KERINCI,JS– Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Kerinci resah, akibat banyaknya proyek pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kerinci yang masuk ke dalam program kerja dinas.
“Sekarang hampir semua dinas ada proyek pokir,” ungkap salah satu pejabat Kerinci.
Dominasi proyek pokir membuat beberapa OPD tidak leluasa menentukan arah program kerja mereka. Beberapa pihak menilai bahwa alokasi proyek pokir seharusnya tetap memperhatikan keseimbangan antara aspirasi politik dan kebutuhan pembangunan daerah.
Informasi yang diterima, proses pembahasan APBDP disebut sempat terhambat.
Akibat adanya tarik-ulur antara pihak eksekutif dan legislatif terkait permintaan tambahan alokasi proyek pokir.
Masyarakat berharap agar Pemerintah Kabupaten Kerinci dan DPRD dapat menyelesaikan persoalan ini secara terbuka, transparan, dan akuntabel.(AN)
