TANJABBAR- Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah agar setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Anwar Sadat, pemerintah daerah tidak boleh hanya mengejar tingginya realisasi anggaran. Setiap program dan kegiatan harus menghasilkan output, outcome, serta manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar Sadat ketika membuka Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 di Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Senin, 7 September 2026.
Workshop tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem pengelolaan APBD, perencanaan anggaran, pengendalian internal, mitigasi risiko, serta akuntabilitas keuangan daerah.
Bupati Anwar Sadat Soroti Kualitas Penggunaan APBD
Anwar Sadat menjelaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan pembangunan.
Karena itu, kepala perangkat daerah harus memahami bahwa tanggung jawab mereka tidak berhenti pada proses administrasi anggaran. Mereka juga harus memastikan setiap anggaran menghasilkan pekerjaan yang sesuai target dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Tata kelola keuangan daerah yang baik adalah fondasi utama dari keberhasilan pembangunan daerah,” ujar Anwar Sadat.
Bupati meminta seluruh perangkat daerah melihat APBD sebagai instrumen utama untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya menghitung berapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga menilai sejauh mana belanja pemerintah menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat.
Tiga Fokus Utama Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam workshop tersebut, Anwar Sadat menyampaikan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Pertama, aparatur harus memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah secara dinamis. Peraturan pemerintah terus berkembang sehingga setiap pengelola anggaran harus mengikuti perubahan ketentuan dan menyesuaikan pelaksanaannya.
Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat pengendalian intern dan budaya mitigasi risiko sejak tahap perencanaan.
Menurut Anwar Sadat, pengendalian tidak seharusnya hanya muncul ketika kegiatan sudah berjalan. Perangkat daerah harus mengidentifikasi potensi masalah sejak awal sehingga pemerintah dapat mengambil langkah pencegahan.
Ketiga, perangkat daerah harus meningkatkan kualitas realisasi anggaran.
Artinya, percepatan belanja harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap aturan, serta pencapaian indikator kinerja.
Serapan Anggaran Tidak Cukup Jadi Ukuran Keberhasilan
Anwar Sadat mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar tidak menjadikan serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.
Realisasi anggaran yang tinggi memang menunjukkan bahwa kegiatan berjalan. Namun, pemerintah tetap harus melihat hasil akhir dari penggunaan anggaran tersebut.
Sebagai contoh, ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, indikator keberhasilannya bukan hanya terletak pada berapa persen anggaran yang sudah dibayarkan.
Pemerintah juga harus melihat kualitas pembangunan, ketepatan waktu, manfaat bagi masyarakat, serta dampak terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Karena itu, perangkat daerah perlu memastikan hubungan yang kuat antara anggaran, program, output, outcome, dan manfaat.
“Gagasan dan pemikiran strategis jangan hanya berhenti pada diskusi, tetapi harus diterjemahkan menjadi program dan pekerjaan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Anwar Sadat.
Hindari Penumpukan Belanja di Akhir Tahun
Selain kualitas program, Bupati Tanjung Jabung Barat juga meminta perangkat daerah memperbaiki pola realisasi anggaran.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Penumpukan kegiatan pada akhir tahun dapat meningkatkan risiko terburu-buru dalam pelaksanaan pekerjaan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kualitas pekerjaan dan proses administrasi.
Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah harus menyusun jadwal pelaksanaan program secara realistis sejak awal tahun.
Perencanaan yang matang memungkinkan pemerintah mengendalikan proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, hingga pelaporan secara lebih tertib.
Dengan demikian, efisiensi anggaran pemerintah daerah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bupati Minta Perencanaan Program Lebih Terukur
Anwar Sadat juga meminta perangkat daerah memperkuat kualitas perencanaan.
Setiap program harus mempunyai tujuan yang jelas serta indikator kinerja yang terukur. Selain itu, perangkat daerah harus memastikan program tersebut selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya juga perlu menjadi dasar dalam menyusun program berikutnya.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu mengulang kegiatan yang sama tanpa melakukan evaluasi terhadap hasil dan manfaatnya.
Perangkat daerah harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan penting sebelum memasukkan suatu program ke dalam perencanaan.
Apakah program tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat? Apa target yang ingin dicapai? Berapa anggaran yang diperlukan? Apa hasil yang akan diperoleh? Serta bagaimana pemerintah mengukur manfaat program tersebut?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan perencanaan dan penganggaran APBD berjalan berdasarkan kebutuhan dan target pembangunan.
Program Antar-OPD Harus Lebih Terintegrasi
Bupati juga menyoroti program yang memiliki keterkaitan antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya.
Program yang saling beririsan perlu mendapat perhatian agar pemerintah tidak mengalokasikan sumber daya secara tidak efisien.
Koordinasi antarp erangkat daerah harus semakin kuat sehingga setiap program dapat berjalan secara terintegrasi.
Dengan koordinasi yang baik, pemerintah dapat menghindari tumpang tindih kegiatan, menghemat anggaran, sekaligus meningkatkan dampak pembangunan.
Pendekatan tersebut juga dapat memperkuat efektivitas belanja APBD Tanjung Jabung Barat.
BPKP Serahkan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Anwar Sadat.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Zulherizal, AK., M.Si., menjelaskan bahwa evaluasi tersebut bertujuan mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
Evaluasi BPKP juga memberikan gambaran mengenai sejumlah aspek yang masih perlu pemerintah daerah perbaiki.
Zulherizal menyampaikan bahwa jumlah permasalahan dalam evaluasi telah berkurang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Namun, beberapa aspek tetap membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
BPKP Temukan Ruang Perbaikan dalam Perencanaan
Dari sisi efektivitas, evaluasi BPKP masih menemukan persoalan terkait ketepatan tujuan kegiatan, penyusunan indikator kinerja, serta penggunaan capaian tahun sebelumnya sebagai bahan perencanaan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perangkat daerah masih perlu memperkuat hubungan antara perencanaan dengan hasil yang ingin pemerintah capai.
Sementara itu, dari sisi efisiensi, evaluasi juga menemukan komponen belanja yang belum sepenuhnya memiliki hubungan langsung dengan pencapaian tujuan kegiatan.
Temuan tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan.
Dengan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat memastikan anggaran benar-benar mengarah kepada program prioritas dan kebutuhan masyarakat.
BPKP: Serapan Anggaran Bukan Satu-satunya Indikator
Zulherizal menegaskan bahwa keberhasilan suatu program tidak cukup pemerintah ukur dari terlaksananya kegiatan atau tingginya penyerapan anggaran.
Pemerintah perlu melihat apakah output yang dihasilkan benar-benar memberikan outcome dan manfaat sesuai tujuan awal.
“Yang lebih penting adalah apakah output tersebut memberikan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujar Zulherizal.
Pernyataan tersebut mempertegas pentingnya pendekatan berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Artinya, setiap rupiah yang keluar dari APBD harus memiliki alasan yang jelas, target yang terukur, serta manfaat yang dapat pemerintah pertanggungjawabkan.(*)
