SUNGAIPENUH,JS- Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2027 melalui penyampaian pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD.
Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menyampaikan pengantar tersebut dalam Rapat Paripurna Kesatu Masa Persidangan Kesatu DPRD Kota Sungai Penuh, Senin (9/11/2026). Dalam kesempatan itu, Azhar mewakili Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H.
Penyampaian Ranperda APBD menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah penggunaan anggaran daerah. Sebab, dokumen tersebut memuat kerangka kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang akan menjadi dasar pemerintah daerah menjalankan berbagai program pembangunan sepanjang 2027.
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Sungai Penuh. Wakil Ketua DPRD Hardizal, S.Sos., M.H., bersama Emrizal, S.Pt., memimpin jalannya persidangan.
Kegiatan tersebut juga berlangsung dalam suasana peringatan Hari Jadi ke-18 Kota Sungai Penuh Tahun 2026.
Sejumlah pejabat turut menghadiri agenda tersebut, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian, S.E., M.M., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, camat, serta undangan lainnya.
APBD 2027 Menjadi Penentu Arah Pembangunan Daerah
Dalam penyampaian pengantarnya, Azhar Hamzah menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyusun Ranperda APBD 2027 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, kemampuan keuangan, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut arah kebijakan yang pemerintah sampaikan, APBD 2027 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari itu, anggaran tersebut harus mampu mendukung program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu mengarahkan setiap kebijakan belanja agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan Kota Sungai Penuh.
Pembahasan APBD juga memiliki arti penting bagi keberlanjutan program pemerintah. Melalui perencanaan anggaran yang matang, setiap OPD dapat menyusun kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pembangunan, pelayanan publik, dan kemampuan pendapatan daerah.
Lima Prioritas Pembangunan Kota Sungai Penuh Tahun 2027
Dalam pengantarnya, Azhar Hamzah memaparkan sejumlah arah kebijakan pembangunan yang akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Sungai Penuh pada 2027.
Pemerintah menetapkan lima fokus utama yang mencakup penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing
Pemerintah Kota Sungai Penuh menempatkan peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Arah kebijakan ini memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan berbagai sektor produktif agar mampu membuka peluang usaha, memperkuat daya beli, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sektor perdagangan, jasa, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta potensi ekonomi lokal memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Oleh karena itu, kebijakan anggaran perlu memberikan perhatian terhadap program yang mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Selain sektor ekonomi, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun daerah yang memiliki daya saing.
Kualitas sumber daya manusia akan menentukan kemampuan masyarakat menghadapi perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, serta tantangan pembangunan pada masa mendatang.
Dengan dukungan anggaran yang tepat, pemerintah dapat memperkuat berbagai program pelayanan dasar dan peningkatan kapasitas masyarakat.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Merata
Pembangunan infrastruktur berkualitas dan merata juga masuk dalam prioritas APBD Kota Sungai Penuh 2027.
Infrastruktur memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat. Kondisi jalan, jembatan, fasilitas umum, serta sarana pendukung lainnya dapat memengaruhi kelancaran mobilitas dan kegiatan ekonomi.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.
Hal ini menjadi perhatian penting mengingat pembangunan daerah harus mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi risiko bencana.
Dengan demikian, pemerintah perlu mengutamakan perencanaan infrastruktur yang memperhatikan aspek keamanan, kualitas konstruksi, pemerataan manfaat, serta keberlanjutan pemeliharaan.
4. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas
Prioritas berikutnya menyangkut peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pemerintah Kota Sungai Penuh ingin memperkuat birokrasi yang berintegritas, profesional, dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tata kelola yang baik membutuhkan koordinasi antarlembaga, pengelolaan anggaran yang transparan, serta pelaksanaan program yang sesuai dengan target.
Setiap OPD juga perlu menjalankan tugas secara efektif agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari penggunaan anggaran daerah.
Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan.
5. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut menjadi salah satu perhatian dalam arah kebijakan APBD 2027.
PAD memiliki peran penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah. Semakin optimal pemerintah menggali potensi pendapatan yang sah, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat pemerintah manfaatkan untuk mendukung pembangunan.
Optimalisasi PAD dapat pemerintah lakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, perbaikan sistem administrasi, serta pengelolaan potensi daerah secara lebih efektif.
Namun, upaya meningkatkan pendapatan harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah dapat memperkuat penerimaan daerah tanpa mengabaikan iklim usaha dan aktivitas ekonomi warga.
Pembahasan Pendapatan dan Belanja Jadi Perhatian DPRD
Selain menyampaikan prioritas pembangunan, Azhar Hamzah juga memaparkan gambaran umum Ranperda APBD 2027 yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan dalam menentukan kemampuan pemerintah menjalankan program pembangunan.
Pada sisi pendapatan, pemerintah perlu memperhitungkan sumber penerimaan daerah sesuai ketentuan serta proyeksi kemampuan keuangan.
Sementara itu, belanja daerah harus mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan berbagai program prioritas.
Adapun kebijakan pembiayaan daerah menjadi bagian dari pengelolaan anggaran secara menyeluruh agar pemerintah dapat menjaga keseimbangan keuangan.
Dalam proses pembahasan, DPRD memiliki peran penting untuk mencermati setiap kebijakan anggaran yang pemerintah ajukan.
Pembahasan tersebut perlu memperhatikan kesesuaian antara rencana pendapatan, kebutuhan belanja, prioritas pembangunan, serta manfaat program bagi masyarakat.
Dengan pembahasan yang cermat, pemerintah dan DPRD diharapkan dapat menghasilkan APBD yang realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan daerah.
Azhar Hamzah Harapkan Eksekutif dan Legislatif Perkuat Sinergi
Azhar Hamzah berharap seluruh tahapan pembahasan Ranperda APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2027 berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengharapkan dukungan dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif.
Menurutnya, sinergi kedua lembaga tersebut sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan dukungan dan sinergi bersama eksekutif dan legislatif, kita optimistis berbagai program pembangunan dapat direalisasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari bersinergi mewujudkan Sungai Penuh JUARA (Maju, Adil dan Sejahtera),” tutupnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Sebab, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, dan pelaksanaan yang tepat sasaran.
Dokumen Ranperda APBD 2027 Diserahkan kepada DPRD
Pada akhir rapat paripurna, Azhar Hamzah menyerahkan dokumen Ranperda APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2027 kepada pimpinan DPRD.
Penyerahan dokumen tersebut menandai dimulainya tahapan pembahasan lebih lanjut antara pihak eksekutif dan legislatif.
Selanjutnya, kedua lembaga akan mencermati rancangan kebijakan anggaran tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan APBD 2027 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
Masyarakat tentu berharap anggaran tahun mendatang mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan pemerataan kesejahteraan.
Dengan mengusung semangat Sungai Penuh JUARA, pemerintah daerah diharapkan dapat menerjemahkan setiap prioritas pembangunan ke dalam program yang terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kini, perhatian tertuju pada proses pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD. Hasil pembahasan tersebut akan menentukan arah kebijakan keuangan sekaligus menjadi salah satu fondasi pembangunan Kota Sungai Penuh pada tahun mendatang.(TIM)
