MERANGIN,JS- Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Memasuki penghujung November 2026, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan masih menunjukkan capaian penerimaan yang belum sesuai harapan.
Kondisi tersebut membuat Bupati Merangin, M. Syukur, meminta jajarannya segera melakukan langkah konkret. Ia menilai pemerintah daerah membutuhkan terobosan baru untuk memperluas sumber pendapatan, terutama ketika kemampuan keuangan daerah menghadapi tantangan akibat tren penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Bukan sekadar persoalan angka dalam laporan keuangan, rendahnya penerimaan PAD juga menyangkut kemampuan Kabupaten Merangin membiayai pembangunan dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
Sorotan tersebut muncul saat M. Syukur memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan PAD di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Kamis (19/11/2026). Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni, turut mendampingi bupati dalam agenda tersebut.
Dalam pertemuan itu, M. Syukur meminta setiap OPD dan camat lebih serius menggali potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Bupati M. Syukur Soroti Minimnya Terobosan Sumber PAD Baru
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian bupati ialah minimnya kreativitas perangkat daerah dalam menemukan sumber penerimaan baru.
Menurut M. Syukur, setiap OPD maupun kecamatan memiliki peluang untuk mengembangkan potensi pendapatan sesuai tugas dan kondisi wilayah masing-masing. Namun, peluang tersebut belum menghasilkan terobosan yang cukup berarti.
Ia menilai pemerintah daerah sudah berupaya menyediakan berbagai sarana dan kebutuhan operasional untuk menunjang pekerjaan perangkat daerah. Karena itu, dukungan tersebut harus sejalan dengan peningkatan kinerja dan kemampuan setiap instansi dalam menghasilkan pendapatan.
M. Syukur juga mengakui bahwa pemerintah kabupaten menghadapi tuntutan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Situasi tersebut membutuhkan kerja lebih serius dari seluruh jajaran pemerintahan.
“Saya sebagai bupati juga ditekan. Ya, ditekan supaya daerah itu punya pendapatan untuk menambah pendapatan. Nah, saya melihat, belum banyak objek-objek baru yang bisa menjadi pendapatan kita. Dan itu seharusnya kreativitas yang dilakukan oleh masing-masing OPD maupun camat,” ujar M. Syukur.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan pendekatan baru dalam mengelola potensi ekonomi dan sumber penerimaan.
Dengan demikian, OPD tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administrasi. Setiap instansi perlu memetakan peluang, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun langkah yang mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Target PAD Rendah Jadi Catatan Evaluasi Kinerja OPD
Selain minimnya sumber pendapatan baru, M. Syukur turut menyoroti penetapan target penerimaan dari sejumlah perangkat daerah.
Ia merasa prihatin ketika melihat data capaian dan target beberapa instansi yang menurut penilaiannya masih terlalu rendah.
Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena penetapan target seharusnya mencerminkan potensi pendapatan yang tersedia. Jika OPD hanya memasang target rendah tanpa menggali peluang lain, pemerintah daerah akan kesulitan meningkatkan kapasitas fiskal.
Bupati juga mengingatkan kebiasaan sejumlah pihak yang kerap menjanjikan penyelesaian target menjelang akhir tahun. Namun, janji tersebut tidak selalu menghasilkan capaian sesuai harapan.
Karena itu, ia menginginkan perubahan pola kerja. OPD pengelola PAD harus menunjukkan perkembangan penerimaan secara nyata, bukan sekadar menyampaikan optimisme dalam rapat evaluasi.
Ke depan, capaian PAD dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah kabupaten ketika menilai kinerja pimpinan perangkat daerah.
Artinya, kemampuan menggali pendapatan, menjalankan program, dan memanfaatkan potensi wilayah menjadi bagian penting dari tanggung jawab setiap kepala OPD.
Penurunan Transfer Pusat Membuat PAD Semakin Penting
Persoalan PAD juga berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah menjaga stabilitas keuangan.
Selama ini, pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan pendapatan sendiri dan transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Namun, tren penurunan transfer pusat ke daerah menuntut pemerintah kabupaten memperkuat sumber pendapatan alternatif.
Dalam kondisi tersebut, PAD memiliki peran strategis karena pemerintah daerah dapat memanfaatkan penerimaan sendiri untuk mendukung kebutuhan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semakin baik kemampuan daerah mengoptimalkan pajak, retribusi, dan sumber penerimaan sah lainnya, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat pemerintah daerah kelola.
Sebaliknya, apabila penerimaan daerah terus berjalan lambat, pemerintah kabupaten berpotensi menghadapi keterbatasan ruang anggaran ketika harus memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, evaluasi penerimaan PAD tidak boleh berhenti pada pemeriksaan laporan administrasi. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap OPD memahami potensi yang menjadi tanggung jawabnya dan mengambil langkah untuk mengoptimalkannya.
Realisasi Belanja Daerah Ikut Memengaruhi Ekonomi Masyarakat
Dalam rapat tersebut, M. Syukur juga mengingatkan jajarannya mengenai dampak keterlambatan realisasi belanja dan proyek pemerintah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, belanja pemerintah memiliki hubungan langsung dengan perputaran uang di berbagai sektor usaha.
Ketika pemerintah menjalankan proyek pembangunan, misalnya, kegiatan tersebut mendorong permintaan bahan bangunan seperti pasir, batu bata, dan semen.
Selain itu, proyek pemerintah juga membuka aktivitas ekonomi bagi pekerja bangunan, sopir angkutan truk, pedagang material, serta pelaku usaha lain yang terlibat dalam rantai kegiatan pembangunan.
Sebaliknya, keterlambatan pelaksanaan proyek dapat memperlambat aktivitas ekonomi tersebut.
Dampaknya bukan hanya terasa pada pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga pada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan pembangunan dan jasa pendukungnya.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan percepatan realisasi belanja.
OPD harus bekerja lebih terukur agar program pembangunan berjalan sesuai jadwal. Pada saat bersamaan, setiap instansi juga perlu memastikan sumber penerimaan daerah memberikan kontribusi optimal.
Dengan langkah tersebut, pemerintah kabupaten dapat menjaga aktivitas pembangunan sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
OPD Pengelola PAD Diminta Gandeng Pihak Ketiga
Untuk mempercepat peningkatan penerimaan, M. Syukur meminta seluruh OPD yang mengelola PAD membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga.
Langkah tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai potensi yang belum menghasilkan penerimaan secara maksimal.
Kerja sama dengan pihak ketiga dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber pendapatan. Namun, setiap bentuk kerja sama tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan prinsip transparansi.
Selain itu, OPD perlu memetakan potensi yang dapat dikembangkan, menghitung peluang penerimaan, serta memastikan setiap langkah memiliki dasar perencanaan yang jelas.
Pemerintah daerah juga membutuhkan pengawasan agar upaya peningkatan PAD tidak hanya mengejar angka penerimaan, tetapi tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati menginginkan seluruh perangkat daerah bergerak lebih cepat karena waktu yang tersedia untuk mengejar target penerimaan tahun anggaran 2026 semakin terbatas.
Tenggat 15 Desember 2026 Jadi Momentum Percepatan PAD
Dalam evaluasi tersebut, M. Syukur memberikan batas waktu hingga 15 Desember 2026 kepada OPD pemangku PAD untuk menggenjot penerimaan daerah.
Tenggat tersebut menjadi perhatian penting bagi setiap instansi karena pemerintah kabupaten membutuhkan hasil konkret sebelum memasuki penghujung tahun anggaran.
Dengan waktu yang semakin terbatas, OPD perlu segera menentukan prioritas pekerjaan. Instansi pengelola PAD harus mengidentifikasi sumber penerimaan yang masih memiliki peluang, memperbaiki proses pemungutan, serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait.
Camat juga memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menggali potensi ekonomi di wilayah masing-masing.
Pemetaan objek pendapatan, pengawasan kegiatan pemungutan, dan koordinasi dengan masyarakat dapat membantu pemerintah mengoptimalkan sumber penerimaan yang sah.
Selain mengejar target, setiap perangkat daerah perlu menyampaikan perkembangan capaian secara terbuka agar pimpinan dapat mengetahui persoalan yang menghambat peningkatan PAD.
Pada akhirnya, keberhasilan meningkatkan pendapatan daerah membutuhkan komitmen bersama. Bupati, Sekda, kepala OPD, dan camat harus bergerak dalam satu arah untuk memperkuat kemampuan keuangan Kabupaten Merangin.
Evaluasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan transfer dari pusat. Kreativitas menggali potensi lokal, ketepatan menetapkan target, serta keseriusan menjalankan program menjadi faktor penting dalam membangun kemandirian fiskal.
Kini, perhatian tertuju pada kemampuan masing-masing OPD memenuhi arahan bupati hingga tenggat 15 Desember 2026. Masyarakat tentu berharap peningkatan PAD berjalan seiring dengan perbaikan pelayanan publik dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Merangin.(*)










