JAMBI,JS- Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali mencatatkan prestasi penting dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut menjadi Opini WTP ke-14 sepanjang sejarah Kota Sungai Penuh dan sekaligus WTP ke-12 secara berturut-turut, sebuah catatan yang menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan anggaran.
Penghargaan itu diserahkan dalam agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6/2026).
Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, hadir langsung menerima LHP bersama unsur pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh, Sekretaris Daerah Alpian, SE, MM, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
BPK RI Apresiasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, menyerahkan LHP kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai bentuk pengakuan atas kualitas laporan keuangan yang telah memenuhi standar pemeriksaan negara.
Opini WTP merupakan opini audit tertinggi yang diberikan BPK kepada instansi pemerintah. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan bertanggung jawab.
Wali Kota Alfin: WTP Menjadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
Wali Kota Alfin menegaskan bahwa keberhasilan meraih WTP ke-14 bukan sekadar pencapaian administratif. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata kerja keras seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Ia menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh ASN, DPRD, serta berbagai pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, raihan Opini WTP ke-14 ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Kami terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran daerah,” ujar Alfin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa capaian tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Konsistensi WTP Perkuat Kepercayaan Publik dan Investor
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, konsistensi meraih opini WTP memiliki dampak strategis yang sangat penting.
Selain meningkatkan kepercayaan publik, pencapaian tersebut juga memperkuat citra daerah di mata pemerintah pusat, investor, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Daerah yang mampu mempertahankan tata kelola keuangan secara baik cenderung memiliki peluang lebih besar dalam memperoleh dukungan program pembangunan, investasi, dan berbagai sumber pendanaan lainnya.
Karena itu, keberhasilan Kota Sungai Penuh mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi modal penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Tata Kelola Keuangan yang Baik Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Pengelolaan keuangan daerah yang transparan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Lebih dari itu, tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Melalui sistem pengawasan yang kuat dan penggunaan anggaran yang efektif, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, hingga pelayanan publik berbasis digital.
Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Langkah tersebut sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen Pemkot Sungai Penuh Menuju Pemerintahan Modern dan Akuntabel
Ke depan, Pemerintah Kota Sungai Penuh menargetkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui berbagai inovasi digital dan penguatan sistem pengawasan internal.
Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara agar mampu mengelola keuangan daerah secara profesional sesuai perkembangan regulasi nasional.
Dengan mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan, Kota Sungai Penuh menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan berintegritas.
Mengapa Opini WTP Penting bagi Daerah?
Banyak masyarakat masih bertanya mengenai arti penting Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Manfaat opini WTP antara lain:
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
- Memperkuat kredibilitas pengelolaan APBD.
- Mendukung iklim investasi yang sehat.
- Menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang baik.
- Mendorong efektivitas penggunaan anggaran pembangunan.
FAQ
Apa itu Opini WTP?
Opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini audit tertinggi dari BPK yang menyatakan laporan keuangan pemerintah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Berapa kali Kota Sungai Penuh meraih WTP?
Hingga Tahun Anggaran 2025, Kota Sungai Penuh telah meraih Opini WTP sebanyak 14 kali dan 12 kali secara berturut-turut.
Siapa yang menyerahkan LHP LKPD Kota Sungai Penuh?
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, menyerahkan LHP kepada Wali Kota Sungai Penuh Alfin beserta unsur pimpinan DPRD.
Apa manfaat WTP bagi masyarakat?
WTP meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memastikan pengelolaan anggaran daerah berlangsung secara transparan dan bertanggung jawab.
Apakah WTP menjamin daerah bebas masalah?
Tidak. WTP menunjukkan kewajaran laporan keuangan, namun pemerintah tetap harus menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meningkatkan kualitas tata kelola.(*)
