SUNGAIPENUH,JS- Pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh yang berlangsung di luar daerah kembali menuai perhatian masyarakat. Kegiatan yang digelar oleh Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) dengan dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Sungai Penuh itu menjadi sorotan karena memilih Kota Jambi sebagai lokasi pelaksanaan.
Sejumlah masyarakat mempertanyakan alasan penyelenggara memilih lokasi di luar Kota Sungai Penuh. Menurut mereka, pemerintah daerah sebenarnya memiliki sejumlah pilihan tempat yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas BPD tanpa harus membawa peserta ke luar daerah.
Sorotan tersebut semakin mengemuka karena kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di sejumlah daerah lain di Provinsi Jambi cenderung memanfaatkan fasilitas yang tersedia di daerah masing-masing.
Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efisiensi anggaran, manfaat ekonomi bagi daerah serta pertimbangan penyelenggara ketika menentukan lokasi Bimtek BPD.
Bimtek BPD di Jambi Tuai Pertanyaan
Bagi masyarakat, persoalan utama bukan terletak pada kebutuhan Bimtek bagi anggota BPD. Peningkatan kapasitas aparatur desa dan lembaga desa memang memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Namun, lokasi pelaksanaan menjadi bagian yang ikut menentukan besarnya biaya kegiatan.
Ronal, pemerhati pemerintahan di Sungai Penuh, menilai penyelenggara seharusnya mempertimbangkan Kota Sungai Penuh sebagai lokasi utama kegiatan.
Menurutnya, daerah sendiri memiliki hotel dan fasilitas pertemuan yang dapat menunjang kegiatan Bimtek. Dengan begitu, penyelenggara tidak hanya menjalankan kegiatan peningkatan kapasitas BPD, tetapi juga ikut menggerakkan perekonomian lokal.
“Kenapa tidak dilaksanakan di Sungai Penuh saja, kita punya hotel. Dengan pelaksanaan Bimtek BPD di hotel Sungai Penuh, secara tidak langsung membantu pengusaha hotel yang tidak lain masyarakat kita,” ujar Ronal.
Ia menilai dampak ekonomi kegiatan tidak berhenti pada pengelola hotel.
Menurutnya, ketika peserta Bimtek berada di Sungai Penuh selama beberapa hari, pedagang makanan, warung, transportasi lokal hingga pelaku usaha kecil di sekitar lokasi kegiatan juga berpotensi mendapatkan manfaat.
Karena itu, ia mempertanyakan pertimbangan yang digunakan penyelenggara ketika memilih Kota Jambi sebagai lokasi kegiatan.
Kritik Tak Hanya Soal Tempat Pelaksanaan
Ronal menegaskan bahwa kritik masyarakat bukan berarti menolak kegiatan Bimtek bagi BPD.
Sebaliknya, ia mengakui peningkatan sumber daya manusia tetap penting. BPD membutuhkan pembekalan agar dapat menjalankan fungsi kelembagaan, pengawasan serta partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan lebih baik.
Namun, menurutnya, pemerintah perlu menghitung seluruh komponen biaya secara cermat.
Apalagi, pemerintah saat ini terus mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Dalam kondisi seperti itu, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran publik perlu mempertimbangkan aspek kebutuhan, manfaat dan biaya.
“BPD dan kepala desa juga harus mempertimbangkan anggaran desa saat ini yang sudah tidak besar lagi. Gunakan saja untuk kebutuhan prioritas. Bimtek memang dibutuhkan untuk peningkatan SDM, namun pertimbangkan pengeluaran, waktu dan tempatnya. Kalau bisa lebih murah, kenapa harus mahal?” katanya.
Pernyataan tersebut menggambarkan kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai penggunaan anggaran desa.
Bagi mereka, pemerintah desa memiliki banyak kebutuhan yang harus mendapat perhatian. Mulai dari pelayanan masyarakat, pembangunan, pemberdayaan, operasional pemerintahan hingga program prioritas desa.
Karena itu, masyarakat berharap setiap pengeluaran memiliki alasan yang jelas dan memberikan manfaat maksimal.
Kabupaten Lain Pilih Kegiatan di Daerah Sendiri
Sorotan terhadap lokasi Bimtek BPD Sungai Penuh semakin menarik perhatian karena sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah lain justru memanfaatkan fasilitas yang tersedia di wilayah sendiri.
Salah satu contoh datang dari Kabupaten Merangin.
Kegiatan pelatihan UMKM di Merangin, misalnya, berlangsung di wilayah kabupaten tersebut. Bahkan, kegiatan itu menggunakan Aula Rumah Dinas Bupati Merangin sebagai lokasi pelaksanaan.
Perbedaan pola tersebut kemudian menjadi bahan perbandingan di tengah masyarakat.
Masyarakat mempertanyakan apakah Kota Sungai Penuh tidak memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk kegiatan serupa.
Jika fasilitas lokal mampu memenuhi kebutuhan kegiatan, mereka menilai pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pilihan tersebut sebagai bagian dari strategi efisiensi sekaligus penguatan ekonomi lokal.
Dengan demikian, anggaran kegiatan tidak hanya mengalir untuk kebutuhan penyelenggaraan Bimtek, tetapi juga berputar di tengah masyarakat Kota Sungai Penuh.
Hotel Lokal Dinilai Layak Menjadi Pilihan
Kota Sungai Penuh memiliki sejumlah fasilitas hotel yang dapat menjadi alternatif lokasi kegiatan pemerintahan maupun pelatihan.
Karena itu, pertanyaan masyarakat cukup sederhana: jika fasilitas tersedia, mengapa kegiatan harus berlangsung di Kota Jambi?
Pertanyaan tersebut tentu membutuhkan penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan lokasi kegiatan.
Ada kemungkinan penyelenggara memiliki pertimbangan teknis tertentu, termasuk fasilitas, kapasitas ruangan, paket kegiatan, akomodasi peserta atau faktor lain yang tidak diketahui masyarakat.
Namun, justru karena menyangkut kegiatan yang mendapat dukungan pemerintah daerah dan menggunakan anggaran yang berkaitan dengan desa, masyarakat berharap penyelenggara menyampaikan pertimbangan tersebut secara terbuka.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya melihat kegiatan dari sisi acara, tetapi juga memahami dasar pengambilan keputusan.
Efisiensi Anggaran Menjadi Perhatian
Efisiensi anggaran kini menjadi salah satu isu penting dalam penyelenggaraan program pemerintah.
Dalam konteks Bimtek BPD, efisiensi bukan berarti menghilangkan kegiatan peningkatan kapasitas. Pemerintah tetap perlu memberikan ruang bagi BPD untuk meningkatkan kemampuan dan memahami perkembangan regulasi pemerintahan desa.
Namun, efisiensi dapat dilakukan melalui berbagai cara.
Salah satunya dengan memilih lokasi yang memberikan biaya lebih rasional tanpa mengurangi kualitas pelatihan.
Jika hotel di Sungai Penuh mampu menyediakan ruang pertemuan, konsumsi dan fasilitas pendukung yang sesuai kebutuhan, pemerintah dapat membandingkan biaya tersebut dengan paket kegiatan di Kota Jambi.
Perbandingan itu seharusnya mencakup seluruh komponen.
Bukan hanya biaya sewa ruangan, tetapi juga akomodasi, konsumsi, transportasi peserta, perjalanan panitia serta biaya pendukung lainnya.
Dengan cara tersebut, pemerintah dapat mengetahui pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
Kritik terhadap Dinas PMD dan LAPIN
Sorotan masyarakat juga mengarah kepada Dinas PMD Kota Sungai Penuh dan LAPIN sebagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
Masyarakat mempertanyakan apakah sejak awal penyelenggara sudah membandingkan beberapa alternatif lokasi sebelum menentukan Kota Jambi.
Pertanyaan lainnya menyangkut dasar kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan tersebut.
Masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana pemerintah menentukan lembaga penyelenggara, bagaimana mekanisme kegiatan berjalan, serta pertimbangan apa yang mendasari pemilihan lokasi.
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan kegiatan berjalan secara transparan dan sesuai prinsip efisiensi.
Apalagi kegiatan menyangkut BPD yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintahan desa.
Setiap biaya yang muncul pada akhirnya perlu dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bukan Menolak Bimtek, tetapi Meminta Efisiensi
Ronal kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak mempersoalkan kebutuhan Bimtek.
Menurutnya, peningkatan kapasitas BPD memang penting. Akan tetapi, pemerintah harus mampu menyeimbangkan kebutuhan peningkatan SDM dengan kemampuan keuangan desa.
“Bimtek memang dibutuhkan untuk peningkatan SDM. Tetapi jangan hanya melihat kegiatannya. Perhatikan juga biaya dan manfaatnya. Kalau kegiatan bisa dilakukan di daerah sendiri dengan biaya yang lebih efisien, tentu itu patut dipertimbangkan,” ujarnya.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan lokasi kegiatan tidak berdiri sendiri.
Ada persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran agar setiap rupiah memberikan manfaat yang optimal.
Bagi masyarakat, kegiatan pemerintah seharusnya sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Masyarakat Tunggu Penjelasan Dinas PMD
Dengan munculnya berbagai pertanyaan tersebut, masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari Dinas PMD Kota Sungai Penuh maupun pihak LAPIN mengenai alasan pemilihan Kota Jambi.
Penjelasan tersebut penting agar polemik tidak berkembang hanya berdasarkan asumsi.
Dinas PMD dapat menjelaskan dasar pemilihan lokasi, pertimbangan biaya, fasilitas yang tersedia, mekanisme kerja sama serta manfaat yang menjadi target kegiatan.
Begitu pula LAPIN dapat memberikan penjelasan mengenai konsep pelaksanaan Bimtek dan alasan pemilihan lokasi kegiatan.
Jika terdapat pertimbangan teknis yang membuat Kota Jambi menjadi pilihan, masyarakat tentu dapat memahami setelah mendapatkan informasi yang lengkap.
Sebaliknya, jika terdapat alternatif pelaksanaan di Sungai Penuh dengan fasilitas yang setara dan biaya lebih efisien, masyarakat berharap pemerintah mempertimbangkannya pada kegiatan berikutnya.
Bimtek Seharusnya Memberi Manfaat Lebih Luas
Pada akhirnya, Bimtek BPD bukan sekadar agenda pelatihan.
Kegiatan tersebut menggunakan sumber daya yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan memiliki tujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan.
Karena itu, masyarakat berharap kegiatan semacam ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi bagi daerah.
Ketika kegiatan berlangsung di Sungai Penuh, misalnya, uang yang berputar selama pelaksanaan dapat ikut dinikmati pelaku usaha lokal.
Hotel memperoleh tamu, pedagang mendapatkan pembeli, transportasi lokal memperoleh penumpang dan usaha kecil di sekitar lokasi ikut bergerak.
Pertimbangan semacam itu seharusnya masuk dalam pembahasan ketika pemerintah menentukan lokasi sebuah kegiatan.
Kritik masyarakat terhadap pelaksanaan Bimtek BPD di Kota Jambi pada akhirnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas PMD Kota Sungai Penuh.
Pemerintah daerah tetap dapat menjalankan program peningkatan kapasitas BPD, tetapi pada saat yang sama perlu memastikan setiap kegiatan memiliki dasar yang jelas, biaya yang rasional, transparansi yang memadai serta manfaat yang luas bagi masyarakat.
Dengan begitu, program pemberdayaan desa tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kapasitas lembaga desa, tetapi juga ikut memperkuat perekonomian masyarakat di daerah sendiri.(TIM)
