KERINCI,JS– Warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh meminta Gubernur Jambi, H. Al Haris, meningkatkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah paling barat Provinsi Jambi. Mereka berharap pemerintah provinsi memperjuangkan tambahan anggaran untuk memperbaiki jalan, merawat fasilitas umum, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Harapan tersebut mengemuka di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menuntut pemerintah mengatur belanja secara cermat. Bagi warga, efisiensi tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pemeliharaan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari.
Mereka menilai pemerintah perlu memastikan pembangunan berjalan secara merata. Kerinci dan Sungai Penuh juga membutuhkan perhatian yang seimbang agar masyarakat di kedua daerah dapat menikmati manfaat pembangunan.
Warga Minta Perhatian terhadap Jalan Provinsi
Romi, salah seorang warga Kabupaten Kerinci, meminta Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi.
“Pak Gubernur, mohon bantuannya untuk menambah anggaran, paling tidak untuk memelihara atau memperbaiki infrastruktur yang dikelola Provinsi Jambi,” ujar Romi.
Menurutnya, pemeliharaan infrastruktur membutuhkan perhatian berkelanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya membangun fasilitas baru, tetapi juga harus memastikan fasilitas yang sudah tersedia tetap berfungsi dengan baik.
Kondisi jalan provinsi menjadi salah satu perhatian warga. Sejumlah ruas jalan yang mulai mengalami kerusakan membutuhkan penanganan agar masyarakat dapat melintas dengan lebih aman dan nyaman.
Kerusakan jalan juga berpotensi menambah biaya perjalanan, memperlambat distribusi barang, serta mengganggu aktivitas warga. Karena itu, Romi berharap pemerintah segera memetakan ruas yang membutuhkan perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan masyarakat.
Fasilitas Bantuan Perlu Pemeliharaan
Selain persoalan jalan, Romi menyoroti kondisi sejumlah fasilitas bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Ia menyebut perahu bantuan yang tidak berfungsi dengan baik sebagai salah satu contoh fasilitas yang membutuhkan perhatian.
Menurutnya, bantuan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan setiap fasilitas memiliki fungsi yang jelas, sesuai kebutuhan penerima, dan mendapat pemeliharaan secara berkala.
Tanpa perawatan yang memadai, fasilitas bantuan berisiko kehilangan fungsi sebelum masyarakat memperoleh manfaat secara optimal. Kondisi tersebut juga dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran yang sudah pemerintah keluarkan.
Karena itu, evaluasi terhadap bantuan yang telah disalurkan menjadi langkah penting. Pemerintah provinsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memeriksa kondisi fasilitas, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah perbaikan.
Langkah tersebut juga dapat membantu pemerintah menyusun prioritas belanja. Dengan begitu, anggaran yang terbatas dapat menjangkau kebutuhan paling mendesak dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Warga Sungai Penuh Berharap Dukungan Anggaran APBN
Harapan serupa disampaikan Ruslan, warga sekaligus aktivis Kota Sungai Penuh. Ia meminta Gubernur Jambi membantu Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN.
“Kita berharap ke depan Gubernur Jambi lebih memperhatikan Kerinci dan Sungai Penuh. Masyarakat menyambut antusias setiap kali beliau hadir di Kerinci,” kata Ruslan.
Ruslan menilai dukungan pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengusulkan program prioritas yang membutuhkan dukungan pendanaan lebih besar. Usulan itu dapat mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Namun, perjuangan mendapatkan anggaran perlu berjalan bersama dengan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah perlu menyiapkan data kebutuhan, kondisi lapangan, rencana teknis, dan dokumen pendukung agar usulan pembangunan memiliki dasar yang kuat.
Dengan persiapan tersebut, pemerintah dapat menjelaskan urgensi setiap program secara terukur. Pemerintah juga dapat menentukan proyek yang paling membutuhkan dukungan pusat dan provinsi.
Efisiensi Anggaran Jangan Abaikan Kebutuhan Daerah
Kebijakan efisiensi anggaran mendorong pemerintah menentukan prioritas belanja secara lebih selektif. Dalam situasi tersebut, pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada perlu mendapat perhatian agar kerusakan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Perbaikan sejak dini juga berpotensi membantu pemerintah mengendalikan biaya penanganan. Sebaliknya, penundaan pemeliharaan dapat memperburuk kondisi fasilitas dan meningkatkan kebutuhan anggaran pada masa mendatang.
Bagi Kerinci dan Sungai Penuh, kondisi infrastruktur berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, perdagangan, pendidikan, serta akses menuju layanan kesehatan. Karena itu, kualitas jalan dan fasilitas umum turut memengaruhi kegiatan ekonomi serta kehidupan sehari-hari warga.
Pemerintah perlu menyusun skala prioritas berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Ruas jalan dengan kerusakan berat, fasilitas yang tidak berfungsi, dan infrastruktur yang menunjang kepentingan banyak orang layak masuk dalam evaluasi awal.
Selain itu, pemerintah dapat membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Laporan warga mengenai kerusakan jalan atau fasilitas umum dapat membantu instansi terkait menentukan lokasi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Pemerataan Pembangunan Menjadi Harapan Masyarakat
Warga berharap Gubernur Al Haris memberi perhatian lebih besar terhadap kebutuhan pembangunan di Kerinci dan Sungai Penuh. Mereka menginginkan langkah nyata yang tidak berhenti pada kunjungan kerja atau penyaluran bantuan, tetapi berlanjut melalui pemeliharaan, perbaikan, dan pengawasan hasil pembangunan.
Masyarakat juga mengharapkan pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan kedua pemerintah daerah untuk memperjuangkan program strategis yang membutuhkan dukungan APBN. Sinergi tersebut dapat membuka peluang pendanaan sekaligus memperjelas pembagian tanggung jawab setiap tingkatan pemerintahan.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan setiap anggaran memberikan hasil yang terukur. Perencanaan yang tepat, pengawasan pelaksanaan, dan pemeliharaan setelah pembangunan menjadi bagian penting untuk menjaga manfaat fasilitas dalam jangka panjang.
Bagi warga, pemerataan pembangunan bukan sekadar persoalan besarnya anggaran. Mereka juga membutuhkan jalan yang layak, fasilitas umum yang berfungsi, dan pelayanan publik yang menjawab kebutuhan sehari-hari.
Kini, masyarakat menaruh harapan agar Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat perhatian terhadap Kerinci dan Sungai Penuh. Mereka ingin pemerintah menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam program yang jelas, terukur, dan sesuai kebutuhan lapangan.
Aspirasi warga itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada proyek baru. Pemerintah juga perlu menjaga infrastruktur yang sudah tersedia agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara berkelanjutan. (AN)
