INTERNASIONAL,JS- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, memperingatkan bahwa organisasi internasional itu berada di ambang kebangkrutan. Dalam suratnya kepada negara-negara anggota, ia menekankan pentingnya pembayaran kontribusi penuh dan tepat waktu, karena dana PBB diperkirakan bisa habis pada Juli 2026.
Masalah Keuangan Kronis
Guterres menyebut masalah keuangan PBB bersifat kronis. Beberapa negara anggota belum membayar kontribusi wajib mereka secara penuh, sementara yang lain terlambat melakukan pembayaran. Akibatnya, PBB menghentikan perekrutan staf baru dan memangkas anggaran program. “Semua negara anggota harus memenuhi kewajiban mereka atau mereformasi aturan keuangan untuk mencegah keruntuhan yang segera terjadi,” tegas Guterres.
Tunggakan kontribusi negara anggota saat ini mencapai sekitar US$ 1,6 miliar (Rp 26,85 triliun), lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun lebih dari 150 negara telah membayar iuran mereka. Farhan Haq, juru bicara Guterres, menambahkan bahwa PBB juga harus mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota, yang semakin menekan kondisi keuangan organisasi.
Guterres menggambarkan situasi ini sebagai “siklus seperti karya Kafka,” karena PBB harus mengembalikan uang yang sebenarnya tidak tersedia. Ia menegaskan bahwa tanpa peningkatan signifikan dalam pemungutan dana, anggaran program PBB untuk 2026 tidak bisa dijalankan sepenuhnya.
Ketegangan Geopolitik dan Pemotongan Dana
Peringatan ini muncul di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan pendanaan dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Presiden Donald Trump mengurangi dukungan ke sejumlah badan PBB dan menunda pembayaran kontribusi wajib. Selain itu, Trump mempertanyakan relevansi organisasi internasional ini.
Bulan ini, Trump meluncurkan inisiatif “Dewan Perdamaian,” yang menurut para kritikus berpotensi menjadi pesaing bagi PBB. Ketegangan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina—semua anggota tetap dengan hak veto di Dewan Keamanan—juga membuat dewan tersebut sulit mengambil keputusan.
Dampak Pemotongan Anggaran
Dalam pidato tahunan terakhirnya sebelum masa jabatan berakhir, Guterres menyoroti perpecahan geopolitik dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Ia mengecam pemotongan besar-besaran bantuan pembangunan dan kemanusiaan, yang menurutnya merusak misi PBB dalam menanggulangi krisis global.
Guterres menegaskan bahwa jika negara anggota tidak segera bertindak, PBB tidak bisa menjalankan perannya sebagai forum diplomasi dan penyelesai masalah global. “Kita harus segera memperbaiki aliran dana. Tanpa itu, organisasi ini berisiko gagal memenuhi komitmennya,” kata Guterres.(*)
