SUNGAIPENUH,JS- Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh menghadapi tekanan menjelang tahun anggaran 2026. Rencana pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, termasuk untuk membiayai pembangunan dan menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Salah satu pos anggaran yang menjadi sorotan ialah tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN. Di tengah tekanan anggaran dan meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan besaran TPP pada 2026 menjadi perhatian.
Meski demikian, penurunan TPP belum dapat dipastikan hanya berdasarkan kondisi anggaran saat ini. Pemerintah kota perlu menghitung ulang kemampuan keuangan daerah sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.
Tekanan fiskal itu juga terlihat dari perubahan alokasi belanja modal. Anggaran yang pada tahun berjalan mencapai Rp135 miliar diproyeksikan turun menjadi Rp44 miliar pada 2026.
Artinya, alokasi belanja modal berkurang Rp91 miliar atau sekitar 67,4 persen. Penurunan tersebut menunjukkan semakin terbatasnya ruang pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan operasional organisasi perangkat daerah (OPD).
Belanja Modal Sungai Penuh Anjlok Rp91 Miliar
Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Damrat, menyoroti kondisi anggaran daerah yang semakin ketat. Menurut dia, penurunan kemampuan belanja pemerintah tidak hanya berkaitan dengan rencana pengurangan TKD, tetapi juga meningkatnya kebutuhan untuk membiayai belanja pegawai.
Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji pegawai, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bertambahnya jumlah PPPK turut meningkatkan kebutuhan belanja rutin yang harus pemerintah daerah penuhi setiap tahun.
Di sisi lain, pemerintah tetap perlu menyediakan anggaran untuk pelayanan publik, pemeliharaan fasilitas, kebutuhan administrasi, serta program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.
Damrat menilai kombinasi tekanan tersebut dapat membuat sejumlah OPD kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari apabila pemerintah tidak mengatur ulang prioritas belanja.
“Belanja modal tahun depan tinggal Rp44 miliar. Turunnya jauh sekali. Banyak OPD bahkan tidak punya anggaran untuk kebutuhan dasar. Beli kertas saja tidak bisa,” ujar politisi PDI Perjuangan itu, Minggu (23/11/2025).
Pernyataan tersebut menggambarkan kekhawatiran terhadap kemampuan anggaran daerah untuk menopang kegiatan pemerintahan secara optimal. Ketika belanja rutin menyerap sebagian besar APBD, pemerintah memiliki ruang yang lebih terbatas untuk membiayai program baru maupun memperluas pembangunan.
Pengurangan TKD Tekan Ruang Fiskal Daerah
Transfer ke Daerah menjadi salah satu komponen penting dalam pembiayaan pemerintahan daerah. Dana tersebut membantu pemerintah kabupaten dan kota membiayai berbagai urusan, mulai dari pelayanan dasar hingga pembangunan infrastruktur.
Jika pemerintah pusat mengurangi alokasi transfer, pemerintah daerah perlu menyesuaikan rencana pendapatan dan belanja. Besarnya dampak terhadap APBD bergantung pada jumlah pengurangan transfer, kemampuan pendapatan asli daerah (PAD), serta besarnya kebutuhan belanja wajib.
Bagi Kota Sungai Penuh, proyeksi penurunan belanja modal dari Rp135 miliar menjadi Rp44 miliar menjadi salah satu indikator ketatnya ruang fiskal yang perlu mendapat perhatian.
Namun, pemerintah daerah tetap perlu melihat keseluruhan struktur APBD sebelum menentukan program yang harus dipertahankan, ditunda, atau dikurangi. Perhitungan tersebut penting agar penyesuaian anggaran tidak mengganggu pelayanan publik yang masyarakat butuhkan.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan anggaran memiliki dasar perhitungan yang jelas. Langkah tersebut dapat membantu masyarakat memahami penyebab penyesuaian belanja sekaligus mengetahui program apa saja yang masih menjadi prioritas pada 2026.
Beban Gaji PPPK Ikut Menjadi Perhatian
Pertambahan jumlah PPPK juga menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan gaji dan komponen belanja pegawai lainnya dalam penyusunan APBD setiap tahun.
Kewajiban tersebut berjalan bersamaan dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebersihan, serta pelayanan administrasi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan anggaran secara cermat agar peningkatan kebutuhan belanja pegawai tidak mengurangi kemampuan OPD dalam menjalankan tugas pokoknya.
Meski begitu, besarnya pengaruh belanja PPPK terhadap APBD Sungai Penuh perlu dinilai berdasarkan data resmi, termasuk jumlah pegawai, kebutuhan gaji tahunan, serta komposisi belanja pegawai secara keseluruhan.
Informasi tersebut penting untuk membedakan tekanan anggaran yang bersumber dari peningkatan kebutuhan pegawai dengan dampak pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
Apakah TPP ASN Sungai Penuh Akan Turun pada 2026?
TPP merupakan tambahan penghasilan bagi ASN yang pemberiannya bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan yang berlaku. Karena itu, tekanan APBD dapat memengaruhi ruang pemerintah untuk mempertahankan besaran maupun skema pemberiannya.
Namun, kondisi fiskal yang ketat tidak otomatis berarti pemerintah akan memangkas TPP. Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan kebijakan penghasilan pegawai untuk tahun anggaran berikutnya.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian meliputi proyeksi pendapatan daerah, besaran TKD yang benar-benar pemerintah tetapkan, kebutuhan belanja pegawai, serta alokasi untuk pelayanan dasar dan pembangunan.
Pemerintah juga perlu menjelaskan kepada ASN mengenai kondisi keuangan daerah dan dasar pengambilan keputusan apabila terjadi perubahan kebijakan TPP. Keterbukaan informasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian sekaligus menjaga kepercayaan pegawai terhadap pemerintah daerah.
Hingga terdapat keputusan resmi mengenai besaran TPP tahun anggaran 2026, potensi penurunan tersebut masih perlu dipahami sebagai risiko yang muncul akibat tekanan fiskal, bukan sebagai keputusan final pemerintah kota.
Pemerintah Harus Menentukan Prioritas Belanja
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Sungai Penuh menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara belanja pegawai, kebutuhan operasional OPD, dan pembangunan daerah.
Pemangkasan belanja modal dapat memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan jika pemerintah tidak menyusun ulang prioritas secara tepat. Sebaliknya, mempertahankan seluruh belanja rutin tanpa memperhitungkan kemampuan pendapatan juga berisiko mempersempit ruang pembiayaan program yang lebih produktif.
Pemerintah perlu mengevaluasi setiap program berdasarkan urgensi, manfaat langsung bagi masyarakat, dan kemampuan anggaran. Pada saat yang sama, pemerintah dapat memperkuat pendapatan asli daerah melalui optimalisasi penerimaan yang sah tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat.
DPRD juga memiliki peran penting dalam membahas rancangan APBD, mengawasi alokasi belanja, dan memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan daerah.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, keputusan anggaran 2026 akan menentukan kemampuan Kota Sungai Penuh menjaga pelayanan publik sekaligus melanjutkan pembangunan.
Bagi ASN, kepastian mengenai TPP menjadi salah satu hal yang perlu pemerintah jelaskan secara terbuka. Sementara bagi masyarakat, persoalan yang lebih luas ialah bagaimana pemerintah tetap menjalankan pelayanan dan pembangunan ketika anggaran daerah menghadapi tekanan.(AN)
