MERANGIN,JS- Pemerintah Kabupaten Merangin terus memperkuat reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah terbaru datang langsung dari Bupati Merangin, M. Syukur, yang menegaskan komitmennya meningkatkan disiplin aparatur sipil negara (ASN) dengan mengintegrasikan sistem absensi elektronik ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD).
Kebijakan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja profesional, transparan, sekaligus akuntabel. Dengan sistem yang terhubung secara otomatis ke BKD, seluruh data kehadiran ASN akan tercatat secara real time sehingga proses evaluasi kinerja menjadi lebih objektif.
Komitmen itu disampaikan Bupati M. Syukur saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Merangin, Senin (13/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia meminta seluruh perangkat daerah segera merealisasikan sistem baru itu pada tahun ini.
“Nanti absen elektronik akan sinkron ke BKD langsung. Saya minta tahun ini harus jalan,” tegas M. Syukur.
Digitalisasi Absensi Jadi Bagian Reformasi Birokrasi
Transformasi digital kini menjadi fokus utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Merangin pun mengambil langkah konkret dengan menghadirkan sistem absensi elektronik yang tidak lagi berdiri sendiri, melainkan langsung terhubung ke BKPSDMD.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau tingkat kedisiplinan ASN secara lebih akurat. Selain itu, data kehadiran akan menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi kinerja pegawai.
Digitalisasi ini juga mendukung penerapan tata kelola pemerintahan modern atau e-government, yang saat ini menjadi arah kebijakan nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bukan Untuk Menghukum ASN
M. Syukur menegaskan bahwa penerapan absensi elektronik bukan bertujuan mencari kesalahan pegawai. Sebaliknya, kebijakan tersebut hadir untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh ASN yang telah menjalankan kewajibannya dengan baik.
Menurutnya, pegawai yang selalu hadir tepat waktu berhak memperoleh penilaian yang berbeda dibanding pegawai yang sering terlambat ataupun tidak mengikuti aturan jam kerja.
Karena itu, sistem digital dinilai mampu menghilangkan penilaian yang bersifat subjektif.
“Ini bukan soal menghukum siapa pun. Yang kami bangun adalah rasa keadilan bagi ASN yang selama ini disiplin menjalankan tugasnya,” jelasnya.
Kehadiran ASN Masih Menjadi Sorotan
Dalam arahannya, Bupati M. Syukur mengungkapkan masih rendahnya tingkat kehadiran ASN saat apel pagi.
Ia mengaku sudah berada di kantor sejak pukul 07.00 WIB. Namun, dari hasil pengamatannya, jumlah pegawai yang mengikuti apel hanya sekitar 60 persen dari total ASN yang bertugas di lingkungan Sekretariat Daerah.
Padahal, jumlah ASN yang bekerja di lingkungan tersebut mencapai sekitar 250 orang.
Kondisi itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena disiplin menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya sudah di kantor sejak jam tujuh pagi. Yang ikut apel itu-itu saja. Kira-kira hanya 60 persen,” ujarnya.
Disiplin Menjadi Cerminan Profesionalisme ASN
Bupati M. Syukur menilai disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran, tetapi juga mencerminkan karakter seorang aparatur negara.
Menurutnya, setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat melalui kedisiplinan dalam bekerja.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan seseorang tidak pernah terlepas dari kemampuan mengatur diri sendiri.
“Harus ada tanggung jawab. Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Yang bisa mengatur diri kita sebenarnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain,” katanya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi motivasi agar seluruh ASN semakin meningkatkan etos kerja serta memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal.
Sistem Terintegrasi Permudah Evaluasi Kinerja
Sinkronisasi absensi elektronik dengan BKD diperkirakan membawa sejumlah manfaat strategis.
Pertama, pemerintah memperoleh data kehadiran secara otomatis tanpa proses rekap manual.
Kedua, proses evaluasi kinerja ASN menjadi lebih transparan karena seluruh data tersimpan dalam sistem digital.
Ketiga, pimpinan organisasi perangkat daerah dapat melakukan pembinaan secara lebih tepat berdasarkan data yang akurat.
Keempat, pemerintah dapat mendorong budaya kerja yang lebih profesional melalui sistem penilaian berbasis kinerja.
Dengan demikian, seluruh ASN memiliki kesempatan yang sama memperoleh penilaian sesuai tingkat kedisiplinannya.
Apresiasi untuk ASN yang Disiplin
Selain memberikan penegasan mengenai pentingnya disiplin, Bupati M. Syukur juga menunjukkan bentuk penghargaan kepada ASN yang hadir tepat waktu.
Usai apel pagi, ia memberikan hadiah spontan berupa sarapan gratis kepada para staf ahli, asisten, kepala bagian, kepala bidang, hingga pegawai yang telah mengikuti apel sejak pagi.
Makanan tersebut langsung diantarkan ke ruangan masing-masing sehingga para pegawai tidak perlu meninggalkan kantor pada jam kerja.
Langkah sederhana itu mendapat sambutan positif karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menerapkan aturan, tetapi juga memberikan apresiasi kepada pegawai yang disiplin.
Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan motivasi sekaligus memperkuat budaya kerja positif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
Reformasi ASN Hanya Mengandalkan Teknologi
Meski sistem absensi elektronik akan memperkuat pengawasan, M. Syukur menilai perubahan budaya kerja tetap bergantung pada kesadaran setiap ASN.
Teknologi hanya berfungsi sebagai alat untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan objektif.
Sementara itu, keberhasilan reformasi birokrasi tetap membutuhkan komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Karena itu, pemerintah daerah berharap seluruh ASN mampu menjadikan disiplin sebagai budaya kerja sehari-hari, bukan sekadar memenuhi aturan administrasi.
Disiplin ASN Berpengaruh pada Pelayanan Publik
Peningkatan disiplin ASN pada akhirnya tidak hanya berdampak terhadap internal organisasi, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan masyarakat.
Pegawai yang hadir tepat waktu akan mempercepat proses administrasi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Melalui integrasi absensi elektronik dengan BKPSDMD, Pemerintah Kabupaten Merangin berharap seluruh aparatur semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi modern yang transparan, akuntabel, dan siap menghadapi tantangan transformasi digital di era pemerintahan berbasis teknologi.(*)
