BISNIS,JS– Ketidakpastian kebijakan dan inkonsistensi regulasi menjadi penghambat utama pertumbuhan investasi di Indonesia. Kondisi ini meningkatkan biaya ekonomi dan menurunkan daya saing nasional, terutama di tengah persaingan ketat menarik modal asing di kawasan ASEAN.
Stabilitas Regulasi Kunci Daya Tarik Investasi
Ekonom Senior Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menekankan pentingnya stabilitas aturan bagi dunia usaha. “Dalam investasi, kepastian regulasi sama pentingnya dengan insentif fiskal. Tanpa kepastian, investor cenderung menahan ekspansi,” ujarnya dalam seminar nasional Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya terhadap Iklim Usaha di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Anthony menambahkan, perubahan kebijakan yang sering terjadi menimbulkan risiko tambahan bagi perusahaan. Akibatnya, Indonesia kalah kompetitif dibandingkan negara tetangga yang menawarkan aturan jelas dan stabil.
Investor Asing Alih Modal ke Negara Lain
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai banyak investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia, tetapi akhirnya memilih negara lain seperti Thailand dan Vietnam. “Produk yang dibuat di negara tetangga tetap bisa masuk ke Indonesia melalui skema perdagangan ASEAN dengan tarif rendah. Indonesia tetap menjadi pasar, tetapi nilai tambah dan lapangan kerja justru dinikmati negara lain,” jelas Hikmahanto.
Perusahaan Menengah dan Besar Sama-sama Tertekan
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyoroti bahwa semua perusahaan merasakan dampak ketidakpastian regulasi. Perusahaan besar menghadapi risiko perubahan kebijakan, sementara perusahaan menengah sangat bergantung pada kepercayaan investor. “Ketika regulasi sering berubah, investor, terutama asing, menunda ekspansi. Hal ini langsung memengaruhi arus modal dan pertumbuhan usaha,” kata Abraham.
Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menekankan bahwa Indonesia belum memiliki peta jalan konsisten dalam pemberantasan korupsi selama hampir tiga dekade. Akibatnya, penegakan hukum sering dipersepsikan tidak profesional, sehingga menambah ketidakpastian bagi dunia usaha.
Reformasi Kebijakan sebagai Agenda Strategis
Forum diskusi menekankan bahwa institusi dan kebijakan kini menjadi faktor utama yang membentuk kepercayaan pasar. Ketidakpastian regulasi, inkonsistensi kebijakan, dan persepsi risiko berpotensi menurunkan daya saing nasional.
Data World Justice Project menunjukkan indeks penegakan hukum Indonesia relatif rendah, menandakan perlunya perbaikan tata kelola. Perbaikan ini krusial untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2026.
Diskusi yang menghadirkan Eros Djarot, Hikmahanto Juwana, Anthony Budiawan, dan DJ Donny menegaskan bahwa reformasi kebijakan harus menjadi agenda strategis. Tanpa kepastian dan konsistensi regulasi, upaya menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja akan menghadapi hambatan struktural.(*)
