JAMBI,JS-Persoalan pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan untuk berjualan masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi. Meski pemerintah telah mengatur lokasi serta waktu operasional pedagang, sejumlah pelanggaran masih ditemukan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas PKL, terutama di sepanjang Jalan H Agus Salim dan Jalan Jenderal Basuki Rahmat.
Dua kawasan tersebut menjadi perhatian petugas karena aktivitas perdagangan di pinggir jalan berpotensi mengganggu fungsi fasilitas umum. Apalagi, trotoar seharusnya memberikan ruang aman bagi pejalan kaki, sedangkan badan jalan memiliki fungsi utama untuk mendukung kelancaran lalu lintas.
Pemerintah Kota Jambi sebenarnya tidak melarang seluruh aktivitas PKL di kawasan tersebut. Namun, pedagang harus mengikuti ketentuan mengenai batas lokasi dan waktu berjualan yang telah pemerintah tetapkan.
Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Jambi, Zulkifli Y, menjelaskan bahwa petugas bersama pihak kecamatan terus melakukan pengawasan untuk memastikan pedagang mematuhi aturan.
Menurutnya, pemerintah telah menetapkan batas kawasan yang boleh digunakan untuk aktivitas perdagangan. Karena itu, pedagang tidak boleh memperluas lapak hingga memasuki area yang terlarang.
Satpol PP Atur Jam Operasional PKL Kota Jambi
Salah satu ketentuan yang harus mendapat perhatian pedagang ialah waktu operasional. Pemerintah memberikan kesempatan kepada PKL untuk menjalankan usaha pada waktu tertentu sesuai kebijakan penataan kawasan.
Zulkifli menjelaskan, untuk kawasan tertentu, pedagang dapat mulai berjualan setelah pukul 17.00 WIB hingga malam hari, biasanya sekitar pukul 00.00 WIB.
Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi, sekaligus menjaga ketertiban kawasan perkotaan pada siang hari.
Namun, aturan jam operasional bukan berarti pedagang bebas menggunakan seluruh bagian trotoar dan badan jalan setelah sore hari.
Batas lokasi tetap menjadi ketentuan utama. Artinya, pedagang harus memastikan lapak, meja, kursi, maupun perlengkapan usaha lainnya tidak melewati area yang pemerintah izinkan.
Satpol PP juga menemukan pelanggaran berupa pedagang yang mulai membuka lapak sebelum waktu operasional. Selain itu, penggunaan trotoar dan badan jalan untuk menempatkan perlengkapan dagangan masih menjadi persoalan yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan.
Jalan H Agus Salim hingga Basuki Rahmat Jadi Perhatian
Pengawasan petugas mencakup kawasan Jalan H Agus Salim dan Jalan Jenderal Basuki Rahmat, mulai dari depan Kantor Wali Kota Jambi hingga kawasan depan Taman Banjuran Budayo.
Lokasi tersebut memiliki aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan kegiatan ekonomi tidak mengambil hak pengguna fasilitas umum lainnya.
Keberadaan PKL memang memberikan warna tersendiri bagi kehidupan ekonomi perkotaan. Pedagang kecil menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari makanan hingga barang dagangan lainnya.
Akan tetapi, aktivitas tersebut tetap membutuhkan pengaturan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Ketika pedagang menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang, pejalan kaki berpotensi kehilangan ruang untuk berjalan. Mereka bahkan harus turun ke badan jalan dan berbagi ruang dengan kendaraan yang melintas.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada kawasan dengan arus kendaraan yang ramai.
Selain itu, penggunaan badan jalan untuk lapak maupun perlengkapan dagangan juga berpotensi mempersempit ruang kendaraan dan menghambat kelancaran lalu lintas.
Karena itu, penataan PKL tidak hanya berkaitan dengan keindahan kota, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Satpol PP Kedepankan Sosialisasi Sebelum Penertiban
Dalam menjalankan pengawasan, Satpol PP Kota Jambi bersama pihak kecamatan mengutamakan pendekatan persuasif melalui sosialisasi kepada pedagang.
Petugas terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai lokasi yang boleh digunakan serta kawasan yang tidak boleh menjadi tempat berdagang.
Jika petugas menemukan pelanggaran, mereka mengarahkan pedagang untuk memindahkan lapak ke area yang sesuai ketentuan.
Pendekatan tersebut bertujuan agar pedagang memahami aturan dan tidak menganggap penertiban sebagai tindakan yang merugikan usaha mereka.
Di sisi lain, sosialisasi juga penting untuk mencegah konflik antara petugas dan pedagang ketika pemerintah menjalankan penataan di lapangan.
Meski demikian, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan apabila pedagang terus mengabaikan ketentuan.
Dengan demikian, sosialisasi dan penegakan aturan perlu berjalan beriringan. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan imbauan, tetapi juga harus memastikan setiap pedagang menjalankan kewajibannya.
Perda Nomor 12 Tahun 2016 Jadi Dasar Penataan PKL
Penataan pedagang kaki lima di Kota Jambi mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Regulasi tersebut menjadi landasan pemerintah dalam mengatur keberadaan PKL, mulai dari pendataan, penetapan lokasi, pembinaan, pengawasan hingga pemindahan pedagang apabila mereka menggunakan kawasan yang tidak sesuai ketentuan.
Melalui aturan tersebut, pemerintah memiliki dasar untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pedagang dan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas umum.
Bahkan, Pasal 45 dalam Perda tersebut mengatur penghentian kegiatan serta pembongkaran terhadap pelanggaran tertentu setelah melalui tahapan surat teguran pertama, kedua hingga ketiga.
Dengan demikian, pedagang yang mengabaikan peringatan tetap berpotensi menghadapi tindakan penertiban sesuai prosedur yang berlaku.
Ketentuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa trotoar dan badan jalan bukan ruang bebas yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan fungsi fasilitas umum.
Pernah Tertibkan 10 Pedagang dan Amankan 25 Perlengkapan Usaha
Persoalan penggunaan trotoar dan badan jalan oleh PKL bukan kali pertama menjadi perhatian Satpol PP Kota Jambi.
Pada 18 Juni 2026, petugas pernah menggelar penertiban di kawasan Jalan H Agus Salim dan Jalan Basuki Rahmat.
Dalam kegiatan tersebut, petugas menindak 10 pedagang dan mengamankan 25 perlengkapan usaha.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan agar tidak digunakan untuk aktivitas perdagangan yang melanggar ketentuan.
Namun, pengalaman penertiban sebelumnya juga menunjukkan bahwa pengawasan tidak bisa berhenti setelah petugas menyelesaikan operasi di lapangan.
Tanpa patroli rutin, pedagang berpotensi kembali menempati lokasi yang sebelumnya telah petugas tertibkan.
Oleh karena itu, konsistensi pengawasan menjadi faktor penting agar kebijakan penataan PKL benar-benar berjalan.
Petugas perlu memperhatikan titik-titik yang rawan pelanggaran, termasuk waktu ketika aktivitas perdagangan mulai meningkat menjelang sore hingga malam hari.
Penataan PKL Harus Berjalan Tanpa Mematikan Usaha Pedagang Kecil
Di tengah upaya menjaga ketertiban kota, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk melindungi keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
PKL merupakan bagian dari kegiatan ekonomi lokal yang memberikan peluang penghasilan bagi banyak keluarga. Tidak sedikit masyarakat menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari usaha berdagang.
Karena itu, penataan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pengosongan trotoar dan badan jalan.
Pemerintah juga perlu memperhatikan ketersediaan lokasi alternatif yang sesuai, mudah dijangkau pembeli, serta memungkinkan pedagang menjalankan usaha secara tertib.
Kepastian lokasi menjadi penting agar pedagang tidak terus berpindah-pindah dan kembali menggunakan fasilitas umum yang dilarang.
Selain itu, pemerintah perlu menyampaikan informasi secara terbuka mengenai batas kawasan, jam operasional, serta konsekuensi apabila pedagang melanggar aturan.
Dengan langkah tersebut, pedagang memiliki pedoman yang jelas ketika menjalankan kegiatan usaha.
Pada akhirnya, penataan PKL di Kota Jambi membutuhkan kerja sama antara pemerintah, petugas Satpol PP, pihak kecamatan, pedagang dan masyarakat.
Ketegasan pemerintah dalam menjaga fungsi trotoar dan badan jalan harus berjalan seiring dengan pembinaan serta pemberdayaan pedagang kecil.
Masyarakat tentu mengharapkan trotoar kembali nyaman bagi pejalan kaki, lalu lintas tetap lancar, dan pedagang tetap memperoleh kesempatan untuk mencari nafkah melalui lokasi usaha yang sesuai ketentuan.
Konsistensi pengawasan akan menjadi penentu apakah penataan PKL di Kota Jambi mampu memberikan perubahan nyata atau justru kembali menghadapi persoalan yang sama pada waktu mendatang.(*)










