JAKARTA,JS- Kabar penting bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Badan Kepegawaian Negara (BKN) menargetkan sebanyak 145 ribu ASN mengikuti program peningkatan kompetensi untuk menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa perubahan teknologi digital menuntut aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kemampuan. Menurutnya, birokrasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola kerja administratif yang selama ini berjalan secara konvensional.
Melalui kolaborasi dengan Microsoft Indonesia, BKN mendorong PNS dan PPPK agar memahami pemanfaatan AI dalam pekerjaan pemerintahan. Program tersebut juga mencakup penguatan kepemimpinan digital sehingga ASN mampu mengikuti perubahan kebutuhan pelayanan publik.
Target 145 ribu peserta ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia aparatur yang lebih adaptif, profesional, dan mampu bekerja dengan dukungan teknologi.
Bagi PNS dan PPPK, perkembangan tersebut menjadi perhatian penting karena kompetensi digital semakin dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Prof. Zudan menjelaskan bahwa perkembangan AI akan mengubah pola kerja pemerintahan secara mendasar. Teknologi tersebut mampu membantu aparatur menyelesaikan berbagai pekerjaan rutin, mengolah informasi, hingga mempercepat proses administrasi.
Selama ini, sejumlah pekerjaan membutuhkan waktu dan tenaga cukup besar karena aparatur harus mengerjakannya secara manual. Namun, kehadiran teknologi AI membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperbaiki kualitas pekerjaan.
Karena itu, BKN ingin membangun ASN yang tidak hanya memahami aturan kepegawaian, tetapi juga mampu menggunakan teknologi untuk mendukung tugas sehari-hari.
Prof. Zudan menekankan bahwa PNS dan PPPK harus bertransformasi dari pelaksana administrasi menjadi aparatur yang memiliki kemampuan analitis, berpikir strategis, serta mampu menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Dengan demikian, penguasaan teknologi bukan sekadar tambahan keterampilan. Kemampuan tersebut menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menghadapi perubahan sistem pemerintahan.
Tidak hanya kemampuan mengoperasikan komputer atau menggunakan aplikasi perkantoran, aparatur juga perlu memahami cara kerja teknologi yang semakin berkembang.
Berikut beberapa kemampuan yang menjadi perhatian dalam pengembangan kompetensi ASN:
1. Literasi digital
PNS dan PPPK perlu memahami penggunaan teknologi digital untuk menunjang pekerjaan. Kemampuan ini mencakup pengelolaan dokumen elektronik, penggunaan aplikasi pemerintahan, serta pemanfaatan berbagai platform digital.
2. Literasi kecerdasan buatan (AI)
ASN juga perlu memahami manfaat dan keterbatasan AI. Dengan kemampuan tersebut, aparatur dapat menggunakan teknologi untuk membantu pekerjaan, mencari informasi, serta meningkatkan produktivitas.
3. Kemampuan mengolah dan membaca data
Pengambilan keputusan dalam pemerintahan membutuhkan informasi yang akurat. Karena itu, ASN perlu meningkatkan kemampuan membaca, menganalisis, dan mengolah data agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat.
Teknologi memang mampu membantu pekerjaan, tetapi ASN tetap harus memiliki kemampuan menilai informasi. Aparatur perlu memeriksa kebenaran data, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
5. Kemampuan menyelesaikan persoalan kompleks
Pelayanan publik sering menghadirkan persoalan yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, BKN mendorong ASN agar mampu mencari solusi secara sistematis dan tidak hanya terpaku pada pekerjaan administratif.
6. Pola pikir adaptif
Perubahan teknologi berlangsung cepat. ASN perlu memiliki kemauan belajar, terbuka terhadap inovasi, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan organisasi.
Kompetensi tersebut sejalan dengan arah pengembangan ASN yang memiliki karakter agile, digital, dan AI-ready.
BKN Gandeng Microsoft Indonesia, Pelatihan Menyasar 145 Ribu ASN
Untuk mempercepat peningkatan kemampuan aparatur, BKN menjalin kolaborasi dengan Microsoft Indonesia.
BKN dan Microsoft Indonesia menandatangani kerja sama pada 28 April 2026. Selanjutnya, program pelatihan berlangsung pada Mei hingga Juli 2026 dengan melibatkan Binar Academy sebagai mitra pengembangan kapasitas.
Berdasarkan keterangan resmi BKN, program tersebut telah menarik 12.551 peserta dalam periode pelaksanaan yang mereka laporkan. Sementara itu, BKN menargetkan total 145 ribu ASN mengikuti pengembangan kompetensi tersebut.
Program pelatihan mencakup enam angkatan AI for Public Impact dan satu angkatan AI Policy Lab for Leaders.
Kedua program tersebut memiliki fokus pembelajaran yang berbeda. Peserta AI for Public Impact mempelajari dasar-dasar kecerdasan buatan sekaligus praktik pemanfaatannya untuk mendukung pekerjaan pemerintahan.
Materi pelatihan juga mencakup penyusunan kebijakan, pengolahan informasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan inovasi pelayanan publik.
Sementara itu, AI Policy Lab for Leaders memberikan perhatian lebih besar pada kepemimpinan, tata kelola, kebijakan, dan arah strategis penerapan AI di lingkungan pemerintahan.
Artinya, BKN tidak hanya mendorong kemampuan teknis ASN, tetapi juga menyiapkan pimpinan instansi agar mampu memahami arah perkembangan teknologi.
Pengembangan kompetensi ASN sejalan dengan berbagai inovasi yang telah BKN jalankan dalam pelayanan kepegawaian.
BKN memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan melalui sejumlah layanan dan sistem pendukung pekerjaan.
Salah satunya Chatbot AI BKN bernama Melinda. Layanan ini membantu pengguna memperoleh informasi seputar kepegawaian melalui teknologi percakapan digital.
Selain itu, BKN juga mengembangkan AI Proctoring dalam sistem Computer Assisted Test (CAT).
Teknologi tersebut mendukung pelaksanaan seleksi berbasis komputer. BKN juga menggunakan otomasi untuk membantu klasifikasi dokumen kepegawaian serta proses verifikasi dan validasi berkas.
Pemanfaatan teknologi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya menyangkut penggunaan aplikasi baru. Lebih jauh, pemerintah ingin memperbaiki tata kelola administrasi agar semakin cepat, akurat, dan efisien.
Namun, teknologi tetap membutuhkan pengawasan manusia. ASN harus memastikan informasi yang mereka gunakan benar, menjaga keamanan data, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Transformasi Digital Menjadi Tantangan Baru bagi ASN Daerah
Program BKN tersebut juga memiliki relevansi bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah, termasuk PNS dan PPPK di Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, serta Kabupaten Kerinci.
Pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang mampu mengikuti perkembangan teknologi agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif.
Misalnya, penggunaan AI dapat membantu ASN menyusun bahan laporan, mengolah data, merangkum dokumen, dan mencari informasi pendukung pekerjaan.
Akan tetapi, aparatur tetap harus memeriksa setiap hasil pekerjaan teknologi sebelum menggunakannya untuk kepentingan kedinasan.
Selain itu, ASN perlu memahami keamanan informasi agar tidak sembarangan memasukkan data pribadi masyarakat, dokumen internal, atau informasi rahasia ke dalam layanan AI.
Dengan kemampuan tersebut, aparatur pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi secara produktif tanpa mengabaikan aturan dan tanggung jawab pelayanan publik.
Prof. Zudan menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor utama.
Karena itu, pengembangan kompetensi PNS dan PPPK perlu berjalan beriringan dengan modernisasi sistem pemerintahan.
BKN berharap transformasi tersebut mampu mendorong birokrasi yang lebih profesional, inovatif, efektif, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.(*)
