karena kualitas pendidikan nasional bergantung pada kesejahteraan tenaga pengajar.
Gaji Guru Rp15 Juta Dinilai Layak untuk Masa Depan Pendidikan Indonesia
Eko Wibowo menegaskan profesi guru memiliki peran penting dalam membangun masa depan bangsa. Guru tidak hanya bertugas mengajar di ruang kelas, tetapi juga membentuk karakter generasi penerus Indonesia.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap kesejahteraan guru jika ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menilai standar penghasilan guru saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
“Profesi guru adalah fondasi kemajuan bangsa. Jika kita ingin pendidikan maju, maka kesejahteraan gurunya harus lebih dulu diperhatikan,” ujar Eko Wibowo, Kamis (21/5/2026).
Usulan gaji guru Rp15 juta per bulan pun langsung menjadi perbincangan luas di media sosial. Banyak masyarakat mendukung langkah tersebut karena guru memegang peranan vital dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Guru Indonesia Masih Hadapi Tantangan Ekonomi
Di sisi lain, banyak guru di Indonesia masih menghadapi tekanan ekonomi. Tidak sedikit tenaga pengajar yang harus mencari penghasilan tambahan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
Kondisi tersebut dinilai memengaruhi fokus dan kualitas pembelajaran di sekolah. Sebagian guru bahkan harus mengajar di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas dan akses transportasi yang sulit.
Karena itu, wacana peningkatan gaji guru mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan.
Eko menilai negara maju selalu memberikan penghargaan besar terhadap profesi guru. Menurutnya, Indonesia harus mulai mengikuti langkah tersebut jika ingin bersaing di tingkat global.
Selain membahas soal standar gaji, Eko Wibowo juga menyoroti nasib guru yang bertugas di daerah 3T atau Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
Ia menilai para guru di wilayah tersebut menghadapi tantangan jauh lebih berat dibanding guru di perkotaan. Mereka harus berhadapan dengan minimnya fasilitas pendidikan, akses jalan rusak, jaringan internet terbatas, hingga risiko keselamatan selama perjalanan.
Karena itu, pemerintah didorong memberikan insentif tambahan khusus bagi guru di daerah 3T. Langkah tersebut dianggap penting untuk menjaga semangat tenaga pendidik yang mengabdi di wilayah terpencil.
“Guru di daerah 3T bukan hanya mengajar, tetapi juga berjuang menghadapi keterbatasan fasilitas, akses transportasi, hingga risiko keselamatan. Mereka layak mendapat penghargaan lebih besar,” kata Eko.
Relokasi ASN PPPK Guru Jadi Sorotan
Persoalan relokasi ASN PPPK guru juga ikut menjadi perhatian. Banyak guru PPPK harus tinggal jauh dari keluarga akibat penempatan kerja yang berbeda daerah.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Sebagian guru harus menanggung biaya hidup ganda karena tinggal terpisah dari keluarga dalam waktu lama.
Selain itu, perjalanan jarak jauh menuju lokasi kerja meningkatkan risiko kecelakaan di jalan. Karena itu, Eko meminta pemerintah memperbaiki sistem relokasi ASN PPPK agar lebih fleksibel dan manusiawi.
“Banyak guru PPPK meninggalkan keluarga demi menjalankan tugas di daerah penempatan. Risiko perjalanan juga cukup tinggi. Relokasi ASN PPPK seharusnya bisa dipermudah,” ungkapnya.
Isu relokasi guru PPPK memang terus menjadi perhatian nasional sejak program rekrutmen PPPK guru berjalan dalam beberapa tahun terakhir.
ASN PPPK Dorong Pengangkatan Menjadi PNS
Tak hanya soal gaji dan relokasi, Eko juga mendorong pemerintah mengangkat seluruh ASN PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS.
Menurutnya, langkah tersebut dapat memberikan kepastian karier sekaligus meningkatkan rasa aman bagi tenaga pendidik di Indonesia.
Selain itu, kepastian karier juga dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang para guru, termasuk akses terhadap tunjangan pensiun dan jaminan sosial lainnya.
Pemerintah Tambah Tunjangan Sertifikasi Guru 2026
Pada tahun 2026, pemerintah sebenarnya telah memberikan tambahan tunjangan sertifikasi bagi guru PNS dan PPPK penuh waktu sebesar satu kali gaji pokok.
Sementara itu, guru PPPK paruh waktu dan guru non-ASN bersertifikasi menerima tambahan tunjangan sebesar Rp2 juta.
Program sertifikasi guru sendiri telah berjalan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan terus berlanjut hingga saat ini.
Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan profesionalisme guru sekaligus memperbaiki kualitas pendidikan nasional.
Namun, banyak pihak menilai tambahan tunjangan saja belum cukup. Sebab, biaya hidup yang terus meningkat membuat kebutuhan ekonomi guru juga ikut bertambah.
Karena itu, usulan gaji guru Rp15 juta per bulan dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Kesejahteraan Guru Jadi Investasi Menuju Indonesia Emas 2045
Peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar persoalan ekonomi. Langkah tersebut juga menjadi investasi besar dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Guru memegang peranan penting dalam membentuk karakter, kreativitas, serta kemampuan akademik siswa sejak usia dini. Jika kualitas hidup guru meningkat, maka kualitas pendidikan nasional juga berpotensi mengalami lonjakan signifikan.
Banyak negara maju telah membuktikan bahwa investasi besar di sektor pendidikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi nasional.
Karena itu, dorongan agar pemerintah meningkatkan standar gaji guru terus menguat di tengah masyarakat.
Harapan besar kini tertuju pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada tenaga pendidik.(*)
