JAMBI,JS- Kondisi Sungai Batanghari, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Sumatera, semakin mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan di kawasan hulu, pencemaran air, aktivitas pertambangan, serta berkurangnya kawasan hijau menjadi persoalan serius yang mengancam keberlanjutan sungai kebanggaan masyarakat Jambi tersebut.
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Batanghari, Nursidah, mengungkapkan bahwa kondisi Sungai Batanghari saat ini sudah masuk kategori kritis. Pemerintah juga menempatkan sungai tersebut sebagai salah satu prioritas pemulihan karena kerusakan lingkungan terus mengganggu fungsi ekologisnya.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut perubahan warna dan kejernihan air. Kerusakan daerah aliran sungai (DAS) juga mengancam ketersediaan air bersih, kehidupan ikan, aktivitas perikanan masyarakat, hingga keseimbangan lingkungan di sepanjang aliran Batanghari.
Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius karena masyarakat Jambi masih menggantungkan berbagai kebutuhan hidup pada sungai ini.
Kerusakan Hulu Menjadi Ancaman Serius Sungai Batanghari
Kawasan hulu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan aliran Sungai Batanghari. Hutan dan vegetasi di wilayah tersebut membantu menyerap air hujan, menjaga cadangan air tanah, mengurangi erosi, serta mengendalikan aliran air menuju bagian hilir.
Namun, ketika masyarakat dan pelaku usaha mengubah kawasan hutan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, fungsi alami tersebut semakin melemah.
Pembukaan lahan, berkurangnya tutupan vegetasi, aktivitas pertambangan, serta kerusakan daerah resapan air dapat meningkatkan aliran lumpur dan material tanah menuju sungai.
Akibatnya, air sungai semakin keruh dan mengalami penurunan kualitas. Sedimentasi juga dapat mengganggu kedalaman serta bentuk alur sungai.
Persoalan ini tidak berhenti di wilayah hulu. Material pencemar dan sedimentasi dapat mengikuti aliran air hingga mencapai kawasan tengah dan hilir Sungai Batanghari.
Dengan demikian, upaya penyelamatan sungai tidak cukup hanya membersihkan sampah di kawasan perkotaan. Pemerintah perlu memulihkan ekosistem dari kawasan hulu hingga hilir secara terpadu.
Kandungan Merkuri dan Pencemaran Air Menjadi Perhatian
Selain kerusakan fisik kawasan sungai, kualitas air Batanghari juga menghadapi ancaman pencemaran.
Nursidah mengungkapkan bahwa kondisi air menunjukkan tingkat kekeruhan yang mengkhawatirkan. Bahkan, pihaknya menemukan indikasi kandungan merkuri dalam air sungai.
Merkuri menjadi perhatian serius karena logam berat tersebut dapat membahayakan organisme perairan dan kesehatan manusia apabila mencemari sumber air serta rantai makanan.
Aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI menjadi salah satu persoalan lingkungan yang perlu mendapat pengawasan ketat di kawasan DAS Batanghari.
Penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan emas, apabila tidak mengikuti standar keselamatan lingkungan, berpotensi mencemari tanah dan perairan.
Meski demikian, penanganan pencemaran membutuhkan pemeriksaan laboratorium secara berkala untuk mengetahui tingkat konsentrasi zat pencemar, lokasi penyebaran, serta sumber kontaminasi.
Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, termasuk pertambangan ilegal dan pembuangan limbah ke aliran sungai.
Kekeruhan Air Baku Mencapai 1.900 NTU
Dampak penurunan kualitas air Sungai Batanghari juga mulai terlihat pada pelayanan air bersih di Kota Jambi.
Perumda Tirta Mayang pada 5 November 2026 menyampaikan bahwa tingkat kekeruhan air baku Sungai Batanghari mencapai 1.900 NTU sejak 2 November 2026.
Kondisi tersebut mengganggu proses pengolahan air di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broni 2 dan Tanjung Sari.
Untuk menjaga proses pengolahan tetap berjalan, perusahaan daerah tersebut menyesuaikan debit pengaliran sebesar 20 persen pada kedua instalasi.
Angka tersebut memperlihatkan betapa pentingnya kualitas air baku bagi keberlangsungan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Ketika tingkat kekeruhan meningkat tajam, instalasi pengolahan membutuhkan penyesuaian operasional agar proses pengolahan tetap berjalan sesuai standar.
Jika kondisi serupa terus berulang, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengamanan sumber air baku, sekaligus mempercepat pemulihan lingkungan di sepanjang DAS Batanghari.
Aktivitas Tambang dan Kerusakan Ekosistem Mengancam Kehidupan Ikan
Ancaman pencemaran Sungai Batanghari juga menyentuh sektor perikanan air tawar.
Pada Agustus 2026, petani keramba di sejumlah desa Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, melaporkan kematian ikan dalam jumlah besar.
Petani ikan Musa Yusuf dari Desa Sarang Burung menyebut hanya sekitar 10 persen ikan yang bertahan hidup dari jumlah ikan yang mereka tebar.
Para petani menduga penurunan kualitas air dan pencemaran dari aktivitas pertambangan di bagian hulu ikut memicu kejadian tersebut.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa kerusakan sungai dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
Petani keramba harus menanggung kerugian akibat kematian ikan, sementara keberlanjutan usaha perikanan semakin menghadapi ketidakpastian.
Selain itu, penelitian mengenai keanekaragaman ikan di Sungai Batanghari juga menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan.
Peneliti ikan Sumatra sekaligus dosen Biologi Universitas Jambi, Tedjo Sukmono, pernah mengungkapkan bahwa Sungai Batanghari memiliki sekitar 300 spesies ikan pada periode 1986–1994.
Namun, penelitian pada 2023 mencatat jumlah tersebut tinggal sekitar 135 jenis.
Penurunan keanekaragaman ikan tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan ekosistem perairan.
BP DAS Batanghari Siapkan Rehabilitasi Lahan Kritis
Menghadapi kondisi tersebut, BP DAS Batanghari terus mendorong rehabilitasi lahan kritis, khususnya di kawasan hulu.
Nursidah menjelaskan bahwa pihaknya mengupayakan penghijauan melalui penanaman tanaman konservasi untuk mengembalikan fungsi lingkungan.
Program tersebut mencakup penanaman bibit di sejumlah kawasan, mulai dari Jangkat, Pematang Pauh, dan Tanjung Dalam, hingga wilayah hilir seperti Koto Kandis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta sejumlah kawasan di Kabupaten Muaro Jambi.
BP DAS Batanghari juga menjangkau wilayah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, melalui dukungan pendanaan APBN.
Dalam program tersebut, BP DAS menargetkan rehabilitasi sekitar 1.000 hektare lahan setiap tahun.
Masyarakat, kelompok tani, dan instansi pemerintah juga dapat mengajukan permohonan bibit tanaman secara gratis.
Untuk lahan seluas maksimal satu hektare, pemohon dapat memperoleh hingga 200 batang bibit. Namun, pemohon perlu menyiapkan lokasi penanaman yang jelas dan menyertakan titik koordinat agar petugas dapat memantau perkembangan kegiatan penghijauan.
Program ini membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut memulihkan kawasan yang mengalami kerusakan.
Anggaran Pemulihan Belum Sebanding dengan Luas Lahan Kritis
Meski menjalankan rehabilitasi, BP DAS Batanghari menghadapi tantangan besar dari sisi pembiayaan.
Nursidah menyebutkan bahwa kemampuan rehabilitasi sekitar 1.000 hektare setiap tahun masih sangat kecil jika dibandingkan dengan luas lahan kritis yang mencapai ratusan ribu hektare.
Kesenjangan antara kebutuhan pemulihan dan kemampuan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat mengandalkan satu lembaga saja.
Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, kelompok masyarakat, serta lembaga pendidikan perlu membangun kerja sama yang lebih kuat.
Selain menanam pohon, pemulihan juga harus mencakup pengawasan tata ruang, perlindungan kawasan resapan air, pengendalian aktivitas pertambangan ilegal, serta penanganan limbah rumah tangga dan industri.
Tanpa pengawasan yang konsisten, kegiatan penghijauan berisiko tidak mampu mengimbangi laju kerusakan lingkungan.
Penyelamatan Sungai Batanghari Membutuhkan Keterlibatan Masyarakat
Pemulihan Sungai Batanghari tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestariannya.
Warga dapat memulai langkah sederhana melalui pengelolaan sampah rumah tangga, tidak membuang limbah ke sungai, menjaga vegetasi di sekitar sumber air, serta mendukung kegiatan penghijauan.
Pemerintah juga perlu memperluas edukasi mengenai bahaya pencemaran air dan dampak kerusakan daerah aliran sungai.
Di sisi lain, pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan harus berjalan secara konsisten. Penindakan terhadap pelanggaran lingkungan perlu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Nursidah mengingatkan bahwa pemulihan lingkungan membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah tidak mungkin mengatasi persoalan tersebut tanpa dukungan masyarakat.
Masa Depan Sungai Batanghari Bergantung pada Pemulihan Hulu
Sungai Batanghari memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat besar bagi Provinsi Jambi.
Sungai ini menopang kebutuhan air, perikanan, pertanian, transportasi, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, status kritis yang kini mengancam Sungai Batanghari harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah perlu memastikan program rehabilitasi berjalan secara terukur, memperkuat pengawasan pencemaran, serta menyediakan dukungan anggaran yang sebanding dengan luas kerusakan.
Masyarakat pun perlu mengambil bagian dalam menjaga lingkungan, terutama kawasan hulu yang menjadi penyangga utama ketersediaan air.
Jika semua pihak bergerak bersama, peluang untuk memulihkan fungsi ekologis Sungai Batanghari masih terbuka.
Namun, jika kerusakan terus berlangsung tanpa penanganan menyeluruh, masyarakat Jambi berisiko menghadapi persoalan yang lebih besar, mulai dari penurunan kualitas air bersih, terganggunya perikanan, hingga semakin beratnya tekanan terhadap ekosistem sungai.
Penyelamatan Sungai Batanghari bukan sekadar menjaga aliran air, melainkan melindungi sumber kehidupan dan masa depan masyarakat Jambi.(*)
