Kejari Bidik Dugaan Jual Beli Lahan TNKS

- Jurnalis

Jumat, 12 Desember 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Coffe Morning Kejari Sungai Penuh.

Suasana Coffe Morning Kejari Sungai Penuh.

SUNGAIPENUH,JS – Kejari Bidik Dugaan Jual Beli Lahan TNKS

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungaipenuh mulai menyidik dugaan tindak pidana dalam pengelolaan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Informasi ini muncul saat Kejari menggelar coffee morning bersama insan pers Kerinci–Sungaipenuh.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Yogi Purnomo, menjelaskan bahwa tim penyidik menemukan sejumlah kejanggalan pada tahap awal pengumpulan data. Karena itu, Kejari langsung meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Yogi menegaskan bahwa dugaan penyimpangan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Kami melihat adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan lahan TNKS. Potensi kerugian negara cukup signifikan,” ujar Yogi.

Baca Juga :  Tiga Cara Mudah Cek BI Checking : Panduan dan Arti Skor Kredit

Selanjutnya, Kejari menggandeng Balai TNKS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BPKP untuk memperkuat proses penyidikan. Masing-masing instansi memberikan data dan keterangan tambahan yang dibutuhkan penyidik.

Selain itu, tim Kejari turun langsung ke lapangan untuk memeriksa dugaan aktivitas jual beli lahan di kawasan konservasi. Namun, Yogi memilih menahan informasi soal lokasi pemeriksaan demi menjaga kelancaran penyidikan.

“Nanti kami sampaikan titik lokasinya. Saat ini kami masih membutuhkan kehati-hatian,” jelasnya.

Baca Juga :  Cara Membersihkan Cache Android Agar HP Ngebut Lagi, Rahasia Performa Maksimal Tanpa Aplikasi Tambahan

Di sisi lain, Kejari menyiapkan langkah lanjutan. Tim penyidik akan menambah saksi, menelusuri dokumen baru, dan memperdalam analisis data. Proses ini berlangsung hingga 2026.

“Kami berkomitmen menuntaskan dugaan pelanggaran ini. Tahun 2026 menjadi fase penting dalam penegakan hukum terhadap kasus TNKS,” tegas Yogi.

Secara keseluruhan, Kejari menilai praktik jual beli lahan di kawasan taman nasional mengancam aset negara dan merusak kelestarian lingkungan. Karena itu, Kejari menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum yang konsisten.(AN)

Berita Terkait

Pemkab Bungo Sabet Juara Pertama Jambi Elok Nian 2026, Tebo dan Kerinci Menyusul
Wali Kota Sungai Penuh Ingatkan Bahaya DBD, Fogging Bukan Cara Utama! Ini Solusinya
Hujan mulai Redam Karhutla Jambi, 19.349 Hotspot Tercatat Sepanjang 2026, Dana Banpres Rp30 Miliar Baru Terserap 6,36 Persen
Ambisi Taman Rimba Jambi Tambah Satwa pada 2027, Mampukah Fasilitas Menampung?
Wali Kota Alfin Buka Wali Kota Cup II 2026, 32 Klub Voli Sungai Penuh dan Kerinci Siap Bersaing
Kota Jambi Masuk 20 Besar Kota Terbaik Indonesia Versi Oxford Economics 2026, Ini Peringkat Dunia yang Diraih
Festival Sungai Penuh Berakhir, Ini Pesan Wako Alfin untuk Generasi Muda dan Pelaku UMKM
Jalur Kereta Bungo–Muara Sabak Diusulkan, Lewati Muara Bulian dan Sengeti, Ini Target Besar Pemprov Jambi
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 10:15 WIB

Pemkab Bungo Sabet Juara Pertama Jambi Elok Nian 2026, Tebo dan Kerinci Menyusul

Senin, 16 November 2026 - 08:31 WIB

Wali Kota Sungai Penuh Ingatkan Bahaya DBD, Fogging Bukan Cara Utama! Ini Solusinya

Senin, 16 November 2026 - 07:01 WIB

Hujan mulai Redam Karhutla Jambi, 19.349 Hotspot Tercatat Sepanjang 2026, Dana Banpres Rp30 Miliar Baru Terserap 6,36 Persen

Minggu, 15 November 2026 - 21:31 WIB

Ambisi Taman Rimba Jambi Tambah Satwa pada 2027, Mampukah Fasilitas Menampung?

Minggu, 15 November 2026 - 19:18 WIB

Wali Kota Alfin Buka Wali Kota Cup II 2026, 32 Klub Voli Sungai Penuh dan Kerinci Siap Bersaing

Berita Terbaru