OTOMOTIF,JS- Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Langkah tersebut muncul setelah Pertamina menemukan ribuan kendaraan yang menggunakan data kendaraan bermasalah saat membeli BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Hingga awal September 2026, Pertamina Patra Niaga Kepulauan Babel mencatat sekitar 2.000 barcode kendaraan yang masuk daftar pemblokiran.
Pertamina mengambil langkah tersebut setelah menemukan indikasi penggunaan pelat nomor polisi palsu dalam transaksi BBM subsidi. Selain itu, petugas juga menemukan kendaraan yang tidak memiliki identitas resmi.
Temuan itu menunjukkan bahwa pelaku tidak sekadar menggunakan data kendaraan orang lain. Mereka juga diduga memanipulasi informasi kendaraan agar sistem mengenali kendaraan tersebut sebagai penerima BBM subsidi.
Pertamina Blokir 2.000 Barcode Kendaraan
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kepulauan Babel, Satriyo Wibowo Wicaksono, mengatakan pihaknya terus memantau transaksi BBM subsidi di SPBU.
Pertamina kemudian mengambil tindakan terhadap kendaraan yang menunjukkan aktivitas pembelian mencurigakan.
Menurut Satriyo, sekitar 2.000 barcode kendaraan sudah masuk dalam daftar blokir karena petugas menemukan indikasi penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai dengan data sebenarnya.
“Kita sudah melakukan pemblokiran barcode terhadap kendaraan terindikasi berpelat nomor polisi palsu ini yang melakukan pengisian BBM subsidi secara ulang-ulang kali,” kata Satriyo di Pangkalpinang, Jumat, 4 September 2026, seperti dikutip Antara.
Dengan sistem tersebut, kendaraan yang masuk daftar blokir tidak lagi dapat menggunakan barcode tersebut untuk membeli BBM subsidi di SPBU wilayah Bangka Belitung.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa Pertamina semakin serius mengawasi penggunaan BBM subsidi.
Modus Pelat Nomor Palsu untuk Mendapatkan BBM Subsidi
Pertamina menemukan indikasi kuat adanya manipulasi data kendaraan dalam transaksi BBM subsidi.
Dalam sejumlah kasus, nomor polisi yang tercantum dalam data kendaraan ternyata tidak sesuai dengan identitas kendaraan sebenarnya.
Kondisi tersebut membuat petugas harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum memberikan akses pembelian BBM subsidi.
Pertamina juga menemukan kendaraan yang tidak memiliki identitas resmi. Pelaku kemudian menggunakan data tertentu agar kendaraan tersebut dapat masuk ke dalam sistem pembelian BBM subsidi.
Modus seperti ini tentu menjadi perhatian karena pemerintah mengalokasikan BBM subsidi untuk kelompok masyarakat dan kendaraan yang memenuhi ketentuan.
Jika pelaku menggunakan data palsu, maka kendaraan yang seharusnya tidak menerima subsidi justru dapat mengambil manfaat dari anggaran energi pemerintah.
Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi berpotensi menghadapi persoalan ketika pasokan atau kuota semakin terbatas.
Teknologi AI Diduga Ikut Digunakan
Menariknya, Pertamina juga menemukan indikasi penggunaan teknologi digital dalam manipulasi dokumen kendaraan.
Satriyo menyebut pelaku bahkan menggunakan artificial intelligence (AI) untuk mengedit dokumen dan pelat nomor kendaraan.
“Sebenarnya nomor polisi kendaraan ini tidak ada, karena nopol ini sudah diedit menggunakan artificial intelligence (AI) baik STNK maupun pelat nomor polisinya untuk bisa mengisi BBM bersubsidi di SPBU,” ujarnya.
Perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, pelaku juga dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat data atau tampilan dokumen terlihat meyakinkan.
Karena itu, pengelola SPBU perlu meningkatkan kemampuan verifikasi data. Pertamina juga perlu terus memperkuat sistem digital agar teknologi dapat membantu petugas menemukan perbedaan antara data kendaraan dan kondisi sebenarnya.
Dalam konteks global, modus seperti ini dapat masuk dalam kategori fuel subsidy fraud, yaitu upaya mendapatkan manfaat subsidi dengan menggunakan informasi yang tidak sesuai.
Mengapa Barcode BBM Subsidi Sangat Penting?
Barcode kendaraan memiliki peran penting dalam proses pengawasan pembelian BBM subsidi.
Sistem tersebut membantu Pertamina menghubungkan transaksi di SPBU dengan data kendaraan. Dengan begitu, perusahaan dapat memantau pola pembelian BBM secara lebih terukur.
Ketika kendaraan melakukan transaksi berulang dengan pola yang tidak wajar, sistem dan petugas dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Karena itu, masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk membeli BBM subsidi perlu memastikan seluruh data kendaraan tetap sesuai dengan dokumen resmi.
Pengguna juga sebaiknya tidak memberikan data kendaraan kepada pihak lain untuk melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan aturan.
Pasalnya, penggunaan data secara tidak semestinya dapat memicu pemeriksaan dan berujung pada pemblokiran barcode.
Pertamina Awasi Pembelian BBM Subsidi di SPBU
Selain memblokir barcode bermasalah, Pertamina Patra Niaga Kepulauan Babel juga memperkuat pengawasan langsung di SPBU.
Pertamina menggandeng Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam pengawasan tersebut.
Petugas melakukan pengawasan terutama ketika SPBU menghadapi antrean panjang atau aktivitas pembelian meningkat.
Jam sibuk menjadi salah satu perhatian utama karena pelaku dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan transaksi berulang.
Satriyo menjelaskan bahwa Pertamina bersama kepolisian terus menjaga aktivitas pengisian BBM di SPBU.
“Kita bersama kepolisian terus menjaga dan mengawasi pengisian BBM di SPBU, terutama di saat jam-jam sibuk untuk mencegah pengeritan dan penimbunan BBM bersubsidi ini,” katanya.
Kerja sama tersebut penting untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan BBM subsidi.
Pengisian Berulang Jadi Perhatian
Pertamina juga menaruh perhatian terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi berkali-kali.
Pola pembelian berulang dapat menjadi salah satu indikator yang mendorong petugas melakukan pemeriksaan.
Namun, petugas tetap perlu melihat kondisi setiap transaksi secara menyeluruh. Sebab, kebutuhan operasional kendaraan setiap pengguna tentu berbeda.
Pertamina berupaya memastikan proses pemeriksaan tetap mengacu pada data dan ketentuan yang berlaku.
Dengan sistem digital dan pengawasan lapangan, Pertamina dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai pola transaksi BBM subsidi di SPBU.
Risiko Penimbunan BBM Subsidi
Penyalahgunaan barcode bukan satu-satunya persoalan dalam distribusi BBM subsidi.
Pertamina dan kepolisian juga mengantisipasi praktik penimbunan BBM subsidi.
Penimbunan dapat mengganggu distribusi energi karena pelaku mengambil BBM dalam jumlah tertentu untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan subsidi.
Selain itu, praktik tersebut dapat memicu kelangkaan di sejumlah lokasi dan membuat masyarakat harus mengantre lebih lama.
Karena itu, pengawasan tidak hanya berfokus pada kendaraan. Petugas juga memantau aktivitas transaksi dan kondisi di sekitar SPBU.
Masyarakat pun memiliki peran penting dalam membantu pengawasan.
Masyarakat Diminta Laporkan Transaksi Mencurigakan
Pertamina mengajak masyarakat ikut melaporkan jika menemukan aktivitas pembelian BBM subsidi yang terlihat mencurigakan.
Masyarakat dapat melaporkan dugaan praktik pengeritan atau penimbunan BBM subsidi melalui layanan Pertamina.
Satriyo meminta masyarakat menggunakan call center 135 apabila menemukan aktivitas yang perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami mengimbau masyarakat yang mengetahui praktik pengeritan dan penimbunan BBM bersubsidi ini ke call center 135, sehingga kami bisa melakukan pengecekan lebih lanjut,” ujarnya.
Laporan masyarakat dapat membantu petugas memperoleh informasi dari lapangan.
Namun, masyarakat sebaiknya memberikan informasi secara objektif dan tidak melakukan tindakan sendiri ketika menemukan dugaan pelanggaran.
Apa yang Harus Dilakukan Pemilik Kendaraan?
Pemilik kendaraan yang menggunakan BBM subsidi perlu memastikan data kendaraan selalu sesuai dengan dokumen resmi.
Pastikan nomor polisi, identitas kendaraan, serta informasi lain yang tersimpan dalam sistem tidak mengalami kesalahan.
Selain itu, pengguna sebaiknya menghindari penggunaan data kendaraan milik orang lain.
Jangan pula menggunakan barcode yang bukan milik kendaraan sendiri untuk membeli BBM subsidi.
Jika sistem menemukan ketidaksesuaian data, pemilik kendaraan dapat menghadapi pemeriksaan dari pihak terkait.
Pengguna juga perlu berhati-hati ketika menerima tawaran pihak tertentu yang menjanjikan akses mudah terhadap BBM subsidi.
Tawaran semacam itu dapat menimbulkan persoalan apabila melibatkan manipulasi data kendaraan.
Pengawasan Digital Jadi Kunci Penyaluran Subsidi
Kasus 2.000 barcode yang masuk daftar blokir menunjukkan pentingnya teknologi dalam mengawasi distribusi BBM subsidi.
Sistem digital memungkinkan Pertamina mencatat transaksi dengan lebih cepat. Data tersebut kemudian dapat membantu petugas menemukan pola pembelian yang tidak wajar.
Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti AI juga menuntut sistem verifikasi yang semakin kuat.
Pelaku dapat menggunakan teknologi untuk memanipulasi tampilan dokumen. Karena itu, sistem pengawasan perlu mengandalkan pencocokan data, bukan hanya tampilan fisik dokumen.
Pendekatan tersebut dapat membantu Pertamina mengurangi peluang penyalahgunaan subsidi.
Dampaknya bagi Konsumen BBM Subsidi
Pemblokiran barcode tentu menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, terutama pengguna yang merasa tidak melakukan pelanggaran.
Karena itu, pemilik kendaraan perlu memastikan seluruh data kendaraan benar sebelum melakukan transaksi.
Jika terdapat masalah pada data, pengguna sebaiknya mengikuti prosedur resmi untuk melakukan pengecekan atau klarifikasi.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa kebijakan pengawasan bertujuan menjaga distribusi subsidi agar manfaatnya sampai kepada kelompok yang memang berhak.
Dengan demikian, konsumen tidak perlu khawatir selama mereka menggunakan data kendaraan yang benar dan mengikuti ketentuan pembelian BBM subsidi.
Pertamina Perketat Pengawasan BBM Subsidi
Kasus di Bangka Belitung menjadi perhatian karena pelaku diduga menggunakan berbagai cara untuk mengakses BBM subsidi.
Pertamina tidak hanya mengandalkan pemeriksaan manual. Perusahaan juga menggunakan sistem digital untuk memantau transaksi dan mengidentifikasi pola yang mencurigakan.
Kolaborasi dengan kepolisian kemudian memperkuat pengawasan di lapangan.
Ke depan, masyarakat kemungkinan akan semakin sering berhadapan dengan proses verifikasi ketika membeli BBM subsidi. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dan Pertamina menjaga distribusi subsidi.
Terlebih, BBM subsidi menyangkut anggaran negara dan kebutuhan masyarakat luas.
Karena itu, penggunaan data kendaraan secara jujur menjadi bagian penting dalam menjaga sistem tersebut.(*)
