MERANGIN,JS – Pengadilan Negeri (PN) Bangko berhasil menyelesaikan sengketa tanah yang sudah lama berlangsung melalui mediasi yang efektif. Mediator Hakim Mohammad Harzian Rahmatsyah berhasil meredakan ketegangan dan menghasilkan kesepakatan yang adil.
Awal Mula Sengketa: Tukar Guling Tanah yang Tak Terpenuhi
Sengketa ini bermula pada 2004, ketika Mahniar Siregar, seorang guru, melakukan tukar guling tanah dengan Kepala Desa Tanjung Gedang untuk pembangunan SMP Negeri 35 Merangin. Mahniar menyerahkan tanah miliknya, namun tanah pengganti yang dijanjikan tidak pernah diterimanya. Hal ini memicu sengketa hukum yang berlarut-larut. Mahniar sempat mengajukan gugatan pada Desember 2024, namun pengadilan menolaknya.
Proses Mediasi: Dari Ketegangan ke Dialog Terbuka
Melalui mediasi di PN Bangko, suasana yang awalnya tegang berubah menjadi dialog terbuka. Mediator mendorong kedua belah pihak untuk melihat kepentingan jangka panjang dan menemukan solusi bersama. Mediasi berhasil membawa kedua belah pihak pada titik kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang.
Kesepakatan Damai: Tanah Pengganti 4 Hektare
Dalam mediasi, pemerintah Desa Tanjung Gedang, Pemkab Merangin, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sepakat menyerahkan tanah pengganti seluas 4 hektare kepada Mahniar. Tanah ini kini dalam masa perjanjian bagi hasil dengan Koperasi Tiga Serumpun hingga 2030. Setelah periode tersebut, koperasi akan menyerahkan tanah itu sepenuhnya kepada Mahniar.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Mahniar setuju menandatangani dokumen yang diperlukan untuk penetapan alas hak resmi atas tanah yang kini digunakan untuk SMPN 35 Merangin. Dengan kesepakatan ini, kedua belah pihak menyelesaikan sengketa tanpa proses litigasi yang panjang.
Mediasi Sebagai Solusi yang Mengembalikan Harmoni Sosial
Keberhasilan mediasi ini menunjukkan bahwa proses hukum tidak selalu berakhir dengan kemenangan sepihak. Mediasi bisa menjadi sarana untuk memulihkan hubungan yang sempat terputus. PN Bangko menilai mediasi ini membuktikan bahwa pengadilan dapat berfungsi sebagai ruang pemulihan relasi, bukan hanya tempat untuk beradu argumen. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa keadilan substantif tercapai ketika keputusan lahir dari kesepakatan bersama.
“Kesepakatan ini menghadirkan keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif. Keputusan ini muncul dari persetujuan kedua pihak, dan hubungan baik antara Mahniar dan Kepala Desa Tanjung Gedang tetap terjaga,” ujar Rilis PN Bangko.
Kesimpulan: Mediasi Sebagai Alternatif Efektif dalam Penyelesaian Sengketa
Dengan kesepakatan damai ini, PN Bangko berhasil menghilangkan residu konflik yang ada, sekaligus menjaga hubungan baik antara kedua pihak. Keberhasilan ini membuktikan bahwa mediasi adalah alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa, selain melalui jalur litigasi yang panjang.(AN)
