JAKARTA,JS – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan video di media sosial yang menampilkan sosok menyerupai Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh bukan konten resmi. BKN menyatakan tidak pernah merilis video tersebut, termasuk klaim pembukaan pendaftaran Seleksi CPNS Tahun 2026.
Akun TikTok @pppk.tenaga.kesehatan mengunggah video itu dan menyebarkannya secara luas. Video tersebut mengarahkan masyarakat ke tautan tidak resmi yang berisiko mengancam keamanan data pribadi.
BKN Telusuri dan Periksa Konten Video
Menanggapi penyebaran video itu, BKN langsung menelusuri dan memeriksa konten secara mendalam. Langkah ini bertujuan melindungi masyarakat dari potensi penipuan digital.
Tim BKN menemukan indikasi kuat penggunaan teknologi manipulasi digital dalam video tersebut.
Forensik Digital Ungkap Rekayasa Deepfake
Melalui analisis forensik digital, BKN memastikan teknologi kecerdasan buatan atau deepfake membentuk video tersebut. Teknologi itu memalsukan wajah dan suara hingga menyerupai sosok Kepala BKN.
Tim analis menemukan ketidaksesuaian pada unsur visual dan audio. Mereka juga mencatat kejanggalan pada perilaku biologis wajah, pencahayaan, serta metadata digital video.
Prof. Zudan Tegaskan Informasi dalam Video Tidak Benar
Kepala BKN Prof. Zudan menegaskan seluruh informasi dalam video tersebut tidak benar. Ia menyatakan BKN tidak pernah mengumumkan informasi apa pun terkait CPNS 2026 melalui kanal tersebut.
“Seluruh informasi dalam video itu tidak benar dan tidak pernah muncul melalui kanal resmi BKN. Masyarakat tidak dapat menjadikan video tersebut sebagai rujukan informasi apa pun,” tegas Prof. Zudan, Minggu (25/1/2026).
BKN Lepaskan Tanggung Jawab atas Dampak Penyebaran
Prof. Zudan menyatakan BKN tidak menanggung dampak apa pun yang muncul akibat penyebarluasan maupun penyalahgunaan video tersebut. Ia mengingatkan masyarakat tentang risiko kejahatan siber yang dapat merugikan secara finansial maupun data pribadi.
BKN Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan
Prof. Zudan mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang mencatut nama pejabat atau institusi negara. Ia meminta masyarakat berhati-hati terhadap konten media sosial yang menyertakan tautan mencurigakan.
BKN juga meminta masyarakat memverifikasi setiap informasi kepegawaian melalui kanal resmi. Selain itu, BKN mengajak publik menghentikan penyebaran konten yang belum terkonfirmasi kebenarannya.(TIM)
