TANJABBAR,JS- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai menyusun arah pembangunan tahun depan melalui pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan belanja daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Senin (20/7/2026).
Pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan penting sebelum pemerintah bersama DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Oleh karena itu, seluruh proses penyusunan anggaran diarahkan agar menghasilkan kebijakan yang efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pembahasan APBD 2027 Menjadi Penentu Arah Pembangunan Daerah
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketua DPRD Hamdani memimpin jalannya sidang bersama unsur pimpinan DPRD.
Selain jajaran legislatif, rapat juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, perwakilan instansi vertikal, serta berbagai tamu undangan.
Dalam forum tersebut, Bupati Anwar Sadat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sekaligus menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun mendatang.
Menurutnya, dokumen KUA-PPAS bukan sekadar syarat administratif dalam penyusunan APBD. Sebaliknya, dokumen tersebut menentukan strategi pembangunan yang akan dijalankan pemerintah daerah agar setiap program benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.
Sinergi Eksekutif dan DPRD Menjadi Kunci APBD Berkualitas
Bupati Anwar Sadat menekankan bahwa pembahasan anggaran membutuhkan komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD.
Ia mengajak seluruh pihak membangun sinergi agar setiap kebijakan yang lahir mampu menghadapi tantangan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah.
Menurutnya, pembahasan anggaran harus berlangsung secara objektif, terukur, dan penuh tanggung jawab.
Dengan demikian, APBD 2027 tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menghasilkan program pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan berjalan secara konstruktif dengan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga menghasilkan APBD yang berkualitas, adaptif terhadap berbagai tantangan, serta mampu mempercepat pembangunan daerah,” ujar Anwar Sadat.
Tantangan Fiskal Menuntut Anggaran Lebih Efisien
Di tengah dinamika ekonomi nasional, pemerintah daerah menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Fluktuasi pendapatan daerah, perubahan kebijakan fiskal nasional, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan publik mendorong pemerintah menyusun anggaran secara lebih selektif.
Karena itu, setiap rupiah dalam APBD 2027 harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Efisiensi belanja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan investasi menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah.
Langkah tersebut juga bertujuan menjaga kesehatan keuangan daerah tanpa mengurangi kualitas pembangunan.
Lima Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2027
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan lima prioritas utama sebagai arah pembangunan daerah pada tahun anggaran 2027.
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas
Pemerintah akan terus meningkatkan kualitas birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, adaptif, dan akuntabel.
Perbaikan pelayanan publik juga menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan efisien.
2. Penguatan Ekonomi Berbasis SDA dan Hilirisasi UMKM
Sektor ekonomi menjadi perhatian utama pemerintah.
Pemkab Tanjung Jabung Barat berupaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui program hilirisasi sekaligus memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Strategi tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pemerataan Infrastruktur untuk Mendorong Investasi
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas besar pemerintah.
Perbaikan jalan, jembatan, jaringan transportasi, serta fasilitas pelayanan publik diharapkan mampu memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi baru ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Investasi yang meningkat berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memperluas aktivitas ekonomi daerah.
4. Peningkatan SDM dan Perlindungan Sosial
Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, serta berbagai program perlindungan sosial.
Langkah tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Pembangunan manusia tetap menjadi fondasi utama agar pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga.
5. Stabilitas Daerah dan Iklim Investasi
Prioritas terakhir berfokus pada peningkatan keamanan, ketertiban umum, serta penciptaan iklim investasi yang sehat.
Kondisi daerah yang aman dan kondusif akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Tanjung Jabung Barat.
Semakin besar investasi yang masuk, semakin besar pula peluang pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Penyusunan APBD Berpedoman pada Regulasi Nasional
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Regulasi tersebut mengatur proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui pedoman tersebut, pemerintah memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus mengedepankan prinsip transparansi.
Transparansi dan Akuntabilitas Tetap Menjadi Prioritas
Bupati Anwar Sadat kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengelola APBD secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.
Ia optimistis keterbatasan fiskal tidak akan mengurangi semangat pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Karena itu, setiap program pembangunan akan diarahkan agar memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tanjung Jabung Barat.
APBD Berkualitas Menjadi Pondasi Pembangunan Berkelanjutan
Pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi awal dari rangkaian panjang penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Selanjutnya, pemerintah daerah bersama DPRD akan membahas berbagai program prioritas, target pendapatan, kebijakan belanja, hingga pembiayaan daerah sebelum APBD ditetapkan.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat visi daerah menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, yaitu daerah yang semakin maju, sejahtera, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.(*)
