SAROLANGUN,JS- Bupati Sarolangun H Hurmin melakukan rotasi besar terhadap sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jumat (8/5/2026).
Langkah ini menjadi bagian penting dalam mempercepat visi besar “Sarolangun Maju” yang menjadi fokus utama pemerintahan saat ini. Selain itu, rotasi jabatan tersebut juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah ingin memperkuat efektivitas birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik secara nyata.
Prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun dan dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, tokoh pemerintahan, serta tamu undangan lainnya.
Rotasi ini mengacu pada Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 189/BKPSDM/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tertanggal 7 Mei 2026.
Daftar Lengkap 9 Pejabat Eselon II yang Dirotasi
Perombakan ini melibatkan sejumlah posisi strategis yang berpengaruh langsung terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Muliyadi, S.Sos yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), kini dipercaya menduduki posisi baru sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Ahmad Nasri, SH yang sebelumnya memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kini berpindah menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD).
Selanjutnya, H A Waldi Bakri, S.IP, S.Sos, MM yang sebelumnya menjabat Kepala DPAD, kini resmi memimpin Dinas Kominfo Sarolangun.
Helmi, SH, MH yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial, kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP).
Sementara itu, Drs Muhammad Idrus yang sebelumnya menjabat Kasat Pol PP kini menempati posisi sebagai Kepala Dinas Sosial Sarolangun.
Rotasi berikutnya menyentuh sektor perumahan dan desa. Drs Tarmizi yang sebelumnya memimpin DPKPP atau Dinas Perkim, kini dipercaya menjadi Kepala Dinas PMD menggantikan Muliyadi.
H Juddin, S.Ag, M.Pd.I yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, kini dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Henriman, S.Sos yang sebelumnya menjabat Inspektur Daerah kini berpindah menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Terakhir, Kasiyadi, S.IP, ME yang sebelumnya menjabat Kepala BPKAD Sarolangun kini menempati posisi sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Dua Jabatan Strategis Masih Kosong
Di balik rotasi besar ini, publik juga menyoroti dua jabatan strategis yang kini belum memiliki pejabat definitif.
Posisi Inspektur Daerah resmi kosong setelah Henriman berpindah jabatan. Selain itu, jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga belum terisi usai Kasiyadi dilantik pada posisi baru.
Kekosongan dua jabatan ini menjadi perhatian karena keduanya memegang peran penting dalam pengawasan internal pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.
Publik tentu menunggu langkah cepat Bupati Hurmin dalam menentukan figur yang tepat agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa hambatan.
Bupati Hurmin: Jangan Terjebak Rutinitas Administratif
Dalam sambutannya, Bupati Sarolangun H Hurmin menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat struktur pemerintahan daerah.
Ia menilai pejabat JPT Pratama merupakan top manager dalam organisasi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata.
Menurutnya, keberhasilan seorang kepala OPD tidak terlihat dari banyaknya laporan administratif, melainkan dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Kita sebagai pemegang jabatan tinggi atau JPT Pratama, saudara adalah top manager di lingkungan organisasi masing-masing. Kapasitas saudara telah diuji melalui job fit, tetapi ujian sesungguhnya adalah bagaimana saudara menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata yang menyentuh kepentingan masyarakat,” tegas Hurmin.
Ia juga menekankan bahwa seluruh program OPD harus berjalan lurus dengan target besar pembangunan daerah.
“Saya ingin melihat hasil yang terukur, bukan sekadar tumpukan laporan administratif yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Lima Penegasan Penting untuk Seluruh Kepala OPD
Bupati Hurmin secara khusus menegaskan lima poin utama yang wajib menjadi pedoman seluruh pejabat yang baru dilantik.
1. Selaraskan Program dengan Visi Misi Daerah
Setiap kegiatan harus memiliki arah yang jelas dan mendukung pencapaian visi Sarolangun Maju. Program tidak boleh berjalan sendiri tanpa hasil yang dapat diukur.
2. Lahirkan Inovasi Pelayanan
Ia meminta seluruh OPD menciptakan inovasi yang mampu memangkas jalur birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan mengefisienkan penggunaan anggaran.
3. Bangun Budaya Kerja Kompetitif
Sebagai pimpinan, kepala OPD harus menjadi teladan dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, profesional, kompetitif, dan transparan.
4. Jadilah Role Model Disiplin
Hurmin menegaskan bahwa disiplin harus dimulai dari pemimpin. Ketepatan waktu, kehadiran, pengambilan keputusan, hingga kepatuhan terhadap kode etik ASN harus menjadi contoh nyata.
5. Tanamkan Nilai Dasar ASN BerAKHLAK
Orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, loyalitas, adaptasi, harmonisasi, dan kolaborasi harus menjadi budaya kerja sehari-hari.
Menurutnya, disiplin bukan hanya soal jam kerja, tetapi juga tentang tanggung jawab penuh terhadap amanah jabatan.
Bupati Tegaskan Evaluasi Kinerja Akan Berjalan Ketat
Hurmin juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat yang baru dilantik bahwa evaluasi kinerja akan berlangsung secara serius dan berkelanjutan.
Ia memastikan tidak akan ragu melakukan evaluasi ulang apabila ada kepala OPD yang tidak menunjukkan kinerja maksimal.
“Saya akan terus memantau kinerja saudara-saudara sekalian. Jika nanti ditemukan ada yang tidak bekerja dengan baik, saya tidak akan segan melakukan evaluasi kembali,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa era kerja biasa-biasa saja tidak lagi mendapat tempat dalam pemerintahan Sarolangun saat ini.
Hadir Sejumlah Tokoh Penting
Pelantikan tersebut juga dihadiri Ketua TP PKK Sarolangun Ny Hj Risha Fitria Hurmin, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, Ketua GOW Ny Ratna Shafira Nafitri Rolan, Wakapolres Sarolangun Kompol Sumarno Berutu, serta Pabung Kodim 0420/Sarko Mayor CHK Dedy Afrizal.
Selain itu, hadir pula Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Novarina Manurung, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, Kepala Kemenag Sarolangun, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta jajaran BKPSDM.
Usai pelantikan, Bupati Hurmin bersama para pejabat menandatangani berita acara pelantikan, pakta integritas dukungan terhadap PKK dan DWP Sarolangun, serta menyerahkan SK secara simbolis.
Rotasi Jabatan Jadi Ujian Nyata Pemerintahan Baru
Rotasi pejabat eselon II ini menjadi ujian awal bagi pemerintahan Bupati Hurmin dalam membuktikan komitmennya terhadap reformasi birokrasi.
Publik kini menanti apakah perubahan struktur ini benar-benar mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, anggaran yang lebih efisien, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih nyata.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari banyaknya pelantikan, tetapi dari seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat.(*)
