KERINCI,JS- Polemik seputar pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih menjadi perhatian kalangan petani.
Di tengah berbagai sorotan terhadap pelaksanaan program tersebut, petani tetap berharap Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi mempertahankan alokasi P3-TGAI untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Harapan itu muncul karena kedua daerah tersebut memiliki sektor pertanian yang cukup penting bagi ketahanan pangan Provinsi Jambi. Hamparan sawah di Kerinci dan Sungai Penuh menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian.
Namun, petani meminta BWSS VI melakukan pembenahan dalam mekanisme pengusulan dan penentuan lokasi P3-TGAI. Mereka menginginkan program tersebut langsung menyentuh kelompok tani yang membutuhkan pembangunan atau perbaikan jaringan irigasi.
Petani juga meminta agar proses pengusulan tidak melibatkan perantara maupun pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kelompok tani penerima manfaat.
Petani Minta P3-TGAI Langsung Menyasar Kelompok Tani
Salah seorang petani Kerinci, Toni, mengatakan kelompok tani harus memegang peran utama dalam pengusulan P3-TGAI.
Menurutnya, petani paling memahami kondisi saluran irigasi serta kebutuhan pengairan di lahan sawah mereka. Karena itu, kelompok tani seharusnya menyampaikan kebutuhan tersebut secara langsung kepada pihak terkait.
“Sudah bukan rahasia umum lagi, selama ini ada pihak yang menunggangi proyek P3-TGAI yang dialokasikan di Kerinci dan Sungai Penuh. Hal ini tentunya merugikan kelompok tani selaku penerima program dan berdampak pada kualitas proyek itu sendiri,” ujar Toni.
Toni menilai keterlibatan pihak lain dalam proses pengusulan dapat mengaburkan kebutuhan sebenarnya di lapangan.
Padahal, tujuan utama P3-TGAI berkaitan langsung dengan peningkatan fungsi jaringan irigasi tersier. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam memastikan air dapat menjangkau lahan pertanian masyarakat.
“Seandainya masih ada P3-TGAI dialokasikan di Kerinci dan Sungai Penuh, kami berharap BWSS VI bisa lebih selektif, jangan menerima kelompok tani titipan yang melaksanakan proyek, harus verifikasi dengan baik kepada kelompok tani sungguhan,’sebutnya
Karena itu, menurut Toni, BWSS VI perlu menempatkan kebutuhan petani sebagai dasar utama dalam menentukan lokasi program.
BWSS VI Diminta Verifikasi Lokasi Secara Langsung
Selain memperbaiki mekanisme pengusulan, petani juga meminta BWSS VI Jambi melakukan verifikasi lapangan sebelum menentukan penerima P3-TGAI.
Langkah tersebut penting agar data kelompok tani, kondisi jaringan irigasi, luas lahan, serta kebutuhan pengairan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Toni berharap petugas BWSS VI tidak hanya mengandalkan dokumen usulan yang masuk. Tim juga perlu melihat langsung lokasi yang mengajukan program.
“Kalau bisa, untuk usulan P3-TGAI benar-benar langsung dari kelompok tani ke P3-TGAI, bukan melalui perantara. Dengan begitu, alokasinya lebih terarah dan berjalan dengan baik sesuai harapan petani,” katanya.
Menurut dia, pengecekan langsung juga dapat membantu pemerintah menghindari pengalokasian program pada lokasi yang sebenarnya tidak membutuhkan pembangunan jaringan irigasi.
Sebaliknya, kelompok tani yang menghadapi persoalan serius dalam pengairan sawah dapat memperoleh perhatian sesuai kebutuhan.
Jangan Sampai Terjadi Penumpukan Lokasi
Petani juga menyoroti persoalan distribusi lokasi P3-TGAI. Mereka berharap BWSS VI memperhatikan pemerataan agar program tidak terkonsentrasi pada lokasi tertentu.
Toni menyebut persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama setelah pelaksanaan P3-TGAI tahap I di Kerinci dan Sungai Penuh.
“Jangan sampai ada penumpukan lokasi P3-TGAI seperti yang terjadi pada P3-TGAI tahap I di Kerinci dan Sungai Penuh,” ujarnya.
Pemerataan menjadi salah satu hal penting karena kebutuhan pembangunan jaringan irigasi tidak hanya terdapat pada satu kawasan.
Kerinci memiliki hamparan persawahan yang tersebar di sejumlah wilayah. Kondisi serupa juga terdapat di Kota Sungai Penuh yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat.
Dengan cakupan lahan pertanian yang luas, pemerintah perlu menyusun prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan.
P3-TGAI Berhubungan Langsung dengan Produktivitas Sawah
Bagi petani, persoalan irigasi bukan sekadar pembangunan saluran air. Ketersediaan air yang cukup ikut menentukan produktivitas lahan.
Ketika saluran irigasi berfungsi dengan baik, petani dapat mengatur kebutuhan air untuk tanaman secara lebih terencana.
Sebaliknya, kerusakan saluran dapat mengganggu pola tanam. Petani juga menghadapi risiko kekurangan air ketika musim kemarau atau saat debit sungai mengalami penurunan.
Karena itu, keberadaan program P3-TGAI memiliki arti penting bagi kawasan pertanian Kerinci dan Sungai Penuh.
Program tersebut dapat membantu masyarakat memperbaiki jaringan irigasi yang menghubungkan sumber air dengan lahan pertanian.
Namun, manfaat program hanya dapat dirasakan secara maksimal jika penentuan lokasi benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Kelompok Tani Harus Menjadi Penerima Manfaat Utama
Toni menegaskan bahwa kelompok tani harus memperoleh posisi utama dalam setiap tahapan program.
Mulai dari penyampaian kebutuhan, penentuan lokasi, hingga pengawasan pekerjaan, petani perlu mendapatkan ruang yang cukup.
Menurutnya, pendekatan langsung juga dapat mengurangi potensi persoalan dalam pelaksanaan proyek.
“Yang paling tahu kondisi sawah itu petani. Jadi, kelompok tani harus menyampaikan sendiri kebutuhan mereka. Jangan sampai ada pihak lain yang menentukan lokasi tanpa memahami persoalan di lapangan,” katanya.
Dengan mekanisme tersebut, usulan P3-TGAI dapat lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, proses verifikasi lapangan dari BWSS VI dapat menjadi lapisan pengawasan tambahan sebelum pemerintah menetapkan lokasi program.
Petani Tolak Intervensi Pihak yang Tidak Berkepentingan
Petani juga meminta agar proses pengusulan P3-TGAI terbebas dari intervensi pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap kebutuhan irigasi.
Toni secara khusus meminta BWSS VI berhati-hati terhadap usulan yang muncul melalui pihak tertentu.
“Jangan sampai hanya berdasarkan titipan dari oknum tertentu, baik itu oknum kader parpol dan sebagainya,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk kekhawatiran petani terhadap kemungkinan masuknya kepentingan lain dalam proses penentuan lokasi program.
Bagi masyarakat, P3-TGAI seharusnya fokus pada kebutuhan pembangunan infrastruktur pertanian.
Karena itu, transparansi dalam proses pengusulan dan penentuan lokasi menjadi hal penting.
Kerinci dan Sungai Penuh Tetap Butuh P3-TGAI
Terlepas dari polemik yang muncul, petani tidak meminta pemerintah menghentikan program P3-TGAI di Kerinci dan Sungai Penuh.
Sebaliknya, mereka berharap BWSS VI tetap mengalokasikan program tersebut dengan mekanisme yang lebih transparan dan tepat sasaran.
Petani menilai penghentian alokasi justru dapat berdampak pada masyarakat yang masih membutuhkan perbaikan jaringan irigasi.
Yang mereka minta ialah perbaikan tata kelola.
Program tetap berjalan, tetapi proses penentuan penerima harus mengutamakan kebutuhan petani.
Dengan demikian, P3-TGAI dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian di dua wilayah tersebut.
Transparansi Menjadi Kunci Pengelolaan P3-TGAI
Dalam pelaksanaan program pemerintah, transparansi memiliki peran penting. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana sebuah lokasi masuk dalam daftar penerima program.
Begitu pula dengan kelompok tani. Mereka perlu memperoleh informasi mengenai mekanisme pengusulan, persyaratan, tahapan verifikasi, hingga pelaksanaan pekerjaan.
Keterbukaan tersebut dapat membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus memperkuat pengawasan masyarakat.
Di sisi lain, BWSS VI juga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi jaringan irigasi di setiap wilayah.
Data lapangan yang akurat kemudian dapat menjadi dasar untuk menentukan skala prioritas.
Petani Tunggu Evaluasi dan Perbaikan Mekanisme
Kini, petani Kerinci dan Sungai Penuh berharap muncul evaluasi terhadap pelaksanaan P3-TGAI sebelumnya.
Mereka ingin pengalaman pada tahap sebelumnya menjadi bahan perbaikan untuk program berikutnya.
Harapan petani cukup jelas. Mereka ingin P3-TGAI tetap hadir di daerah sentra pertanian, tetapi dengan proses yang lebih terbuka.
Kelompok tani harus dapat menyampaikan kebutuhan secara langsung. Kemudian, BWSS VI melakukan pengecekan lapangan sebelum menentukan lokasi.
Mekanisme tersebut, menurut petani, dapat membuat program lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan P3-TGAI tidak hanya terlihat dari jumlah paket atau banyaknya lokasi yang memperoleh program. Manfaat bagi petani juga menjadi ukuran penting.
Jika jaringan irigasi mampu membantu petani mengairi sawah dengan lebih baik, maka program tersebut benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Karena itu, petani Kerinci dan Sungai Penuh berharap BWSS VI Jambi tetap memberikan perhatian terhadap kawasan pertanian tersebut.
Mereka juga berharap setiap alokasi P3-TGAI pada masa mendatang mengutamakan kebutuhan kelompok tani, pemerataan lokasi, verifikasi lapangan, serta transparansi dalam proses pengusulan.
Dengan pola tersebut, P3-TGAI tidak hanya menjadi program pembangunan infrastruktur irigasi, tetapi juga dapat mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Kerinci serta Kota Sungai Penuh.(TIM)
