SUNGAI PENUH, JS – Proyek normalisasi Sungai Batang Merao di Kota Sungai Penuh, Jambi, menuai kritik dari masyarakat. Warga Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, menilai kondisi sungai setelah pengerjaan belum sesuai dengan harapan. Mereka menyoroti semak belukar yang masih tumbuh di sejumlah bagian tebing sungai.
Masyarakat berharap proyek tersebut mampu memperbaiki aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir yang kerap mengancam permukiman. Namun, kondisi di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan dan pengawasan proyek.
Warga pun mendesak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi untuk mengevaluasi hasil pekerjaan serta menindaklanjuti berbagai keluhan sebelum mengambil keputusan terkait pembayaran pekerjaan.
Kondisi Tebing Sungai Batang Merao Jadi Sorotan
Warga menilai sejumlah bagian tebing Sungai Batang Merao masih membutuhkan penanganan lanjutan. Semak belukar yang tumbuh di sepanjang tebing menjadi salah satu persoalan yang mereka soroti setelah proyek normalisasi berlangsung.
Menurut masyarakat, pekerjaan normalisasi semestinya tidak hanya berfokus pada pengerukan atau pembentukan alur sungai. Pelaksana juga perlu memperhatikan kebersihan area kerja agar hasil proyek mendukung fungsi sungai secara optimal.
Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap proyek pengendalian banjir. Mereka menginginkan perubahan nyata, terutama pada bagian sungai yang berpotensi menghambat aliran air.
Meski demikian, kondisi semak belukar saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh pekerjaan gagal memenuhi spesifikasi teknis. Pemeriksaan lapangan, dokumen kontrak, serta hasil pengujian pekerjaan diperlukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan proyek dengan ketentuan yang berlaku.
Warga Pertanyakan Pengawasan Proyek
Selain menyoroti kondisi sungai, masyarakat juga mempertanyakan pengawasan terhadap pelaksanaan normalisasi Batang Merao. Mereka menilai pihak terkait perlu memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, jadwal, dan ketentuan kontrak.
PT Wijaya Karya (Wika), yang menurut informasi warga menangani proyek tersebut, turut mendapat sorotan. Masyarakat juga menyebut dua vendor bernama Johan dan Liong yang mereka kaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Namun, warga meminta perhatian terhadap hasil pekerjaan, bukan sekadar persoalan pihak yang mengerjakannya. Mereka berharap BWSS VI Jambi memeriksa pembagian tanggung jawab antara kontraktor utama, vendor, dan pihak pengawas.
Pengawasan yang konsisten penting untuk menjaga mutu pembangunan infrastruktur. Karena itu, pemeriksaan perlu mencakup kondisi fisik sungai, volume pekerjaan, kualitas hasil pengerjaan, serta kewajiban kontraktor sesuai dokumen kontrak.
Langkah tersebut juga dapat membantu mencegah perbedaan penilaian antara masyarakat dan pelaksana proyek. Dengan pemeriksaan yang transparan, pihak terkait dapat menjelaskan bagian pekerjaan yang sudah memenuhi ketentuan dan bagian yang masih memerlukan perbaikan.
Desak BWSS VI Tindak Lanjuti Keluhan
Masyarakat meminta BWSS VI Jambi segera turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi Sungai Batang Merao, khususnya di Desa Paling Serumpun. Mereka menginginkan evaluasi yang menyeluruh agar keluhan warga tidak berhenti sebagai persoalan tanpa penyelesaian.
Warga juga meminta pihak berwenang mempertimbangkan penundaan pembayaran atas bagian pekerjaan yang belum memenuhi ketentuan kontrak, apabila hasil pemeriksaan menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki.
“Kami meminta BWSS VI Jambi meninjau langsung hasil pekerjaan. Jika masih ada bagian yang belum memenuhi standar, kontraktor harus memperbaikinya sebelum proses pembayaran atas pekerjaan tersebut berlanjut,” demikian tuntutan yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat.
Permintaan itu mencerminkan harapan warga agar penggunaan anggaran negara berjalan secara bertanggung jawab. Mereka menilai pemerintah perlu memastikan setiap dana yang keluar sebanding dengan mutu dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Meski demikian, keputusan mengenai pembayaran harus mengacu pada kontrak, hasil pemeriksaan teknis, serta mekanisme administrasi yang berlaku. Penilaian tersebut penting agar setiap tindakan memiliki dasar yang jelas dan tidak hanya bertumpu pada keluhan masyarakat.
Normalisasi Harus Mendukung Pengendalian Banjir
Sungai Batang Merao memiliki peran penting dalam mengalirkan air di wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Karena itu, penanganan sungai perlu memperhatikan kondisi alur, kapasitas tampung, sedimentasi, serta keadaan lingkungan di sepanjang tebing.
Jika pekerjaan tidak memenuhi tujuan teknisnya, manfaat normalisasi berpotensi berkurang. Sedimen, sampah, dan vegetasi yang menghambat aliran pada titik tertentu dapat menambah persoalan pemeliharaan sungai.
Namun, risiko banjir tidak hanya bergantung pada kebersihan tebing. Curah hujan, kondisi daerah aliran sungai, kapasitas penampang, penyempitan alur, serta sistem drainase juga dapat memengaruhi potensi genangan dan luapan air.
Oleh sebab itu, masyarakat berharap pihak pengelola proyek tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan secara administratif. Pemeriksaan fungsi sungai dan pemeliharaan berkala juga perlu mendapat perhatian agar pembangunan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Pemerintah dan pelaksana proyek perlu menjelaskan langkah perbaikan apabila pemeriksaan menemukan bagian pekerjaan yang belum sesuai. Penjelasan tersebut dapat membantu masyarakat memahami perkembangan proyek sekaligus mengawasi manfaat pembangunan di lingkungan mereka.
Transparansi Menjadi Kunci Penyelesaian
Keluhan warga juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam proyek infrastruktur publik. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan, standar mutu, progres pelaksanaan, serta tindak lanjut atas temuan di lapangan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
BWSS VI Jambi dapat menjawab kekhawatiran warga melalui pemeriksaan bersama, dokumentasi kondisi lapangan, dan penyampaian hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika pemeriksaan menemukan kekurangan, pihak terkait perlu menetapkan langkah perbaikan dan memastikan pelaksana menyelesaikannya sesuai kontrak.
Sebaliknya, jika pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis, penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat meluruskan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari PT Wika maupun pihak yang disebut warga sebagai vendor, yakni Johan dan Liong, mengenai keluhan tersebut. Redaksi juga belum memperoleh keterangan dari BWSS VI Jambi terkait tuntutan evaluasi dan permintaan penundaan pembayaran.
Karena itu, konfirmasi dari seluruh pihak terkait masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan proyek normalisasi Sungai Batang Merao.
Warga berharap pihak berwenang segera menindaklanjuti persoalan ini secara terbuka dan terukur. Mereka menginginkan hasil normalisasi yang sesuai standar, penggunaan anggaran yang akuntabel, serta upaya pengendalian banjir yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. (AN)
