JAMBI,JS- Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
Salah satu langkah yang masuk dalam usulan Pemprov Jambi yakni pembangunan 14 sumur bor di lokasi yang dinilai membutuhkan dukungan sumber air untuk menghadapi ancaman kebakaran.
Usulan tersebut menjadi bagian dari program penanganan karhutla yang diajukan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Andri Yushar Andria mengatakan pemerintah perlu memperkuat langkah antisipasi karena karakteristik lahan gambut membuat penanganan kebakaran membutuhkan upaya lebih besar.
Menurut Andri, petugas tidak hanya menghadapi api di permukaan ketika terjadi karhutla di lahan gambut. Kondisi lahan juga membuat proses pemadaman membutuhkan ketersediaan sumber air yang memadai.
Karena itu, pembangunan sumur bor menjadi salah satu kebutuhan yang masuk dalam perencanaan penanganan karhutla.
Pemprov Jambi Usulkan 14 Sumur Bor untuk Kawasan Rawan Karhutla
Andri menjelaskan, Pemprov Jambi mengusulkan pembangunan 14 sumur bor sebagai bagian dari penguatan infrastruktur penanganan karhutla.
Pemerintah mengarahkan pembangunan sumur bor terutama ke kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi.
“Ya kita kan memang sekarang harus perkuat yang namanya antisipasi dengan kondisi karhutla ini. Karena lahan gambut ini sulit dipadamkan, maka untuk menjaga lahan ini agar mudah pemadamannya dan pencegahan karhutla ini masuk dalam usulan kita,” kata Andri, Selasa (29/9/2026).
Ketersediaan air menjadi faktor penting dalam menghadapi kebakaran lahan. Ketika sumber air berada jauh dari titik api, petugas membutuhkan waktu dan peralatan tambahan untuk melakukan pemadaman.
Dengan sumur bor, pemerintah berharap petugas memiliki sumber air yang lebih dekat dengan kawasan rawan kebakaran.
Langkah tersebut juga dapat membantu masyarakat yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) ketika melakukan upaya awal untuk mengendalikan kebakaran.
Bukan Hanya Sumur Bor, Peralatan Karhutla Juga Masuk Usulan
Pemprov Jambi tidak hanya mengusulkan pembangunan sumur bor.
Dinas Kehutanan juga memasukkan sejumlah peralatan pendukung dalam program penanganan karhutla. Peralatan tersebut mencakup kendaraan roda dua, nozzle, selang, hingga sepatu boots.
Peralatan tersebut dapat membantu mobilitas petugas ketika menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.
Kondisi medan di kawasan hutan dan perkebunan juga sering menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, pemerintah membutuhkan peralatan yang sesuai dengan karakteristik lokasi.
“Jadi selain sumur bor, kita juga mengusulkan kendaraan roda dua, nozzle, selang hingga sepatu boots untuk mendukung petugas dan masyarakat peduli api juga,” ujar Andri.
Andri menambahkan, usulan program tersebut mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri).
“Yang jelas usulan program sesuai dengan SE Mendagri. Itu yang kami usulkan dari Dinas Kehutanan,” lanjutnya.
Mengapa Sumur Bor Diprioritaskan di Lahan Gambut?
Pemprov Jambi memilih kawasan gambut sebagai salah satu prioritas karena karakteristik lahannya menghadirkan tantangan tersendiri ketika kebakaran terjadi.
Api di kawasan gambut dapat menyebar melalui material organik di dalam tanah. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan pasokan air untuk mendukung proses pemadaman.
Andri mengatakan petugas sering menghadapi persoalan sumber air ketika menangani karhutla di kawasan gambut.
Karena itu, pemerintah ingin menempatkan sumur bor di lokasi yang dapat memberikan akses air ketika kebakaran muncul.
“Maka itu ini kita prioritaskan di lahan gambut ya. Sumur bor tersebut nantinya diharapkan menjadi sumber air yang bisa dimanfaatkan kembali jika karhutla kembali terjadi di lokasi yang sama,” kata Andri.
Keberadaan sumber air permanen juga memberikan manfaat untuk penanganan kebakaran berikutnya.
“Apabila kembali karhutla di lokasi yang sama, kita sudah memiliki sumber air,” katanya.
Dengan pola tersebut, pemerintah tidak harus selalu mencari sumber air baru ketika kebakaran kembali muncul di kawasan yang sama.
Anggaran Sumur Bor Masuk Bantuan Rp30 Miliar
Rencana pembangunan 14 sumur bor tersebut berkaitan dengan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar untuk mendukung penanganan karhutla di Jambi.
Namun, Pemprov Jambi belum dapat menggunakan anggaran tersebut karena proses pembahasannya masih berjalan dalam APBD Perubahan.
Andri mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program penanganan karhutla, khususnya untuk pembangunan sarana pendukung di kawasan gambut.
“Sekarang sumur bor ini belum kita buat ya kenapa? Ya tadi karena anggaran ini belum bisa digunakan, maka ini jadi kendala juga dalam penanganan karhutla di gambut itu, apalagi air sulit yang jadi kendala nanti pemadamannya,” tegas Andri.
Dengan kata lain, rencana pembangunan sumur bor masih menunggu tahapan penganggaran selesai.
Setelah pemerintah dapat menggunakan dana tersebut sesuai ketentuan, Dinas Kehutanan dapat menjalankan program yang telah masuk dalam usulan.
APBD Perubahan Jambi Jadi Tahapan Penting
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD telah menyampaikan usulan terkait penggunaan anggaran penanganan karhutla.
Usulan tersebut datang antara lain dari BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kehutanan.
Pemerintah kemudian membawa kebutuhan tersebut ke dalam pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD Provinsi Jambi.
“Harus dibawa ke APBD Perubahan, nanti akan dibahas lagi oleh Banggar DPRD Provinsi Jambi. Sehingga dana tersebut belum disalurkan,” kata Sudirman.
Tahapan tersebut menjadi penting karena pemerintah harus memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan demikian, pemerintah tidak bisa langsung menggunakan dana sebelum proses penganggaran dan pembahasan selesai.
Dana Rp30 Miliar Tidak Hanya untuk Karhutla
Sudirman menjelaskan bahwa pemerintah memiliki beberapa kebutuhan yang berkaitan dengan dampak karhutla.
Penggunaan anggaran dapat mencakup penanganan kebakaran, persoalan kesehatan akibat asap, hingga pemulihan kawasan gambut.
Karena itu, pemerintah harus menyesuaikan penggunaan dana dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
“Jadi nanti setelah bisa digunakan, silakan anggaran buat beli obat, masker untuk penanganan ISPA, penanganan karhutla atau pemulihan gambut silakan. Di situ rambunya ada,” pungkas Sudirman.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyiapkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemadaman api.
Penanganan karhutla juga berkaitan dengan dampak yang muncul setelah kebakaran, termasuk kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Strategi Pencegahan Jadi Kunci Penanganan Karhutla
Rencana pembangunan sumur bor juga menunjukkan pentingnya langkah pencegahan dalam menghadapi karhutla.
Selama ini, penanganan kebakaran sering kali membutuhkan biaya dan sumber daya besar ketika api sudah meluas.
Dengan menyiapkan sumber air lebih awal, petugas dapat memiliki dukungan ketika muncul titik api di kawasan rawan.
Strategi tersebut juga dapat membantu mempercepat respons awal. Semakin cepat petugas mendapatkan sumber air dan mencapai titik kebakaran, semakin besar peluang untuk mengendalikan api sebelum meluas.
Bagi kawasan gambut, langkah pencegahan menjadi semakin penting karena karakter lahan membutuhkan penanganan khusus.
Peran Masyarakat Peduli Api Ikut Diperkuat
Selain pemerintah dan petugas pemadam, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan juga memiliki peran penting.
Pemprov Jambi memasukkan dukungan peralatan bagi masyarakat peduli api dalam usulan programnya.
Kendaraan roda dua, selang, nozzle dan perlengkapan lapangan dapat membantu masyarakat melakukan respons awal ketika menemukan tanda-tanda kebakaran.
Respons awal tersebut penting karena petugas membutuhkan waktu untuk mencapai lokasi, terutama jika titik api berada jauh dari akses jalan utama.
Dengan dukungan peralatan yang memadai, masyarakat dapat membantu melaporkan dan mengendalikan kondisi awal sambil menunggu penanganan lebih lanjut.(*)
