SUNGAIPENUH,JS- Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai mempertegas penerapan aturan tarif retribusi parkir kendaraan di seluruh kawasan kota. Kebijakan ini menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait besaran biaya parkir yang harus pengendara bayarkan saat menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum.
Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menegaskan bahwa ketentuan tarif parkir tersebut berlaku untuk seluruh lokasi dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Ia meminta setiap petugas parkir mengikuti aturan yang telah pemerintah daerah tetapkan dan tidak mengambil pungutan melebihi ketentuan.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh ingin menciptakan tata kelola perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga ingin menutup celah praktik pungutan liar yang selama ini berpotensi merugikan pengguna jasa parkir.
“Kita berharap semua petugas parkir dan instansi terkait bisa memahami aturan tersebut, guna mencegah pungli di Kota Sungai Penuh,” ungkap Alfin.
Tarif Parkir Motor Rp2.000 dan Mobil Rp3.000 Sekali Parkir
Dalam pengumuman resmi Pemerintah Kota Sungai Penuh, pemerintah menetapkan dua kategori tarif parkir kendaraan untuk masyarakat.
Pengendara sepeda motor atau kendaraan roda dua membayar retribusi sebesar Rp2.000 untuk sekali parkir. Sementara itu, pengendara mobil atau kendaraan roda empat membayar Rp3.000 untuk sekali parkir.
Besaran tarif tersebut menjadi pedoman bagi seluruh petugas parkir yang menjalankan tugas di kawasan tepi jalan umum dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat memiliki dasar yang jelas ketika membayar biaya parkir. Pengendara juga tidak perlu menebak-nebak besaran pungutan karena pemerintah telah mengumumkan tarif sesuai kategori kendaraan.
Alfin menegaskan, seluruh petugas harus mematuhi ketentuan tersebut. Ia tidak ingin ada oknum yang memanfaatkan tugas sebagai juru parkir untuk menarik uang melebihi tarif resmi.
Karena itu, masyarakat perlu mengetahui besaran tarif agar dapat membedakan pungutan resmi dengan tindakan yang melanggar aturan.
Parkir Wajib Menggunakan Karcis, Masyarakat Diminta Tidak Mengabaikannya
Selain menetapkan tarif, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menekankan kewajiban penggunaan karcis parkir.
Ketentuan parkir wajib karcis menjadi salah satu bagian penting dalam penataan sistem retribusi. Karcis berfungsi sebagai bukti pembayaran sekaligus alat kontrol terhadap aktivitas petugas di lapangan.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat mendorong transparansi antara petugas parkir dan pengguna jasa. Masyarakat pun memiliki bukti ketika menemukan perbedaan antara pungutan petugas dengan tarif yang tercantum dalam pengumuman.
Oleh sebab itu, pengendara sebaiknya meminta karcis setiap kali membayar retribusi parkir. Jangan hanya menyerahkan uang tanpa memastikan petugas memberikan bukti pembayaran sesuai ketentuan.
Pemerintah juga perlu memastikan seluruh petugas memahami mekanisme pemungutan, termasuk pemberian karcis kepada pengguna jasa parkir.
Dengan demikian, penerapan aturan tidak hanya berhenti pada pengumuman tarif, tetapi juga berjalan melalui pengawasan dan pelayanan langsung di lapangan.
Alfin Minta Masyarakat Laporkan Petugas yang Menarik Tarif Melebihi Ketentuan
Wali Kota Alfin juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan parkir. Menurutnya, keberhasilan penataan perparkiran tidak hanya bergantung pada petugas dan instansi pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi warga.
Ia berharap masyarakat menyambut baik informasi tarif tersebut dan membayar retribusi sesuai aturan yang berlaku.
Namun, apabila menemukan petugas yang meminta uang parkir melebihi tarif resmi, masyarakat tidak perlu membiarkan praktik tersebut terus berlangsung.
“Jika ada pihak yang mengambil biaya parkir di atas tarif tersebut, harap segera dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Alfin.
Imbauan ini sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan ketika menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.
Pemerintah daerah mencantumkan dua nomor pengaduan dalam pengumuman resmi, yakni 082179878027 dan 082372996922.
Melalui saluran tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila menemukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Informasi mengenai lokasi kejadian, waktu, serta bukti pendukung juga dapat membantu instansi terkait menindaklanjuti laporan secara lebih terarah.
Pemkot Sungai Penuh Berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2026
Pemerintah Kota Sungai Penuh mencantumkan dasar hukum penerapan tarif parkir melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Selain itu, pemerintah juga merujuk Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 54 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Kedua regulasi tersebut menjadi landasan yang pemerintah cantumkan dalam pengumuman mengenai penetapan tarif dan tata cara penyelenggaraan parkir.
Dengan adanya dasar hukum tersebut, pemerintah ingin memberikan kepastian mengenai mekanisme pemungutan retribusi kepada petugas maupun masyarakat.
Kebijakan ini juga menuntut instansi terkait untuk menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten. Pemerintah tidak cukup hanya memasang pengumuman tarif, tetapi juga perlu memastikan seluruh petugas memahami aturan dan menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Terlebih, persoalan parkir berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat setiap hari, mulai dari berbelanja, mengurus keperluan administrasi, hingga mengunjungi pusat perdagangan dan kawasan pelayanan publik.
Pengawasan Petugas Menjadi Kunci Mencegah Pungutan Liar
Penerapan tarif resmi akan berjalan efektif apabila pemerintah mengimbanginya dengan pengawasan yang terukur.
Petugas parkir harus memahami kewajiban mereka, mulai dari menarik retribusi sesuai tarif, memberikan karcis, hingga menjaga ketertiban kendaraan di lokasi tugas masing-masing.
Di sisi lain, instansi terkait perlu memastikan setiap juru parkir menjalankan tanggung jawab sesuai aturan. Pengawasan juga perlu menjangkau berbagai kawasan agar tidak muncul perbedaan penerapan tarif antara satu lokasi dengan lokasi lainnya.
Masyarakat tentu mengharapkan sistem parkir yang tidak hanya memberikan kepastian biaya, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang baik.
Sebab, pengguna jasa parkir berhak memperoleh pelayanan yang tertib ketika membayar retribusi. Sebaliknya, petugas juga harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak melakukan pungutan di luar ketentuan.
Jika pemerintah, petugas, dan masyarakat menjalankan peran masing-masing, kebijakan ini berpeluang menciptakan lingkungan perparkiran yang lebih transparan.
Masyarakat Diminta Pahami Tarif Resmi Parkir di Sungai Penuh
Dengan penegasan tersebut, masyarakat Kota Sungai Penuh kini memiliki acuan mengenai besaran biaya parkir kendaraan, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil dalam sekali parkir.
Alfin berharap seluruh pihak mendukung penerapan aturan tersebut agar pemerintah dapat menciptakan sistem perparkiran yang tertib dan nyaman.
Masyarakat juga perlu memastikan pembayaran sesuai tarif serta meminta karcis sebagai bukti transaksi. Apabila menemukan pungutan yang melampaui ketentuan, warga dapat segera menyampaikan pengaduan melalui nomor kontak yang pemerintah cantumkan.
Pada akhirnya, penataan parkir bukan sekadar persoalan penarikan retribusi. Pemerintah perlu menghadirkan pelayanan yang transparan, sementara masyarakat membutuhkan kepastian agar tidak menghadapi pungutan yang memberatkan.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban parkir demi mewujudkan kota yang lebih nyaman, tertib, dan bebas dari praktik pungutan liar.
