JAKARTA,JS- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas kelanjutan proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya.
Pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen, Jakarta, menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Melalui rapat tersebut, MPR akan membahas jadwal sidang paripurna sekaligus sejumlah langkah administratif dan kelembagaan yang harus berjalan sebelum anggota MPR memilih Wakil Presiden baru.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa rapat gabungan akan melibatkan pimpinan MPR, seluruh fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurutnya, proses pengisian jabatan Wakil Presiden perlu berjalan cepat, kondusif, dan demokratis. Sebab, posisi tersebut memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Ia menegaskan bahwa Wakil Presiden bukan sekadar pendamping Presiden, melainkan mitra kepala negara dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan dan kenegaraan.
MPR Bahas Jadwal Sidang Paripurna Pemilihan Wapres
Agenda utama rapat gabungan MPR kali ini berkaitan dengan penentuan waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sampai Jumat pagi, MPR belum menetapkan tanggal resmi pelaksanaan sidang paripurna tersebut. Karena itu, rapat gabungan menjadi forum penting untuk menyepakati jadwal sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul sebelumnya menyampaikan bahwa proses penggantian Wakil Presiden perlu segera diselesaikan.
Ia memperkirakan pemilihan dapat berlangsung lebih cepat, dengan rentang waktu sekitar 23 November hingga 4 Desember 2026.
Meski demikian, rentang waktu tersebut masih berupa perkiraan. MPR tetap harus mengambil keputusan resmi melalui mekanisme kelembagaan.
Selain mempertimbangkan kesiapan internal parlemen, penyusunan jadwal juga perlu menyesuaikan agenda Presiden Prabowo Subianto yang memiliki peran dalam proses pengajuan calon Wakil Presiden.
Empat Agenda Penting yang Dibahas MPR
Rapat gabungan MPR tidak hanya membicarakan tanggal sidang paripurna. Ada empat agenda penting yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pertama, MPR akan menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden yang baru.
Kedua, MPR akan membahas pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Melalui surat tersebut, MPR meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk mengikuti proses pemilihan.
Ketiga, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan calon Wakil Presiden yang Presiden ajukan.
Keempat, MPR akan menyepakati pembentukan tim ad hoc untuk menyusun rancangan ketetapan MPR sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan sidang paripurna.
Keempat agenda tersebut saling berkaitan. Setelah MPR menyepakati jadwal dan mengirimkan surat kepada Presiden, proses pengajuan nama calon dapat berlanjut ke tahap pemeriksaan administrasi sebelum pemilihan berlangsung.
Dengan demikian, keputusan rapat gabungan pada Jumat ini akan menentukan tahapan berikutnya dalam proses pergantian Wakil Presiden.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR
Sebelum rapat gabungan berlangsung, Gibran Rakabuming Raka mendatangi pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran sekaligus menjelaskan maksud penyampaian surat tersebut.
Menurut Muzani, Gibran secara langsung menyampaikan surat yang berisi maksud untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran juga menyampaikan bahwa dirinya telah menyerahkan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR kemudian menyiapkan langkah lanjutan sesuai mekanisme konstitusi.
Peristiwa ini menjadi titik penting dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden karena MPR harus segera menjalankan prosedur yang berlaku ketika terjadi kekosongan jabatan.
Apa Aturan Konstitusi untuk Memilih Wapres Pengganti?
Pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dapat berlangsung melalui penunjukan langsung oleh MPR ataupun keputusan sepihak lembaga negara.
Konstitusi telah mengatur mekanisme tersebut melalui Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan itu menjelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang Presiden usulkan.
Dua nama calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum sebelumnya.
Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sedangkan MPR menjalankan proses pemilihan melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi.
UUD 1945 juga memberikan batas waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
Batas waktu tersebut menjadi pedoman penting agar kekosongan jabatan tidak berlangsung terlalu lama.
Berapa Lama Proses Pemilihan Wapres Pengganti Gibran?
Masyarakat kini menunggu kepastian mengenai kapan Indonesia akan memiliki Wakil Presiden baru.
Berdasarkan penjelasan Ketua MPR Ahmad Muzani, lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.
Selain itu, Presiden juga memiliki batas waktu tersendiri untuk mengajukan dua nama calon setelah menerima surat permintaan dari MPR.
Muzani menjelaskan bahwa Presiden mempunyai waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden sejak MPR mengirimkan surat permintaan.
Artinya, proses pemilihan membutuhkan beberapa tahapan yang harus berjalan secara berurutan.
MPR perlu menyelesaikan rapat gabungan, mengirimkan surat kepada Presiden, menerima usulan calon, melakukan verifikasi persyaratan, kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk menentukan Wakil Presiden baru.
Karena itu, meskipun sejumlah pimpinan MPR menginginkan proses yang lebih cepat, setiap tahapan tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.
Peran Wakil Presiden dalam Pemerintahan
Kekosongan jabatan Wakil Presiden juga menjadi perhatian karena posisi tersebut mempunyai fungsi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Wakil Presiden membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan dan dapat menerima pelimpahan tugas kenegaraan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Habiburokhman mengingatkan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pelengkap atau ban serep dalam pemerintahan.
Menurutnya, Wakil Presiden merupakan mitra Presiden yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara.
Oleh sebab itu, proses pengisian jabatan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari seluruh unsur MPR.
Keputusan yang diambil nantinya juga harus mempertimbangkan kepentingan pemerintahan dan keberlangsungan penyelenggaraan negara.
Masyarakat Menunggu Keputusan Resmi MPR
Rapat gabungan yang berlangsung Jumat siang menjadi momentum penting untuk mengetahui arah proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Publik menunggu apakah MPR akan menetapkan jadwal sidang paripurna dalam waktu dekat sekaligus menyepakati seluruh persiapan administratif yang diperlukan.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, proses pemilihan dapat berlangsung dalam rentang waktu yang lebih cepat dibandingkan batas maksimal 60 hari yang konstitusi tetapkan.
Namun, kepastian tanggal pemilihan tetap bergantung pada hasil keputusan rapat gabungan serta kesiapan Presiden dalam mengajukan dua nama calon.
Untuk sementara, masyarakat perlu menunggu keputusan resmi MPR mengenai jadwal sidang paripurna dan tahapan selanjutnya.
Hasil rapat tersebut akan menjadi dasar penting bagi proses pengisian kursi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kini menjadi perhatian nasional.(*)
