JAKARTA,JS- Program Baru, Satu Kecamatan Satu Sekolah Terintegrasi
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tengah menggodok konsep baru pendidikan nasional berupa sekolah terintegrasi. Program ini bertujuan menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh anak Indonesia.
Untuk mematangkan konsep tersebut, Menteri Koordinator PMK Pratikno memimpin rapat tingkat menteri pada Kamis (29/1/2026). Dalam rapat itu, pemerintah membahas desain kelembagaan, sasaran peserta didik, hingga dukungan lintas sektor agar program berjalan berkelanjutan.
Jawaban atas Ketimpangan Mutu Pendidikan
Pratikno menilai sekolah terintegrasi menjadi jawaban atas dua persoalan mendasar pendidikan nasional, yaitu ketimpangan mutu antarwilayah dan rendahnya kualitas sekolah di banyak daerah.
Menurut dia, pembangunan sekolah terintegrasi tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik. Pemerintah juga mendorong transformasi tata kelola pendidikan agar setiap anak, tanpa memandang lokasi tempat tinggal, memperoleh kesempatan belajar yang setara.
“Ini bukan sekadar membangun gedung sekolah, tetapi memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh,” ujar Pratikno.
Satu Kecamatan, Satu Sekolah Terintegrasi
Lebih lanjut, pemerintah merencanakan pembangunan minimal satu sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Sekolah ini bersifat inklusif, bebas pungutan biaya, dan menjangkau anak-anak usia sekolah secara luas.
Sekolah terintegrasi akan menyediakan jenjang pendidikan lengkap, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA atau SMK dalam satu sistem pembelajaran yang berkesinambungan. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat menjalani proses pendidikan yang terarah sejak usia dini hingga pendidikan menengah.
Selain itu, sekolah terintegrasi akan didukung sarana prasarana modern serta kurikulum holistik yang mengombinasikan kurikulum nasional dengan pengayaan global.
Menyasar Keluarga Menengah dan Kelompok Rentan
Pratikno menjelaskan, sekolah terintegrasi menyasar peserta didik dari keluarga desil menengah. Namun, pemerintah tetap membuka akses bagi anak-anak dari kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau program pendidikan lain.
Melalui pendekatan tersebut, sekolah terintegrasi diharapkan mampu menjembatani kesenjangan sosial sekaligus mendorong mobilitas sosial melalui pendidikan.
“Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Pratikno. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.
Terhubung dengan Vokasi Sesuai Karakter Wilayah
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya keterkaitan sekolah terintegrasi dengan kebutuhan riil daerah. Pemerintah akan mengintegrasikan sekolah dengan fasilitas vokasi dan pelatihan yang sesuai karakter wilayah.
Di wilayah pesisir, sekolah terintegrasi akan terhubung dengan vokasi perikanan. Sebaliknya, di wilayah daratan, sekolah akan mengembangkan vokasi pertanian, peternakan, atau perkebunan.
“Dengan konsep ini, lulusan sekolah terintegrasi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di daerahnya,” ujar Prasetyo.
Tiga Fokus Transformasi Pendidikan
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa sekolah terintegrasi memiliki tiga target utama. Pertama, transformasi infrastruktur pendidikan. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, penguatan pembelajaran berkelanjutan.
Ia menambahkan, kurikulum sekolah terintegrasi akan memadukan standar nasional dan internasional tanpa mengabaikan kearifan lokal. Menurutnya, sekolah terintegrasi dapat menjadi motor penggerak pendidikan di tingkat kecamatan.
Regulasi dan Dukungan Lintas Kementerian
Dari sisi regulasi, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menko PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Penyiapan Pembangunan Sekolah Terintegrasi. Menko PMK dan Mendikdasmen bertindak sebagai pengarah tim tersebut.
Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan regulasi pendukung agar kebijakan sekolah terintegrasi dapat diterapkan secara efektif di seluruh daerah.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayuza Setiawan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat.(*)
