JAMBI, JS– Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi di Ballroom Hotel Swiss-Bel Jambi, Telanaipura, Senin (26/1/2026). Kegiatan ini mempertemukan pimpinan pemerintah daerah dan jajaran Bank Indonesia untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi regional.
Kehadiran Azhar menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh membangun hubungan kerja yang lebih erat dengan Bank Indonesia. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menjaga kestabilan harga, memperkuat aktivitas usaha, dan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat.
Bagi Sungai Penuh, koordinasi tersebut memiliki arti penting karena kondisi ekonomi daerah berkaitan dengan daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan, serta keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengukuhan Kepala BI Jambi Hadirkan Pimpinan Daerah
Prosesi pengukuhan tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi, Gubernur Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Kehadiran para pemangku kebijakan itu membuka ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter.
Dalam agenda tersebut, panitia membacakan petikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia sebelum melanjutkan rangkaian pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi yang baru.
Para peserta mengikuti kegiatan dengan tertib hingga seluruh rangkaian acara selesai. Selain menjadi agenda kelembagaan, pengukuhan ini juga menandai kelanjutan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perekonomian.
Meski demikian, pengukuhan pejabat tidak serta-merta menyelesaikan persoalan ekonomi daerah. Pemerintah dan pemangku kepentingan tetap perlu menerjemahkan koordinasi tersebut menjadi program nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Stabilitas Harga Menjadi Perhatian Pemerintah Daerah
Azhar Hamzah mengapresiasi peran Bank Indonesia dalam mendukung stabilitas perekonomian. Menurutnya, koordinasi antara otoritas moneter dan pemerintah daerah dapat membantu menjaga kondisi ekonomi agar tetap kondusif.
Salah satu perhatian utama dalam kerja sama tersebut ialah pengendalian inflasi. Perubahan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga, terutama ketika kenaikan harga tidak sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memantau perkembangan harga secara berkala. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga sekaligus menentukan tindakan sesuai kondisi di lapangan.
Bank Indonesia juga memiliki peran dalam mendukung koordinasi pengendalian inflasi melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi ini dapat memperkuat pertukaran informasi, pemantauan pasokan, serta perumusan langkah untuk menjaga kestabilan harga.
Namun, pemerintah daerah tetap perlu menyesuaikan setiap langkah dengan kondisi pasokan, distribusi barang, dan daya beli masyarakat setempat.
UMKM Perlu Mendapat Dukungan Berkelanjutan
Selain pengendalian inflasi, penguatan UMKM menjadi salah satu bidang yang relevan dalam kerja sama antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal. Pelaku usaha menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari perdagangan kebutuhan sehari-hari, kuliner, kerajinan, hingga usaha berbasis potensi daerah.
Agar dapat berkembang, pelaku UMKM membutuhkan akses informasi, peningkatan kualitas produk, pemasaran yang lebih luas, serta pemahaman mengenai layanan keuangan. Pendampingan yang tepat juga dapat membantu mereka mengelola usaha secara lebih teratur.
Dalam konteks Sungai Penuh, pemerintah daerah dapat memperkuat dukungan kepada pelaku usaha melalui program pembinaan, promosi produk lokal, dan perluasan akses pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia dapat membuka peluang untuk menyelaraskan program tersebut dengan inisiatif pengembangan ekonomi dan sistem pembayaran.
Meski begitu, keberhasilan pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui pertemuan dan koordinasi. Pelaku usaha membutuhkan program yang berkelanjutan, pendampingan yang sesuai, serta akses pasar yang benar-benar memberikan manfaat bagi kegiatan usaha mereka.
Kolaborasi Ekonomi Perlu Memberikan Manfaat Nyata
Azhar Hamzah mendorong kepemimpinan baru Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi untuk melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang melibatkan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Kerja sama tersebut dapat mencakup pertukaran data ekonomi, koordinasi pengendalian inflasi, penguatan UMKM, serta perluasan pemanfaatan transaksi digital sesuai kebutuhan daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi persoalan ekonomi yang paling mendesak. Dengan begitu, koordinasi bersama Bank Indonesia dapat menghasilkan program yang lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik ekonomi setempat.
Pemerintah juga perlu memperhatikan kelompok usaha kecil yang masih menghadapi keterbatasan modal, pemasaran, dan kemampuan mengelola transaksi digital. Dukungan yang tepat dapat membantu mereka meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas jangkauan konsumen.
Bagi masyarakat, manfaat kerja sama tersebut pada akhirnya perlu terlihat melalui kestabilan harga, kemudahan bertransaksi, serta peluang usaha yang semakin terbuka.
Tantangan Ekonomi Membutuhkan Koordinasi Lintas Sektor
Perekonomian daerah menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Perubahan harga pangan, kelancaran distribusi barang, perkembangan usaha, dan perubahan pola transaksi membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Bank Indonesia menjalankan tugas sesuai kewenangannya, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam mendukung kebijakan dan program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Melalui koordinasi yang terarah, kedua pihak dapat menyelaraskan langkah tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan data dan hasil pemantauan ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan.
Karena itu, pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi menjadi salah satu momentum untuk melanjutkan komunikasi antarlembaga. Tahap berikutnya bergantung pada konsistensi kerja sama dan pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Sungai Penuh Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki kepentingan untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Sektor perdagangan dan UMKM menjadi bagian penting dalam menopang kegiatan ekonomi lokal sehingga membutuhkan dukungan kebijakan yang sesuai.
Melalui hubungan kerja yang lebih kuat dengan Bank Indonesia, pemerintah daerah dapat memperluas koordinasi dalam menghadapi persoalan ekonomi. Namun, pemerintah tetap perlu mengukur manfaat setiap program melalui indikator yang jelas, seperti perkembangan harga kebutuhan pokok, aktivitas usaha, dan perluasan akses layanan keuangan.
Langkah tersebut dapat membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan sekaligus menentukan prioritas pembangunan berikutnya.
Kehadiran Azhar Hamzah dalam pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi menunjukkan keterlibatan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam forum koordinasi ekonomi regional. Ke depan, masyarakat menantikan tindak lanjut kerja sama yang mampu mendukung kestabilan ekonomi, memperkuat UMKM, dan membuka peluang pertumbuhan yang lebih merata.
Dengan koordinasi yang konsisten serta program yang terukur, pemerintah daerah dan Bank Indonesia dapat terus mendorong pengembangan ekonomi Jambi sesuai peran dan kewenangan masing-masing. (AN)
