JAKARTA,JS- Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan rencana besar untuk mendorong penyaluran kredit rakyat dengan bunga maksimal hanya 5 persen per tahun. Kebijakan ini langsung menarik perhatian pelaku usaha, pekerja, hingga industri perbankan nasional.
Langkah tersebut dinilai dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, sektor perumahan dan pembiayaan produktif juga berpotensi menerima dampak positif yang besar.
Namun, di balik peluang tersebut, bank-bank pelat merah tetap menghadapi tantangan serius. Risiko kredit macet, stabilitas likuiditas, hingga efisiensi biaya dana menjadi perhatian utama sebelum kebijakan ini berjalan penuh.
Karena itu, respons dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sangat penting untuk menentukan keberhasilan program kredit bunga rendah ini.
Prabowo Soroti Tingginya Bunga Pinjaman Rakyat
Dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat, 1 Mei 2026, Presiden Prabowo menyoroti tingginya bunga pinjaman yang masih membebani masyarakat kecil.
Menurut Presiden, masih banyak masyarakat yang harus menghadapi bunga pinjaman sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 70 persen per tahun. Kondisi tersebut tentu memberatkan pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal untuk bertahan dan berkembang.
Karena itu, Presiden meminta bank-bank Himbara agar menyalurkan kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen dalam setahun. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat.
Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat melalui akses pembiayaan yang lebih murah dan lebih mudah.
BTN Sudah Lebih Dulu Jalankan Kredit Bunga 5 Persen
Bank Tabungan Negara atau BTN menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut, terutama untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Commercial Banking BTN, Hermita, menjelaskan bahwa BTN sebenarnya telah menjalankan skema serupa melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP.
Dalam program tersebut, masyarakat bisa menikmati bunga tetap sebesar 5 persen sepanjang tenor pinjaman. Model ini terbukti membantu banyak keluarga memiliki rumah dengan cicilan yang lebih ringan.
Saat ini, BTN juga menjadi bank dengan penyaluran KPR FLPP terbesar di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa kredit berbunga rendah bukan konsep baru bagi BTN.
Namun demikian, Hermita menegaskan bahwa implementasi kebijakan baru tetap membutuhkan koordinasi dengan regulator agar penyaluran kredit berjalan sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian.
BTN juga fokus menjaga kualitas aset agar rasio kredit bermasalah tetap terkendali.
Strategi BTN: Perkuat CASA dan Digitalisasi
Selain menjaga kualitas kredit, BTN juga menyiapkan strategi pendanaan agar bunga rendah tetap dapat berjalan secara berkelanjutan.
Salah satu langkah utama yang dilakukan yaitu memperkuat dana murah atau current account saving account (CASA). Dana murah sangat penting karena dapat menekan biaya dana sehingga bank tetap memperoleh margin yang sehat.
Di sisi lain, BTN terus mempercepat digitalisasi layanan melalui aplikasi Bale by BTN. Transformasi digital ini membantu bank memperluas ekosistem transaksi sekaligus meningkatkan penghimpunan dana murah dari masyarakat.
Menurut BTN, peningkatan digitalisasi dan pengembangan ekosistem menjadi kunci penting dalam memperkuat struktur pendanaan yang efisien.
Strategi ini akan menentukan kemampuan bank dalam menjalankan program kredit bunga rendah secara jangka panjang.
Bank Mandiri Tunggu Petunjuk Teknis Pemerintah
Bank Mandiri juga menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Namun, pihak bank masih menunggu kejelasan mengenai skema teknis dan mekanisme penyaluran kredit tersebut.
Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menilai desain program menjadi faktor paling penting agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas industri perbankan.
Menurutnya, bank harus tetap menjaga keseimbangan antara misi sosial pemerintah dan kesehatan bisnis perbankan.
Karena itu, Bank Mandiri akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk seleksi debitur yang terukur serta monitoring kualitas kredit secara ketat.
Tanpa sistem pengawasan yang kuat, kredit murah justru berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar.
BNI Andalkan KUR Super Mikro Bunga 3 Persen
Bank Negara Indonesia atau BNI juga memberi sinyal positif terhadap rencana pemerintah.
Direktur Commercial Banking BNI, M Iqbal, menjelaskan bahwa dukungan terhadap akses pembiayaan murah sebenarnya sudah berjalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk KUR Super Mikro dengan bunga mulai dari 3 persen.
Program ini menyasar pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha dengan cicilan ringan dan proses yang lebih mudah.
BNI menilai kebijakan kredit bunga rendah sangat relevan untuk memperkuat sektor usaha produktif, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Namun, BNI menegaskan bahwa pelaksanaan program tetap harus mengikuti ketentuan resmi dari pemerintah dan regulator.
Risiko Tetap Jadi Perhatian Utama
Meski kredit bunga rendah terdengar menarik, risiko tetap menjadi perhatian terbesar bagi industri perbankan.
Jika bank terlalu longgar dalam menyalurkan pinjaman, potensi kredit macet bisa meningkat tajam. Kondisi ini dapat mengganggu kesehatan perbankan nasional.
Karena itu, BNI memperkuat proses penilaian kelayakan usaha, memanfaatkan data dan teknologi, serta menggunakan skema penjaminan agar kualitas kredit tetap sehat.
Likuiditas juga menjadi faktor penting. Untungnya, BNI menyatakan memiliki struktur pendanaan yang cukup kuat untuk mendukung penyaluran kredit program.
Fokus pembiayaan akan diarahkan kepada pelaku UMKM produktif yang benar-benar memiliki kelayakan usaha.
Dengan pendekatan tersebut, bank berharap program kredit murah tetap menghasilkan dampak ekonomi nyata tanpa menciptakan risiko sistemik.
Peluang Besar bagi UMKM dan Sektor Perumahan
Jika kebijakan ini berjalan efektif, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat.
Pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan biaya yang jauh lebih ringan. Mereka bisa meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Di sektor perumahan, masyarakat berpenghasilan rendah juga berpeluang lebih besar memiliki rumah melalui skema KPR subsidi.
Efek berantai dari kredit murah ini dapat mendorong konsumsi domestik, memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Karena itu, banyak pihak menilai kebijakan kredit bunga 5 persen sebagai salah satu strategi ekonomi paling penting pada tahun 2026.
Kredit Murah Bisa Jadi Senjata Ekonomi Baru
Rencana Presiden Prabowo untuk menghadirkan kredit rakyat berbunga maksimal 5 persen membuka harapan besar bagi jutaan masyarakat Indonesia.
Bank-bank BUMN seperti BTN, Bank Mandiri, dan BNI menunjukkan dukungan, meski tetap menekankan pentingnya prinsip kehati-hhatian, penguatan likuiditas, dan pengelolaan risiko.
Jika pemerintah mampu merancang skema yang tepat, kebijakan ini bukan hanya membantu UMKM dan sektor perumahan, tetapi juga dapat menjadi senjata baru dalam memperkuat ekonomi nasional.
Kini publik menunggu langkah konkret berikutnya: bagaimana aturan teknis akan disusun, siapa yang menjadi prioritas, dan kapan kredit bunga rendah ini benar-benar bisa dinikmati masyarakat luas.(*)
