Ratusan Keluarga di Meranti Pilih Mundur dari Bantuan Sosial

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 31 Januari 2026 - 07:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi ratusan Warga Kepulauan Meranti pilih mundur dari Bansos. (Foto/Gemini AI)

Ilustrasi ratusan Warga Kepulauan Meranti pilih mundur dari Bansos. (Foto/Gemini AI)

MERANTI,JS– Meski sebagian besar warga Kabupaten Kepulauan Meranti masih berpenghasilan rendah, ratusan keluarga secara sukarela keluar dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Langkah ini menjadi indikasi tumbuhnya kesadaran dan kemandirian ekonomi di kalangan masyarakat.

Mayoritas Warga Masih Bergantung Bantuan

Baca Juga :  Cek Pencairan Bansos PKH dan BPNT, Begini Cara Mudahnya

Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dissos P3AP2KB) menunjukkan bahwa hingga Desember 2025, sebanyak 167.676 jiwa masuk dalam kelompok Desil 1 hingga 5 menurut Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok ini tergolong miskin hingga rentan miskin.

Sementara itu, penduduk yang relatif mampu (Desil 6 hingga 10) hanya berjumlah 41.228 jiwa. Dari jumlah tersebut, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tercatat 18.949 jiwa. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) mencapai 47.374 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih membutuhkan intervensi pemerintah, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan.

Fenomena Graduasi Mandiri

Baca Juga :  Siap-siap Bansos Tahap I Segera Cair, Ini Kata Mensos RI

Di tengah kondisi ini, 280 keluarga melakukan graduasi mandiri, yaitu memilih keluar dari status Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meskipun masih berhak menerima bantuan. Kepala Dissos P3AP2KB Kepulauan Meranti, Rokhaizal, menjelaskan, “Keluarga-keluarga ini sebelumnya masuk Desil 1 hingga 5, namun mereka memutuskan untuk mandiri.”

Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian warga mulai berupaya mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Meski demikian, jumlah masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan sosial tetap tinggi.

Sebaran Graduasi Mandiri per Kecamatan

Rokhaizal merinci, Kecamatan Tebing Tinggi mencatat jumlah graduasi mandiri tertinggi, yakni 78 keluarga. Disusul Kecamatan Rangsang dengan 67 keluarga dan Tebing Tinggi Barat 34 keluarga. Kecamatan Rangsang Barat dan Pulau Merbau masing-masing mencatat 29 keluarga, Rangsang Pesisir 18 keluarga, Merbau 17 keluarga, Tasik Putri Puyu tujuh keluarga, dan Tebing Tinggi Timur hanya satu keluarga.

Sebaran ini menjadi indikator nyata bahwa sebagian warga mulai bergerak menuju kemandirian ekonomi, meski tantangan kemiskinan tetap signifikan.

Catatan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menilai fenomena graduasi mandiri sebagai keberhasilan pemberdayaan kelompok tertentu. Namun, mereka menekankan bahwa tantangan utama Kepulauan Meranti masih terletak pada tingginya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin. (*)

Berita Terkait

Pemprov Kaltim Terapkan WFA Setiap Jumat bagi ASN
Kemenag Umumkan Panduan Belajar Ramadan 2026, Simak Aturannya!
Hilirisasi Kelapa & Gambir, Indonesia Target Rp5.000 T dari China
Tak Perlu Antri, Catat cara dan Jadwal Penukaran Uang Lebaran
DPR Sorot Kesiapan Industri Bayar THR, Usulkan Revisi Aturan
Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS, Ini Ketentuannya
Mudik Lebaran, Indonesia AirAsia Tawarkan Diskon Tiket 17%
Ramadan Ini, Pemerintah Siapkan 3 Jenis Bantuan Korban Banjir Sumatera
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:30 WIB

Pemprov Kaltim Terapkan WFA Setiap Jumat bagi ASN

Sabtu, 14 Februari 2026 - 11:30 WIB

Kemenag Umumkan Panduan Belajar Ramadan 2026, Simak Aturannya!

Sabtu, 14 Februari 2026 - 06:00 WIB

Hilirisasi Kelapa & Gambir, Indonesia Target Rp5.000 T dari China

Jumat, 13 Februari 2026 - 20:30 WIB

Tak Perlu Antri, Catat cara dan Jadwal Penukaran Uang Lebaran

Jumat, 13 Februari 2026 - 18:30 WIB

DPR Sorot Kesiapan Industri Bayar THR, Usulkan Revisi Aturan

Berita Terbaru