Jakarta — Bank Dunia (World Bank) mengingatkan Indonesia berisiko terus terjebak dalam middle income trap atau kutukan negara berpendapatan menengah apabila pemerintah tidak segera membenahi iklim bisnis secara serius.
Iklim Bisnis Tertinggal dari Capaian Makro
Lead Country Economist World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight, menilai Indonesia memang mencatat kemajuan pembangunan yang solid. Namun, kualitas iklim usaha di Tanah Air belum sejalan dengan capaian indikator makroekonomi.
Menurut Knight, Indonesia dan negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa harus segera meninggalkan pola pertumbuhan lama. Strategi berbasis akumulasi modal dan tenaga kerja tidak lagi memadai. Sebaliknya, pertumbuhan ke depan harus bertumpu pada produktivitas dan inovasi.
“Apa yang membawa Indonesia sampai ke titik ini tidak akan dan tidak bisa mengantarkannya menjadi negara berpendapatan tinggi,” kata Knight dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Perusahaan Besar Tak Otomatis Lebih Produktif
Selanjutnya, Bank Dunia menyoroti struktur korporasi di Indonesia. Knight memaparkan temuan berbasis big data di tingkat perusahaan yang menunjukkan kejanggalan dalam ekosistem bisnis nasional.
Indonesia memang memiliki sejumlah perusahaan raksasa. Namun, ekosistem perusahaan besar dinilai kurang dinamis dan relatif tidak produktif jika dibandingkan dengan negara-negara sepadan yang berhasil naik kelas.
Lebih jauh, data menunjukkan pola yang tidak lazim. Semakin besar dan semakin tua perusahaan di Indonesia, produktivitasnya justru menurun.
Padahal, secara teori, skala usaha seharusnya meningkatkan efisiensi, mempercepat inovasi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.
“Ketika perusahaan kecil tumbuh menjadi lebih besar di Indonesia, mereka tidak menjadi lebih produktif seperti yang diharapkan,” ujar Knight.
Masalah Utama: Kompetisi Tidak Seimbang
Knight menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya iklim persaingan usaha. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya regulasi, melainkan ketiadaan level playing field yang ditegakkan secara adil.
Ia menekankan bahwa ketimpangan perlakuan masih terjadi di berbagai sektor, mulai dari keuangan, jasa, hingga pasar produk. Akibatnya, perusahaan yang efisien dan inovatif kesulitan berkembang secara optimal.
Informalitas Tinggi Tekan Basis Pajak
Masalah di sektor swasta ini, lanjut Knight, turut mendorong tingginya tingkat informalitas tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan definisi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar 83% pekerja Indonesia berada di sektor informal.
Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat informalitas tertinggi di antara ekonomi besar dunia.
Tingginya informalitas menciptakan efek berantai terhadap kesehatan fiskal. Basis pajak yang sempit menahan rasio penerimaan negara pada level rendah. Kondisi ini, pada akhirnya, membatasi ruang fiskal pemerintah untuk berinvestasi pada sektor produktif, memperkuat sektor keuangan, dan membangun sistem inovasi nasional.
Reformasi Struktural Bisa Dongkrak Pertumbuhan
Meski begitu, Knight menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, kunci utamanya terletak pada reformasi struktural, bukan sekadar peningkatan investasi.
Bank Dunia memperkirakan, jika pemerintah berhasil menjalankan paket reformasi iklim usaha dan produktivitas secara konsisten, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi meningkat hingga 10% lebih tinggi selama periode implementasi lima tahun.
“Dalam horizon lima tahun, itu setara dengan tambahan sekitar 2% pertumbuhan per tahun. Dampaknya sangat signifikan,” pungkas Knight.(*)
