KERINCI,JS- Aksi protes warga Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, yang menanam batang pisang di tengah jalan beberapa waktu lalu ternyata jadi sebuah miskomunikasi.
Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menambah anggaran penanganan ruas jalan tersebut dari sebelumnya sekitar Rp800 juta menjadi Rp1,5 miliar.
Kepastian penambahan anggaran itu disampaikan langsung Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, Ir. Maya Novefry Handayani, S.T. Ia membenarkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan tambahan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.
“Iya, anggaran sebelumnya kami tambahkan di APBD-P,” ujar Maya.
Kabar tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Desa Lubuk Suli, Belui, dan Koto Lanang. Pasalnya, kondisi jalan yang selama ini mengganggu aktivitas warga telah memicu kekecewaan hingga mendorong masyarakat menyampaikan protes secara terbuka.
Namun, masyarakat kini tidak hanya menunggu kepastian anggaran. Mereka juga berharap pemerintah segera merealisasikan pekerjaan fisik agar akses transportasi kembali nyaman dan aman.
Aksi Tanam Batang Pisang Jadi Alarm bagi Pemerintah
Aksi warga Lubuk Suli dengan menanam batang pisang di tengah jalan menjadi gambaran nyata kekecewaan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur di wilayah mereka.
Bagi warga, jalan bukan sekadar fasilitas transportasi. Infrastruktur tersebut menjadi kebutuhan utama untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga mobilitas sehari-hari.
Ketika kondisi jalan terus mengganggu perjalanan, masyarakat harus menghadapi berbagai risiko. Pengendara membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan. Selain itu, kondisi jalan yang buruk juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Karena itu, aksi penanaman batang pisang tidak sekadar menarik perhatian publik. Masyarakat juga ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian nyata terhadap kebutuhan infrastruktur di tingkat desa.
Respons Dinas PUPR Kerinci melalui penambahan anggaran tentu menjadi perkembangan penting. Meski demikian, masyarakat tetap membutuhkan bukti nyata melalui pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Apalagi, masyarakat sudah cukup lama menaruh harapan terhadap perbaikan ruas jalan Belui–Koto Lanang.
Anggaran Perbaikan Jalan Naik dari Rp800 Juta Menjadi Rp1,5 Miliar
Kepala Dinas PUPR Kerinci Maya Novefry Handayani menjelaskan bahwa pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran penanganan jalan tersebut melalui APBD-P 2026.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp800 juta. Namun, setelah melalui upaya penganggaran, pemerintah meningkatkan nilainya menjadi sekitar Rp1,5 miliar.
Dengan demikian, pemerintah menambah alokasi sekitar Rp700 juta dari rencana sebelumnya.
Kenaikan anggaran ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di Kecamatan Depati Tujuh. Namun, besarnya anggaran juga menuntut perencanaan yang matang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai kebutuhan teknis dan ketentuan yang berlaku.
Maya menegaskan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya memperhatikan seluruh ruas jalan yang membutuhkan penanganan. Akan tetapi, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ketika menentukan prioritas pembangunan.
“Jalan yang perlu penanganan seluruhnya menjadi prioritas daerah, tetapi kembali lagi pada kemampuan keuangan daerah,” ujar Maya.
Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur secara bersamaan.
Di satu sisi, masyarakat mengharapkan pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak. Di sisi lain, pemerintah harus mengatur ketersediaan anggaran agar berbagai program pembangunan tetap berjalan.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, masyarakat berharap pemerintah tetap mengutamakan ruas jalan yang memiliki tingkat kebutuhan mendesak.
PUPR Kerinci Percepat Perencanaan Setelah Tambahan Anggaran
Selain memastikan kenaikan anggaran, Dinas PUPR Kerinci juga harus mempercepat tahapan perencanaan sebelum memulai pekerjaan fisik.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, Ir. Frans Mellas Pratama, S.T., M.T., sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya terus mengupayakan tambahan anggaran melalui APBD-P 2026.
Menurut Frans, penambahan anggaran membawa konsekuensi terhadap tahapan perencanaan. Tim teknis perlu menyesuaikan kembali dokumen perencanaan agar pekerjaan sesuai dengan alokasi dana dan kebutuhan lapangan.
“Insya Allah tahun ini dikerjakan. Kami sedang mengupayakan adanya anggaran tambahan di APBD-P untuk perbaikan ruas jalan tersebut,” ungkap Frans.
Ia juga menjelaskan bahwa tambahan anggaran dari pemerintah kabupaten menjadi peluang untuk mempercepat penanganan infrastruktur tersebut.
Namun, perubahan nilai anggaran mengharuskan tim teknis bergerak cepat. Mereka perlu menyelesaikan kembali berbagai kebutuhan perencanaan agar proses pekerjaan tidak melewati jadwal.
“Alhamdulillah, kita Kabupaten Kerinci mendapat anggaran tambahan. Tentunya proses perencanaan harus diulang. Ini yang harus kita kebut,” jelas Frans, Minggu (4/10/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah kini menghadapi pekerjaan penting dalam mengejar waktu pelaksanaan.
Sebab, penambahan anggaran saja belum cukup untuk menghadirkan perbaikan di lapangan. Dinas PUPR harus memastikan seluruh tahapan berjalan tepat waktu, mulai dari penyesuaian perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.
Target Akhir Oktober 2026, Warga Menunggu Pekerjaan Fisik
Frans menargetkan pekerjaan fisik ruas Jalan Belui–Koto Lanang mulai berjalan pada akhir Oktober 2026 apabila seluruh tahapan berlangsung sesuai rencana.
“Insya Allah akhir Oktober mulai dikerjakan,” pungkasnya.
Target tersebut menjadi salah satu informasi paling penting bagi masyarakat yang selama ini menantikan perbaikan jalan.
Dengan adanya tambahan anggaran sekitar Rp700 juta, masyarakat berharap pemerintah dapat memaksimalkan kualitas pekerjaan. Pemerintah juga perlu memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan teknis sehingga hasil pembangunan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Selain itu, ketepatan waktu menjadi perhatian penting. Masyarakat tentu tidak ingin kembali menghadapi ketidakpastian setelah pemerintah menyampaikan rencana dan target pelaksanaan.
Karena itu, publik kini menunggu langkah konkret Dinas PUPR Kerinci dalam menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan.
Jika pemerintah mampu memulai pekerjaan sesuai target akhir Oktober, hal tersebut akan menjadi perkembangan positif bagi masyarakat Depati Tujuh.
Sebaliknya, keterlambatan pelaksanaan berpotensi kembali menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
DPRD Kerinci Apresiasi Perhatian Pemerintah terhadap Aspirasi Warga
Perhatian terhadap perbaikan Jalan Belui–Koto Lanang juga mendapat respons dari DPRD Kabupaten Kerinci.
Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci dari Fraksi Partai NasDem, dr. Surmila Apri Yulisa, menyampaikan bahwa pemerintah masih menjalankan sejumlah tahapan sebelum memulai pekerjaan fisik.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan proses administrasi dan teknis. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah memiliki rencana untuk menangani ruas jalan tersebut pada tahun ini.
“Ada proses dan tahapan yang sedang dilakukan, jadi sabar. Akan dikerjakan di tahun ini,” kata Surmila.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci atas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Depati Tujuh.
“Alhamdulillah, dan terima kasih. Ini harapan masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan Surmila memperlihatkan dukungan DPRD terhadap upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Meski demikian, masyarakat tentu berharap dukungan politik dan kebijakan anggaran tersebut dapat berjalan seiring dengan percepatan pekerjaan teknis.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terletak pada persetujuan anggaran atau penyampaian target. Masyarakat membutuhkan hasil nyata yang dapat mereka rasakan secara langsung.
Masyarakat Berharap Anggaran Rp1,5 Miliar Memberikan Hasil Maksimal
Kenaikan anggaran penanganan Jalan Belui–Koto Lanang dari sekitar Rp800 juta menjadi Rp1,5 miliar membawa harapan baru bagi masyarakat.
Namun, tambahan dana tersebut juga menghadirkan harapan agar pemerintah memberikan hasil pekerjaan yang maksimal.
Masyarakat tentu menginginkan pembangunan yang mampu menjawab persoalan utama di lapangan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap tahapan pekerjaan mengikuti perencanaan teknis dan mengutamakan kualitas.
Selain kualitas, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi bagian penting dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Publik berhak mengetahui arah penggunaan anggaran, jenis penanganan yang pemerintah lakukan, serta perkembangan pekerjaan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi pembangunan sekaligus memastikan pemerintah menjalankan program sesuai tujuan.
Apalagi, aksi protes warga Lubuk Suli sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan jalan memiliki perhatian besar di tengah masyarakat.
Kini, setelah pemerintah meningkatkan anggaran, masyarakat berharap tidak ada lagi ketidakjelasan mengenai kelanjutan perbaikan.
Bukan Sekadar Anggaran, Masyarakat Menunggu Bukti di Lapangan
Penambahan anggaran menjadi Rp1,5 miliar dan target pengerjaan pada akhir Oktober 2026 merupakan perkembangan positif bagi penanganan Jalan Belui–Koto Lanang.
Akan tetapi, pemerintah masih harus membuktikan komitmen tersebut melalui pelaksanaan pekerjaan secara tepat waktu dan berkualitas.
Dinas PUPR Kerinci perlu menyelesaikan perencanaan secara cermat. Selanjutnya, pemerintah harus memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan pengadaan.
Di sisi lain, DPRD juga memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan.
Masyarakat pun berharap pemerintah tidak hanya merespons keluhan ketika warga menyampaikan protes. Sebaliknya, pemerintah perlu membangun sistem pemeliharaan jalan yang lebih responsif agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Bagi warga Lubuk Suli, Belui, dan Koto Lanang, perbaikan jalan bukan sekadar janji pembangunan. Mereka membutuhkan akses transportasi yang layak untuk mendukung kehidupan sehari-hari.
Kini, setelah aksi tanam batang pisang menarik perhatian pemerintah, harapan masyarakat tertuju pada satu hal: realisasi pekerjaan fisik sesuai target akhir Oktober 2026.
Apabila pemerintah mampu memenuhi target tersebut, masyarakat akan melihat langsung hasil dari perhatian dan kebijakan anggaran yang selama ini mereka nantikan.
Sebaliknya, masyarakat tentu akan terus menagih kepastian jika pekerjaan kembali mengalami penundaan.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan Jalan Belui–Koto Lanang tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada keseriusan pemerintah menghadirkan infrastruktur yang layak bagi masyarakat Kabupaten Kerinci.(TIM)
