SUNGAIPENUH,JS- Kebijakan efisiensi anggaran kembali menjadi perhatian di tengah pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kota Sungai Penuh, Jambi yang digelar Lembaga Pelatihan Indonesia (Lapin) Dibawah Naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Sungai Penuh.
Kegiatan peningkatan kapasitas yang dijadwalkan 23 – 26 September 2026. Namun, pelaksanaan Bimtek yang melibatkan ratusan anggota BPD dari desa-desa di Kota Sungai Penuh menuai sorotan karena muncul informasi mengenai besarnya anggaran kegiatan.
Berdasarkan informasi yang diterima, jumlah peserta Bimtek mencapai sekitar 325 orang. Jumlah tersebut berasal dari sekitar lima anggota BPD setiap desa dengan total 65 desa di Kota Sungai Penuh.
Setiap peserta mendapat beban biaya sekitar Rp2,5 juta. Jika angka tersebut dikalikan dengan 325 peserta, maka total anggaran kegiatan mencapai sekitar Rp812,5 juta.
Besarnya nilai tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan Dana Desa, terutama ketika pemerintah daerah dan pemerintah desa menghadapi tekanan anggaran serta kebijakan efisiensi belanja.
Selain nilai anggaran, lokasi kegiatan juga menjadi perhatian. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa peserta Bimtek mengikuti kegiatan di Kota Jambi, bukan di wilayah Kota Sungai Penuh.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pihak mempertanyakan urgensi pemilihan lokasi kegiatan. Mereka menilai pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Kota Sungai Penuh perlu mempertimbangkan seluruh komponen biaya ketika menyusun kegiatan peningkatan kapasitas aparatur maupun kelembagaan desa.
Bimtek BPD Diikuti Ratusan Peserta
BPD memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga tersebut menjalankan fungsi kelembagaan desa dan ikut membahas berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
Karena itu, peningkatan kapasitas anggota BPD memang memiliki alasan yang jelas.
Namun, peningkatan kapasitas juga membutuhkan perencanaan anggaran yang cermat. Apalagi, pemerintah saat ini mendorong efisiensi belanja di berbagai sektor.
Informasi yang diterima menyebutkan setiap desa mengikutsertakan rata-rata lima anggota BPD dalam kegiatan tersebut.
Dengan jumlah sekitar 65 desa, total peserta mencapai sekitar 325 orang.
Jika biaya setiap peserta mencapai Rp2,5 juta, maka perhitungan sederhana menghasilkan nilai sekitar Rp812,5 juta.
- 325 peserta x Rp2,5 juta = Rp812,5 juta.
Angka tersebut tentu menjadi perhatian karena nilainya mencapai lebih dari Rp800 juta.
Meski demikian, angka tersebut masih mengacu pada informasi biaya per peserta yang diterima dan perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai rincian komponen biaya, sumber anggaran, serta mekanisme pelaksanaannya.
Kepala Desa Benarkan BPD Ikut Bimtek
Salah seorang kepala desa di Kota Sungai Penuh membenarkan bahwa anggota BPD dari desanya mengikuti kegiatan pelatihan di Jambi.
Ia menyebut sebagian peserta berangkat menuju lokasi kegiatan pada Rabu pagi. Sebagian lainnya memilih berangkat pada malam sebelumnya.
“BPD kita juga ikut pelatihan di Jambi, ada yang berangkat pagi tadi, ada yang malam tadi,” ujar kepala desa tersebut.
Pernyataan itu memperkuat informasi mengenai keberangkatan anggota BPD dari sejumlah desa menuju Kota Jambi untuk mengikuti kegiatan Bimtek.
Namun, kepala desa tersebut tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai rincian biaya peserta maupun sumber pembiayaan kegiatan.
Karena itu, rincian mengenai penggunaan anggaran masih membutuhkan penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan.
Aktivis Soroti Anggaran di Tengah Efisiensi
Pelaksanaan Bimtek tersebut kemudian mendapat sorotan dari salah seorang aktivis Kerinci, Yudi.
Menurut Yudi, peningkatan kapasitas anggota BPD memang penting. Namun, pemerintah perlu memperhatikan aspek efisiensi ketika menyusun kegiatan yang menggunakan anggaran desa.
Ia menilai pemerintah dapat mempertimbangkan lokasi yang lebih dekat untuk mengurangi berbagai komponen biaya.
“Ini kan lagi efisiensi, masa Bimtek juga digelar tempatnya di Jambi lagi. Kalau mau melaksanakan pelatihan di Sungai Penuh saja untuk menekan biaya. Secara logika Dinas Pemdes harus memikirkan itu,” kata Yudi.
Yudi mempertanyakan alasan pemilihan Kota Jambi sebagai lokasi kegiatan.
Menurutnya, lokasi kegiatan dapat memengaruhi sejumlah komponen pengeluaran. Selain biaya pelatihan, peserta juga membutuhkan biaya perjalanan, konsumsi, penginapan, serta kebutuhan lain selama mengikuti kegiatan.
Karena itu, ia meminta Dinas Pemdes Kota Sungai Penuh mempertimbangkan efisiensi secara menyeluruh ketika menyusun program peningkatan kapasitas BPD.
Lokasi Bimtek Jadi Perhatian
Pemilihan lokasi menjadi salah satu bagian yang mendapat sorotan dalam kegiatan tersebut.
Jika penyelenggara melaksanakan kegiatan di Kota Sungai Penuh, peserta dapat mengurangi kebutuhan perjalanan ke luar daerah. Kondisi itu berpotensi menekan sejumlah biaya pendukung kegiatan.
Sebaliknya, ketika penyelenggara memilih Kota Jambi, peserta harus menempuh perjalanan dari Sungai Penuh menuju Jambi.
Jarak tersebut tentu membutuhkan waktu dan biaya perjalanan.
Dalam konteks efisiensi, perbedaan lokasi dapat menjadi bagian dari perhitungan ketika pemerintah menyusun anggaran kegiatan.
Namun, lokasi kegiatan saja tidak cukup untuk menentukan efisien atau tidaknya sebuah program. Pemerintah juga perlu membuka rincian anggaran, materi pelatihan, jumlah narasumber, fasilitas peserta, durasi kegiatan, serta komponen lain yang masuk dalam biaya Rp2,5 juta per peserta.
Dengan demikian, masyarakat dapat melihat apakah nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
Transparansi Rincian Anggaran Dibutuhkan
Besarnya nilai kegiatan membuat transparansi menjadi penting.
Jika total biaya memang mencapai sekitar Rp812,5 juta, masyarakat tentu membutuhkan informasi mengenai penggunaan anggaran tersebut.
Rincian itu setidaknya dapat mencakup biaya narasumber, konsumsi, akomodasi, transportasi, tempat kegiatan, perlengkapan pelatihan, materi, administrasi, hingga komponen lain yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Bimtek.
Informasi tersebut dapat membantu masyarakat memahami struktur biaya kegiatan.
Selain itu, keterbukaan juga dapat mencegah munculnya persepsi bahwa kegiatan menghabiskan anggaran secara berlebihan.
Pemerintah desa juga perlu memastikan setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan desa.
Dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah perlu mengutamakan program berdasarkan kebutuhan masyarakat dan efektivitas penggunaan anggaran.
Peningkatan Kapasitas BPD Tetap Penting
Di sisi lain, Bimtek bagi anggota BPD tidak serta-merta berarti pemborosan anggaran.
BPD membutuhkan pemahaman mengenai tugas, fungsi, regulasi, pengawasan, serta hubungan kelembagaan dengan pemerintah desa.
Pelatihan dapat membantu anggota BPD memahami perubahan aturan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan fungsi kelembagaan.
Karena itu, persoalan utama bukan sekadar ada atau tidaknya kegiatan Bimtek.
Perhatian publik lebih mengarah pada bagaimana pemerintah mengatur biaya kegiatan, memilih lokasi, menentukan jumlah peserta, serta memastikan hasil pelatihan sebanding dengan anggaran yang keluar.
Dengan perencanaan yang tepat, pemerintah tetap dapat meningkatkan kapasitas BPD tanpa mengabaikan prinsip efisiensi.
Anggaran Rp812,5 Juta Perlu Penjelasan Resmi
Perhitungan Rp812,5 juta muncul dari informasi biaya sekitar Rp2,5 juta untuk setiap peserta dengan jumlah sekitar 325 orang.
Perhitungan tersebut sebagai berikut:
- Jumlah desa: sekitar 65 desa
- Rata-rata peserta setiap desa: 5 anggota BPD
- Total peserta: sekitar 325 orang
- Biaya per peserta: sekitar Rp2,5 juta
- Perkiraan total: sekitar Rp812,5 juta
Angka tersebut belum tentu menggambarkan seluruh struktur pembiayaan kegiatan apabila terdapat komponen lain, subsidi, atau sumber pembiayaan berbeda.
Karena itu, pemerintah daerah maupun pihak penyelenggara perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai angka tersebut.
Klarifikasi juga penting untuk menjawab pertanyaan mengenai sumber dana yang digunakan.
Jika kegiatan menggunakan Dana Desa, pemerintah desa perlu menjelaskan pos anggaran yang membiayai kegiatan tersebut. Sementara itu, jika terdapat sumber pembiayaan lain, pemerintah juga perlu menjelaskan mekanismenya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemdes Sungai Penuh, Setra Delpi saat dihubungi jambisun.id via whatsapp hanya memberikan jawaban singkat. “Lapin” tulisnya.(AN)
